REGIONAL:
- Menteri HAM Natalius Pigai meminta para pakar menilai kebijakan pemerintah secara objektif.
- Pernyataan tersebut merespons sentilan Presiden Prabowo terhadap kelompok yang membungkam kebenaran di media sosial.
- Pigai menegaskan bahwa kritik diperbolehkan asalkan tetap mengakui berbagai capaian program yang dirasakan masyarakat.
"Oleh karena itu, tidak bisa semuanya dianggap generalisir bahwa yang dikritik itu untuk semua. Tidak, hanya 'post-truth' saja. Yang pasca-kebenaran, yang meniadakan kebenaran, yang bermain media sosial," katanya.
Pigai juga berpesan agar kepakaran murni tidak dicampuradukkan dengan aktivitas partisan atau keterlibatan dalam perdebatan politik praktis.
Mengingat analisis seorang pakar berbobot besar dan berdampak langsung pada kebijakan publik, objektivitas harus menjadi pijakan utama.
"Oleh karena itulah yang kita bilang, kelompok-kelompok yang membungkam kebenaran itulah yang kita sampaikan," pungkas Pigai. (Antara)
TERPOPULER