REGIONAL:
- 51 sekolah dan ponpes di Lampung terkonfirmasi menolak MBG.
- Pelajar Papua minta anggaran MBG dialihkan untuk pendidikan gratis.
- Penolakan dinilai menunjukkan masalah MBG lebih dari sekadar teknis.
Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menghadapi persoalan yang lebih besar dari sekadar masalah teknis distribusi. Penolakan terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto kini muncul dari sejumlah satuan pendidikan hingga kelompok pelajar di berbagai daerah.
Di Lampung, sebanyak 51 sekolah dan pondok pesantren telah terkonfirmasi menolak menerima program MBG. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 108 satuan pendidikan yang masuk dalam pendataan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala Satgas MBG Lampung Saipul mengatakan, sebagian sekolah yang menolak merupakan sekolah swasta dan pondok pesantren yang sejak awal telah memiliki penyediaan makanan sendiri bagi siswa maupun santri. Pendataan BGN terhadap sekolah yang menolak masih berlangsung.
Namun, penolakan tidak hanya muncul dari sekolah yang sudah memiliki sistem konsumsi sendiri.
Di Tanah Papua, Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) menggelar aksi di sejumlah wilayah pada 15 September 2026. Mereka tidak hanya meminta penghentian MBG, tetapi juga mendesak agar anggaran program dialihkan untuk pendidikan gratis, sekolah, guru, dan beasiswa.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa persoalan MBG mulai bergeser dari isu teknis menjadi pertanyaan mengenai kebutuhan dan prioritas kebijakan.
Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD UII), Masduki, menilai pemerintah perlu melihat alasan substantif di balik penolakan tersebut, bukan sekadar menyelesaikan persoalan administrasi atau distribusi.
"Jadi penolakan ini pertama-tama harus dilihat berarti ada persoalan besar berkaitan dengan program yang bukan hanya soal tidak tepat sasaran, tapi tidak diperlukan bahkan menimbulkan banyak kerugian," kata Masduki, Sabtu (19/9/2026).
Menurut dia, BGN seharusnya tidak hanya melihat penolakan sekolah sebagai persoalan teknis-prosedural. Pemerintah perlu mengevaluasi alasan mengapa satuan pendidikan tidak bersedia menjalankan program tersebut.
"Jangan BGN ini merespon hal-hal yang sifatnya teknis prosedural atau hanya melihat berbagai persoalan ini semata-mata timbul secara parsial," ujarnya.
Masduki menilai respons pemerintah yang terlalu berfokus pada aspek administratif berisiko membuat persoalan utama MBG justru terlewatkan.
"Jadi kalau dalam studi kebijakan, ini disebut bahwa pemerintah dalam hal ini BGN cenderung merespon pada dimensi administratif tapi mengabaikan persoalan substansinya," tuturnya.
Ia juga menyoroti banyaknya aktor yang terlibat dalam pelaksanaan MBG. Menurut Masduki, kondisi tersebut dapat membuat pemerintah menghadapi tekanan ketika hendak mengevaluasi atau mengubah kebijakan.
"Jadi pelan-pelan kita lihat memang program MBG ini kan menyandera pemerintah Prabowo karena ada oligarki yang terlibat, ada TNI, ada ormas, ada polisi yang mereka kalau ini dihentikan pasti mengalami kerugian. Jadi pemerintah membangun jebakan untuk dirinya sendiri," katanya.
TERPOPULER