Indonesia dan 7 Negara Muslim Ultimatum Israel Soal Gaza, Puji Setinggi Langit Peran AS

Suara.com - Menteri luar negeri dari delapan negara Arab dan mayoritas Muslim mendesak Israel segera memenuhi kewajibannya dalam tahap pertama rencana komprehensif untuk Gaza.

Seruan tersebut disampaikan setelah para menteri luar negeri Arab Saudi, Mesir, Qatar, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Indonesia, Pakistan, dan Turki bertemu di New York pada Senin, 22 September 2026 waktu setempat, di sela-sela Sidang Umum PBB ke-81.

Dalam pernyataan bersama yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri Mesir, para menteri menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi kemanusiaan yang terus berlangsung di Jalur Gaza.

Mereka menyerukan Israel untuk segera memenuhi kewajibannya berdasarkan tahap pertama rencana tersebut, termasuk memastikan bantuan kemanusiaan dan pasokan pemulihan awal dapat masuk dengan cepat, aman, dan tanpa hambatan.

Para menteri juga menyerukan fasilitasi pemulihan infrastruktur vital di Gaza sebagai bagian dari upaya penanganan kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.

Desak Gencatan Senjata Dipatuhi

Delapan negara tersebut menegaskan pentingnya mematuhi kesepakatan gencatan senjata dan menghentikan seluruh pelanggaran.

Mereka juga menyebut peta jalan yang disepakati sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana komprehensif sekaligus kerangka pelaksanaan tahap kedua.

Menurut pernyataan tersebut, tahap kedua mencakup pembatasan persenjataan bersamaan dengan penarikan penuh pasukan Israel, pengerahan pasukan stabilisasi internasional, serta pengambilalihan tanggung jawab pengelolaan Gaza oleh komite nasional.

Tahap tersebut juga mencakup dimulainya proses pemulihan awal dan rekonstruksi Gaza.

Seluruh pihak diminta menjalankan kewajibannya masing-masing dengan itikad baik dan tanpa penundaan.

Tolak Pengusiran Warga Palestina

Para menteri luar negeri juga kembali menegaskan penolakan terhadap segala langkah yang bertujuan mengusir warga Palestina atau memaksa mereka meninggalkan tanah airnya.

Mereka juga menolak upaya untuk mengubah karakter geografis maupun demografis wilayah Palestina yang diduduki.

Dalam pernyataannya seperti dikutip dari laporan Asharq, kedelapan negara tersebut mengecam apa yang mereka sebut sebagai tindakan ilegal untuk memperkuat kontrol dan aneksasi Israel, termasuk perluasan permukiman, penyitaan tanah, penghancuran rumah warga Palestina, kekerasan oleh pemukim, serta pengungsian paksa.

Mereka menyerukan agar tindakan tersebut segera dihentikan dan dibatalkan.

Soroti Permukiman Israel

Para menteri juga menyatakan keprihatinan terhadap langkah-langkah yang dinilai mengancam status historis dan hukum tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Yerusalem.

Mereka menyambut langkah terbaru Inggris serta upaya lebih luas di tingkat nasional dan Eropa sebagai respons terhadap aktivitas permukiman Israel, termasuk langkah untuk menghentikan perdagangan dengan permukiman Israel.

Delapan negara tersebut juga menyerukan tindakan yang lebih efektif untuk menghentikan perluasan permukiman serta memastikan adanya pertanggungjawaban atas kekerasan yang dilakukan pemukim.

Gaza Disebut Bagian Tak Terpisahkan dari Palestina

Dalam pernyataan bersama itu, para menteri menegaskan bahwa Jalur Gaza harus tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Palestina.

Para Menlu menyatakan pelaksanaan rencana komprehensif harus berkontribusi pada penyatuan kembali Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dengan Jalur Gaza.

Para menteri juga menegaskan bahwa implementasi rencana tersebut harus mengarah pada jalur yang kredibel dan tidak dapat dibatalkan menuju hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Tujuan akhirnya, menurut mereka, adalah pembentukan negara Palestina yang berdaulat, layak, dan merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota melalui penerapan solusi dua negara.

Puji Peran Amerika Serikat

Delapan negara tersebut turut menyambut peran Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pelaksanaan rencana komprehensif untuk Gaza.

Mereka menilai Amerika Serikat memiliki peran penting dalam memastikan seluruh pihak, termasuk Israel, memenuhi kewajiban masing-masing.

Para menteri juga menyerukan keterlibatan Amerika Serikat yang berkelanjutan dan efektif untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan peta jalan tersebut.

Mereka menyatakan kemajuan nyata di lapangan akan memperkuat kredibilitas Dewan Perdamaian serta efektivitas rencana tersebut.

Arab Saudi, Mesir, Qatar, Yordania, UEA, Indonesia, Pakistan, dan Turki juga menyatakan kesiapan untuk terus bekerja sama dengan Amerika Serikat, Dewan Perdamaian, Otoritas Palestina, dan seluruh pihak terkait.