Genap 17 Tahun Otomatis Punya Rekening, Buat Apa?

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepemilikan rekening perbankan atau rekening koran bagi setiap warga negara Indonesia (WNI) yang memasuki usia 17 tahun dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

Pembuatan rekening bank secara otomatis bagi WNI yang genap berusia 17 tahun akan disertai dengan pemberian saldo Rp50 ribu sebagai dana awal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa perbankan tidak boleh memotong dana awal yang rencananya akan diberikan pemerintah tersebut.

Pemerintah secara khusus meminta Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat regulasi agar bank tidak bisa menyedot saldo awal Rp50 ribu untuk biaya atau kepentingan lain.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggandeng PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia untuk menjalankan program pembuatan rekening bagi seluruh WNI yang memasuki usia 17 tahun.

Kenapa pemerintah membuat program ini?

Program pembuatan rekening bagi WNI yang memasuki usia 17 tahun dan memiliki KTP bertujuan mendorong kepemilikan rekening perbankan lebih luas di masyarakat.

Selain tentunya untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional sekaligus integrasi penyaluran program-program pemerintah. Melalui kepemilikan rekening, distribusi program diharapkan bisa menjangkau secara tepat sasaran dan lebih efisien.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan rekening akan terhubung langsung dengan sistem dan basis data pemerintah.

Rekeningnya bisa dipakai untuk apa?

Selain sebagai sarana penyaluran bantuan sosial, rekening perbankan tersebut bisa digunakan warga untuk keperluan menyimpan dan atau menabung.

Bahkan, pemerintah juga menjanjikan sistem pembayaran QRIS yang otomatis tersedia tanpa biaya sebagai sistem pembayaran.

“Ada payment system QR otomatis tersedia. QR tidak minta discount. Jadi, nol biaya untuk para pedagang. Diharapkan kalau dengan demikian ini akan mendorong UMKM dan juga perekonomian syariah," ujar Airlangga.

Bagaimana mekanismenya?

Airlangga mengatakan pembuatan rekening akan otomatis kepada WNI berusia 17 tahun dan membuat KTP. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri akan dilibatkan untuk menyinkronisasi data warga.

Lantas, apakah warga yang mendapatkan rekening tersebut tidak perlu ke bank untuk membuat rekening dan otomatis dapat? Airlangga mengatakan teknisnya masih dalam proses pembahasan.

“Karena kan BI, bank BSI maupun BRI sudah punya ininya, apa namanya… programnya. Dan sebetulnya kami pernah lakukan juga di periode sebelumnya dengan berbagai program yang direct dari Menteri Keuangan ke rekening masing-masing orang,” kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Rekening baru tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang belum memiliki rekening. Airlangga mengatakan kemungkinan mereka yang sudah memiliki rekening juga akan dapat.

“Nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat,” kata Airlangga.

Kekinian, pemerintah terus merapatkan rencana program tersebut untuk menyiapkan regulasi bersama Dewan Keuangan Inklusif. Rencananya, program dapat berjalan sebelum akhir tahun 2026.

“Insyaallah, kita sudah bisa mulai,” kata Airlangga.

Sementara itu, apakah warga bisa memilih bank sendiri? Mengingat pemerintah hanya menggandeng BRI dan BSI. Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menegaskan memang hanya dua bank itu saja. Khusus Aceh, pembuatan rekening akan dilakukan oleh BSI.

“Iya emang sudah BRI dan BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk apa, melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khusus dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya ya,” kata Rosan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Bagaimana dengan saldo Rp50 ribu?

Mengenai saldo Rp50 ribu yang otomatis dikirimkan ke rekening masing-masing, Airlangga menegaskan dana tersebut bersumber dari APBN dengan total anggaran sekitar Rp11 triliun.

“Totalnya kalau.. kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira Rp600 juta, atau sekitar Rp11 T lah,” kata Airlangga.

Walau begitu, hitung-hitungan total anggaran masih dilakukan secara bertahap dan dibahas bersama dengan BI serta OJK.

Sebelumnya, pemerintah melarang perbankan melakukan pemotongan saldo awal apa pun alasannya. Kendati demikian, warga pemilik rekening bisa melakukan tarik tunai terhadap saldo awal tersebut.

“Bisa, bisa ditarik. Ya,” kata Airlangga.

Tindak Penyalahgunaan Rekening

Pemerintah memastikan rekening yang diberikan kepada warga tidak boleh dipergunakan untuk tindak pidana kejahatan. Sanksi dan hukuman tegas segera dilakukan bagi warga yang melanggar, semisal menyalahgunakan rekening maupun saldo awal untuk judi online (judol).

“Nah, kalau judol kan langsung ditangkap,” kata Airlangga.