Ombudsman Sebut Polemik Lapas Cibinong Puncak Gunung Es, Minta Pembenahan Sistemik

Suara.com - Ombudsman Republik Indonesia akan memberikan saran perbaikan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyusul temuan sidak di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Syafrida menegaskan, bahwa temuan di Lapas Cibinong bukanlah kasus terisolasi, melainkan cerminan dari persoalan sistemik yang jauh lebih besar di lembaga pemasyarakatan.

"Terkait dengan persoalan Lapas dan Rutan yang terjadi di Cibinong ini adalah merupakan puncak gunung es yang memang ke depannya akan semakin membesar kalau tidak diperbaiki secara sistemik," ujar Syafrida di hadapan para anggota dewan.

Selain menekankan fenomena puncak gunung es tersebut, Ombudsman RI menyampaikan tiga poin utama penanganan pascasidak:

1. Hambatan Pengawasan: Ombudsman mengingatkan bahwa kerja pengawasan mereka dilindungi undang-undang, sehingga tidak boleh ada institusi yang menghalangi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan terkait dugaan maladministrasi.

2. Fenomena Puncak Gunung Es: Masalah di Lapas Cibinong mengindikasikan potensi krisis yang lebih luas di rutan dan lapas lain jika tidak ada pembenahan mendasar.

3. Evaluasi Menyeluruh: Ombudsman mendesak perbaikan dari hulu ke hilir oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mencakup aspek regulasi, kesejahteraan pegawai, hingga tata kelola pelayanan publik di dalam lapas.

Saran perbaikan resmi dari Ombudsman RI rencananya akan disampaikan secara tertulis kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta ditembuskan ke Komisi II DPR RI sebagai bahan pengawasan bersama.