15 Pelaku Bom Paskah Divonis Penjara 220 Tahun di Sri Lanka

Suara.com - Pengadilan Tinggi Sri Lanka menjatuhkan hukuman penjara masing-masing 220 tahun kepada 15 pria pelaku teror bom yang terbukti terlibat langsung dalam aksi pemboman mematikan pada Minggu Paskah 2019. Keputusan majelis tiga hakim ini memutus vonis bersalah atas dakwaan pembunuhan, konspirasi terorisme, serta kepemilikan senjata api dan bahan peledak.

Selain hukuman kurungan ratusan tahun, majelis hakim menginstruksikan penyitaan seluruh harta benda beserta aset milik para terpidana. Keputusan tegas tersebut mengakhiri proses peradilan panjang selama lima tahun yang menyeret puluhan tersangka ke meja hijau.

Vonis sejarah ini menegaskan titik balik baru dalam penegakan hukum Sri Lanka atas tragedi yang merenggut 279 nyawa manusia. Langkah pengadilan mengisyaratkan pesan kuat bahwa jaringan penyokong aksi terorisme tidak akan luput dari jeratan hukum tertinggi.

Sebanyak 14 terdakwa terbukti memenuhi seluruh pasal dakwaan di bawah Undang-Undang Pencegahan Terorisme. Sementara itu, satu terdakwa lainnya hanya dinyatakan bersalah atas sebagian tuduhan, tetapi tetap menerima total masa hukuman yang sama.

Dari total 25 orang yang awalnya didakwa, sembilan terdakwa dinyatakan bebas dari seluruh tuduhan. Adapun satu tersangka lainnya dilaporkan telah meninggal dunia sewaktu berada dalam tahanan selama proses penyidikan.

Gereja Katolik Roma di Sri Lanka menyambut baik putusan hukum yang dijatuhkan pada sidang putusan tersebut. Pihak gereja menilai masa tunggu selama lima tahun akhirnya terbayarkan dengan penegakan keadilan bagi para korban.

Romo Jude Fernando menyampaikan kelegaannya secara langsung setelah mendengar pembacaan vonis majelis hakim.

"Akhirnya, kita mendapatkan keadilan," kata imam Katolik Jude Fernando kepada AFP.

"Dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk sampai pada titik ini."

Seorang korban selamat yang mengalami cedera kepala parah, Teresa Fernando, mengaku siap menerima apa pun yang menjadi putusan peradilan. Ia berharap tragedi kelam yang menimpanya tidak pernah terulang dan dialami oleh orang lain di masa depan.

"Kami datang ke sini hari ini sebagai korban dari serangan ini untuk menerima keadilan," kata dia. "Apa pun yang dikatakan pengadilan... kami akan menundukkan kepala dan meyakininya."

Di antara jajaran terpidana, nama Mohamed Naufar mencuat sebagai sosok paling krusial dalam tragedi berdarah tersebut. Jaksa penuntut berhasil membuktikan perannya sebagai dalang utama yang memfasilitasi dan menyokong tim pengebom bunuh diri.

Para terpidana yang seluruhnya berasal dari komunitas Muslim minoritas tersebut terbukti membantu aksi delapan pengebom bunuh diri. Kelompok ekstrimis lokal yang terorganisir dituduh menjadi pelaku utama di balik serangan terencana tersebut.

Persidangan ini mencatatkan rekor baru dalam sejarah hukum Sri Lanka lantaran jaksa mengajukan 23.270 dakwaan sekaligus. Angka penyusunan dakwaan tersebut menjadi yang terbesar yang pernah dicatatkan dalam satu berkas perkara pidana di negara itu.

Tiga dari puluhan terdakwa yang disidangkan juga menghadapi tuntutan terpisah dari otoritas hukum Amerika Serikat sejak Desember 2020. Tuntutan internasional tersebut berkaitan langsung dengan tuduhan tindak pidana terorisme yang melintasi batas negara.

Insiden berdarah itu turut menewaskan 45 warga negara asing dari pelbagai penjara dunia, termasuk Australia, Inggris, hingga Amerika Serikat. Banyaknya korban jiwa internasional membuat kasus pemboman ini menyita perhatian ketat dari komunitas global.

Proses peradilan ini bergulir di tengah investigasi terpisah mengenai dugaan keterlibatan aparat internal negara. Penyelidik tengah mendalami indikasi hubungan antara oknum pejabat pemerintahan dengan kelompok ekstrimis penyerang.

Mantan kepala intelijen Suresh Sallay saat ini berada dalam tahanan atas tuduhan menjadi otak utama pemboman. Meski demikian, Suresh Sallay secara tegas membantah seluruh keterlibatan dirinya dalam skenario serangan tersebut.

Menteri Keamanan Publik Ananda Wijepala dalam sidang parlemen menyatakan dugaan hubungan erat antara Suresh dan kelompok ekstrimis sebelum tragedi terjadi. Hubungan gelap tersebut diduga sengaja dibina guna menciptakan ancaman keamanan berskala nasional.

Penyidik menduga bahwa kepanikan publik sengaja diciptakan untuk memuluskan jalan politik keluarga Rajapaksa kembali ke tampuk kekuasaan. Skenario chaos tersebut berhasil menampilkan Gotabaya Rajapaksa sebagai figur pemimpin yang sanggup memulihkan stabilitas negara.

Keluarga Rajapaksa yang telah mendominasi panggung politik selama dua dekade menolak keras tuduhan keterlibatan negara dalam aksi teror tersebut. Gotabaya Rajapaksa sendiri kemudian terpilih menjadi presiden beberapa bulan seusai peristiwa pengeboman terjadi.

Tragedi pemboman Minggu Paskah pada 21 April 2019 mencatatkan diri sebagai serangan terorisme terburuk melawan warga sipil dalam sejarah Sri Lanka. Delapan ledakan bunuh diri secara terkoordinasi menghantam tiga gereja dan tiga hotel mewah secara bersamaan.

Sebelum sidang terdakwa utama ini digelar, peradilan pidana telah memvonis mati mantan kepala polisi dan mantan kepala keamanan negara pada Juli lalu. Kedua mantan pejabat tinggi tersebut terbukti melakukan kelalaian kriminal karena mengabaikan peringatan intelijen sebelum serangan meletus.

Meskipun spekulasi media lokal menyebut para terdakwa bisa menghadapi hukuman mati, Sri Lanka tidak pernah mengeksekusi tahanan sejak 1976. Praktik hukum di negara tersebut umumnya mengonversi vonis hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup.