Dari LRT ke Pilpres 2029, Seberapa Jauh Kemesraan Prabowo-Pramono Bisa Berlanjut?

Suara.com - Gerbong LRT Kelapa Gading-Manggarai pada Rabu (16/9/2026) tak hanya menjadi panggung peresmian transportasi baru Jakarta.

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di dalam gerbong justru ikut memantik pembicaraan tentang peta politik menuju Pilpres 2029.

Keduanya tampil akrab. Ada canda, pujian, hingga simbol tarif Rp8 yang dikaitkan dengan angka keberuntungan Prabowo.

Apakah kemesraan tersebut sekadar hubungan kerja Presiden dan Gubernur, atau mulai membuka ruang bagi kemungkinan kerja sama politik Gerindra dan PDIP pada 2029?

Dari Gerbong LRT ke Panggung Politik

Keakraban Prabowo dan Pramono terlihat ketika keduanya menjajal LRT dari Stasiun Kelapa Gading menuju Manggarai selama 28 menit sebelum peresmian.

Dalam perjalanan, Prabowo sempat berseloroh mengenai kemiripan namanya dengan Pramono.

Pramono juga membuat suasana semakin cair lewat kebijakan tarif khusus. Selama delapan hari pertama setelah peresmian, tarif LRT dipatok Rp8.

Pramono menjelaskan angka tersebut sebagai bagian dari semangat kemerdekaan.

“Kenapa Rp8? Ini perpanjangan semangat 17 Agustus kemarin,” ungkapnya.

Namun, sorotan terbesar datang saat Prabowo memberikan pujian kepada Pramono dalam pidatonya.

“Saya harus akui kalau ada gubernur yang hebat, ya saya akui dia hebat,” ujar Prabowo.

Prabowo bahkan menekankan bahwa Pramono bukan berasal dari partainya.

“Walaupun bukan dari partai saya.”

Momen tersebut kemudian dibaca sebagai bentuk komunikasi politik oleh sebagian pengamat.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai sikap Prabowo yang terbuka kepada tokoh dari luar partainya merupakan bagian dari karakter politiknya.

“Secara psikologi politik, Prabowo tak berjarak dengan siapapun,” kata Adi kepada Suara.com.

Tetapi apakah komunikasi yang cair itu otomatis berarti penjajakan pasangan untuk 2029?

Gerindra Buka Pintu, PDIP Masih Menahan Diri

Gerindra sendiri meminta publik tidak buru-buru menghubungkan pertemuan tersebut dengan Pilpres 2029.

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan pertemuan Prabowo dan Pramono merupakan agenda kerja antara Presiden dan Gubernur DKI. Menurutnya, keduanya memang telah memiliki hubungan personal yang dekat.

Meski begitu, ketika berbicara mengenai 2029, Gerindra menyatakan pintu komunikasi tetap terbuka.

“Gerindra membuka pintu selebar-lebarnya kepada kekuatan politik mana pun dalam konteks 2029, bahkan even dengan PDIP sekalipun,” ungkap Sugiat.

Sikap PDIP juga belum mengarah pada pembicaraan pasangan.

Ketua DPP PDIP Bidang Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Sitorus menyambut baik hubungan Prabowo dan Pramono sebagai contoh komunikasi pusat dan daerah.

Namun, ia menilai pembicaraan Pilpres 2029 masih terlalu dini.

Soal pemilu saya kira terlalu pagi untuk dibicarakan sekarang, pemerintahan baru berjalan 2 tahun.

Hingga kekinian memang belum ada kesepakatan terbuka mengenai duet Prabowo-Pramono.

Yang terlihat baru hubungan kerja yang cair, ditambah pernyataan Gerindra bahwa komunikasi dengan berbagai kekuatan politik tetap terbuka.

Modal Politik Pramono

Meski belum ada pembicaraan resmi soal pasangan, Pramono bukan figur baru dalam percaturan politik nasional.

Karier politiknya dimulai dari DPR RI pada 1999. Setahun kemudian ia dipercaya menjadi Wakil Sekretaris Jenderal PDIP.

