Minta Pakar Objektif Soal Kebijakan Pemerintah, Pigai: Saya Disuruh Turun Tidak Masalah, Tapi...

Suara.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, meminta para pakar dan pengamat untuk lebih objektif dalam menilai setiap kebijakan pemerintah.

Pigai menekankan bahwa kritik terhadap kekurangan pemerintah memang tetap diperlukan, namun jangan sampai mengabaikan capaian serta manfaat program yang dirasakan masyarakat.

Pigai menegaskan, masukan dan evaluasi tajam atas pelaksanaan kebijakan merupakan hal yang sah dalam demokrasi. Namun, penilaian yang adil dan berimbang sangat penting agar publik mendapatkan gambaran informasi secara utuh.

"Jadi, para pakar itu jangan meniadakan kebaikan-kebaikan pemerintah. Harus juga mengucapkan kebaikan-kebaikan pemerintah. Baru kalau ada sisi manajemen yang kurang, dikritisi, tidak masalah," ujar Pigai di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Bahkan, Pigai mengaku tidak keberatan jika kritik tersebut berujung pada tuntutan mundur terhadap pejabat publik—termasuk dirinya—selama penilaian objektif tetap diutamakan.

"Sampai disuruh menterinya turun, tidak apa-apa. Saya disuruh turun juga tidak masalah. Tapi tolong dinilai, kebaikan-kebaikan itu harus dikedepankan. Itulah yang namanya pakar yang objektif," katanya.

Respons Sentilan Prabowo dan Mahfud MD

Pernyataan ini dilontarkan Pigai saat merespons riak tanggapan antara Mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, dalam pidato HUT Ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9), Presiden Prabowo menyentil kelompok pakar yang dinilainya kerap melontarkan fitnah. Prabowo mengingatkan pentingnya kejujuran intelektual hingga mengeluarkan celotehan tajam, "saking pintarnya jadi goblok".

Merespons sentilan tersebut, Mahfud MD mengakui memang ada pakar atau profesor yang tidak memenuhi standar kepakaran.

Meski demikian, Mahfud menambahkan bahwa seorang presiden atau pejabat negara pun tidak luput dari kekurangan serupa, tanpa menyebut nama spesifik.

Meluruskan polemik tersebut, Pigai meminta publik tidak menggeneralisasi bahwa kritik Presiden Prabowo ditujukan kepada seluruh akademisi atau pakar.

Menurutnya, sindiran keras Prabowo sebenarnya menyasar kelompok yang bermain di ranah pasca-kebenaran (post-truth).

"Ini hanya 'post-truth' aja yang Pak Prabowo bilang. Tidak semua, ya. 'Post-truth', ya. 'Post-truth' itu kan orang yang ramai-ramai membungkam kebenaran, orang yang ramai-ramai mematikan kebenaran, orang yang tidak mau mengakui kebenaran, tapi dia munculkan atau dia menciptakan kebohongan," ujar Pigai.

Ia menambahkan, kelompok post-truth ini aktif membentuk narasi yang sengaja menutup mata dari kenyataan serta berekosistem di media sosial.

"Oleh karena itu, tidak bisa semuanya dianggap generalisir bahwa yang dikritik itu untuk semua. Tidak, hanya 'post-truth' saja. Yang pasca-kebenaran, yang meniadakan kebenaran, yang bermain media sosial," katanya.

Pigai juga berpesan agar kepakaran murni tidak dicampuradukkan dengan aktivitas partisan atau keterlibatan dalam perdebatan politik praktis.

Mengingat analisis seorang pakar berbobot besar dan berdampak langsung pada kebijakan publik, objektivitas harus menjadi pijakan utama.

"Oleh karena itulah yang kita bilang, kelompok-kelompok yang membungkam kebenaran itulah yang kita sampaikan," pungkas Pigai. (Antara)