Lima tahun berselang, Pramono menduduki posisi Sekretaris Jenderal DPP PDIP periode 2005-2010. Ia kemudian menjadi Wakil Ketua DPR RI periode 2009-2014.

Pramono juga memiliki pengalaman panjang di pemerintahan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuknya sebagai Sekretaris Kabinet sejak 2015 hingga 2024.

Pada Pilkada 2024, Pramono maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta yang diusung PDIP bersama Rano Karno dan kemudian terpilih.

Pengalaman di partai, parlemen, dan pemerintahan tersebut menjadi modal politik yang membuat nama Pramono tetap diperhitungkan dalam percakapan politik nasional.

Apa yang Bisa Mengganjal?

Sejumlah pengamat melihat kerja sama Gerindra-PDIP sebagai salah satu kemungkinan dalam peta politik 2029. Tetapi kemungkinan tersebut tetap bergantung pada kepentingan masing-masing partai dan keputusan elite.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai kombinasi Gerindra-PDIP melalui Prabowo-Pramono dapat menjadi salah satu opsi dalam kontestasi mendatang.

Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan melihat Pramono memiliki karakter politik yang relatif fleksibel.

“Ini kombinasi yang bisa memecah konsentrasi lawan,” ujar Iwan dalam sebuah diskusi publik.

Namun, ada pula pandangan yang berbeda.

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai pilihan Pramono sebagai pasangan justru memiliki konsekuensi bagi Gerindra. Menurutnya, jika Pramono menjadi bagian dari pemerintahan hingga 2034, posisi PDIP berpotensi ikut menguat.

“Kalau dia sama Pram 2029 terus menang, jalan nih sampai 2034, itu sama aja dia ngegedein PDI Perjuangan,” ujar Hendri kepada Suara.com.

Persoalan lain berada di internal PDIP.

PDIP memiliki sejumlah kader yang berpotensi masuk dalam kalkulasi politik nasional, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sebagai kader senior dan putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Puan memiliki posisi penting dalam struktur partai.

“PDIP juga kan tidak pernah kekurangan kader. Masih ada mbak Puan, dan yang paling kuat mas Pram,” ujar Hendri.

Karena itu, jika suatu saat kerja sama Gerindra-PDIP benar-benar dibicarakan, persoalannya menurut Hendri bukan hanya apakah Prabowo dan Pramono memiliki chemistry. Melainkan siapa yang akan diusung, siapa yang menjadi pasangan, dan apa kepentingan masing-masing partai?

Tanpa Presidential Threshold, Apakah Jalan Koalisi Lebih Mudah?

Peta pencalonan Pilpres 2029 juga berbeda setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur presidential threshold bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan tersebut menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang selama ini mensyaratkan dukungan kursi atau suara tertentu.

Namun, penghapusan presidential threshold bukan berarti otomatis membuat koalisi politik tidak diperlukan. Partai tetap harus memperhitungkan kepentingan politik, basis dukungan, kekuatan mesin partai, serta aturan pencalonan yang berlaku menjelang Pemilu 2029.

Justru dalam situasi tersebut, negosiasi antarpartai dapat menjadi semakin penting untuk menentukan konfigurasi pasangan dan dukungan politik.

Artinya, terbukanya pintu Gerindra kepada PDIP belum sama dengan terbentuknya koalisi.

Begitu pula kemesraan Prabowo dan Pramono belum dapat diperlakukan sebagai kesepakatan pasangan.

Dari gerbong LRT, hubungan keduanya memang terlihat semakin cair. Tetapi untuk sampai ke panggung Pilpres 2029 menurut Hendri, masih ada perjalanan politik yang jauh lebih panjang: keputusan internal Gerindra, sikap PDIP, konfigurasi kandidat, kepentingan elite, serta aturan pemilu yang berlaku.

Untuk sementara, Prabowo dan Pramono baru berada di satu gerbong. Apakah keduanya akan berada di satu tiket pada 2029, masih menjadi bagian dari perjalanan politik yang belum selesai.