Jokowi Resmi Jadi Kader PSI, Apa yang Berubah Menuju Pemilu 2029?

Suara.com - Joko Widodo atau Jokowi akhirnya membuka kartu politiknya.

Presiden ke-7 RI itu terang-terangan menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026).

Jokowi bahkan mengungkap dirinya sudah menjadi kader PSI sejak 14 Oktober 2025.

Langkah itu sekaligus mengakhiri teka-teki kendaraan politik Jokowi setelah dirinya tak lagi menjadi kader PDI Perjuangan (PDIP).

Mengapa Jokowi baru sekarang menunjukkan KTA PSI? Dan apakah kehadiran Jokowi bisa mengubah peta kekuatan PSI menuju Pemilu 2029?

Mengapa Baru Sekarang?

Jokowi tak langsung menjawab pertanyaan itu di Bandung.

Sehari berselang, saat menghadiri Rakorda PSI Kabupaten Bekasi, Minggu (27/9/2026), ia baru menjelaskan alasan di balik pengumuman tersebut.

Jawabannya: momentum.

"Banyak yang bertanya kok baru ditunjukan sekarang, ya kan suka-suka saya dong, kan ini kartu milik saya, bahwa saya tunjukkan di Bandung dan Bekasi ini karena momentumnya memang sekarang,” ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, momentum itu muncul ketika dirinya bertemu dengan kader-kader PSI di Bandung dan Kabupaten Bekasi.

"Politik ini kan momentum, momentumnya pas kan ya saya tunjukkan sekarang,” lanjut Jokowi.

Pekerjaan Besar PSI

Partai yang dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep itu masih punya satu pekerjaan besar: menembus Senayan.

Pada Pemilu 2024, PSI memperoleh 4.260.169 suara atau 2,81 persen suara sah nasional. Raihan itu belum cukup untuk melewati parliamentary threshold 4 persen sehingga PSI gagal mendapatkan kursi di DPR RI.

Kini, target 2029 kembali terbuka.

Masuknya Jokowi tentu memberi PSI figur politik dengan jaringan yang luas. Tetapi pertanyaannya bukan sekadar apakah Jokowi populer.

Pertanyaan yang lebih penting: bisakah popularitas Jokowi berubah menjadi suara untuk PSI?

Di situlah tantangannya.

Sebab, mesin politik partai tetap harus bekerja. Kader harus bergerak, jaringan harus diperluas, dan dukungan personal kepada Jokowi harus dikonversi menjadi pilihan terhadap PSI di bilik suara.

Tantangan Bisa Makin Berat

Pekerjaan PSI menuju 2029 juga bisa menjadi lebih berat jika parliamentary threshold dinaikkan.

Sejumlah partai politik di parlemen telah mendorong agar ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 5 persen. Namun, angka tersebut masih menjadi bagian pembahasan dalam perubahan aturan Pemilu dan belum menjadi ketentuan final.

Jika angka 5 persen nantinya benar-benar berlaku, PSI harus mengejar selisih yang jauh lebih besar dari capaian 2,81 persen pada Pemilu 2024.

Jokowi sendiri tetap optimistis.

Menurutnya, PSI harus bekerja keras dan percaya diri meski hingga kini masih berada di luar parlemen.

Ia bahkan menyebut perkembangan PSI mulai membuat sejumlah pihak khawatir.

"Karena meskipun PSI ini partai baru, tetapi sekarang ini sudah banyak yang ketakutan,” kata Jokowi di Rakorda DPD PSI Kota Bandung, Sabtu (26/9/2026).

Jokowi Sedang Bangun Jalur Baru?

Di sinilah langkah Jokowi mulai menarik jika dilihat dari perspektif politik jangka panjang.

Analis Politik Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono, menilai keputusan Jokowi bergabung dengan PSI bukan sekadar soal kartu anggota.

Langkah itu, menurut Kristian, bisa dibaca sebagai upaya membangun saluran politik setelah Jokowi tak lagi berada di kursi kepresidenan.

"Dari sudut pandang pengambilan keputusan politik, pilihan Jokowi juga dapat dibaca sebagai upaya membangun saluran pengaruh jangka panjang setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden," ujar Kristian kepada Suara.com, Rabu (30/9).

Karena itu, kehadiran Jokowi berpotensi ikut mengubah susunan kekuatan politik menuju 2029.

Tetapi efeknya tidak otomatis.

"Namun, pengaruh tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh keanggotaan Jokowi dalam partai, melainkan oleh kemampuannya mengubah dukungan personal menjadi kekuatan organisasi, dukungan pemilih, dan pengaruh dalam pengambilan keputusan politik," jelasnya.

Dengan kata lain, Jokowi punya figur dan jaringan. PSI membutuhkan cara untuk mengubah modal itu menjadi kekuatan partai.

Kristian melihat peluang PSI menjadi rumah politik baru bagi sebagian pendukung Jokowi juga terbuka.

"PSI berpotensi menjadi kendaraan politik baru bagi sebagian kelompok pendukung Jokowi. Potensi tersebut berangkat dari kebutuhan untuk mempertahankan jaringan politik setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden," tutur Kristian.

Namun, ada catatan penting.

Jangan sampai PSI justru terlalu bergantung pada satu nama.

"Jika partai hanya mengandalkan popularitas Jokowi, kekuatannya dapat melemah ketika perhatian publik beralih. Sebaliknya, jika PSI mampu membangun kader yang kompeten, mekanisme organisasi yang terbuka, dan program yang menjawab kebutuhan masyarakat, dukungan terhadap Jokowi dapat menjadi titik awal penguatan kelembagaan," tegasnya.

Lalu, Bagaimana dengan Prabowo?

Pertanyaan berikutnya yang tak kalah menarik: bagaimana posisi PSI setelah Jokowi secara terbuka menjadi bagian dari partai tersebut, sementara pemerintahan saat ini dipimpin Presiden Prabowo Subianto?

Kristian melihat hubungan PSI dengan pemerintahan Prabowo masih lebih tepat dibaca sebagai kedekatan politik.

"Posisi PSI terhadap pemerintahan Prabowo lebih tepat dibaca sebagai kedekatan politik yang ditunjukkan melalui pernyataan publik dan dukungan terhadap kepemimpinan Prabowo, bukan sebagai bukti bahwa seluruh kepentingan PSI telah menyatu dengan kepentingan pemerintah," paparnya.

Sementara itu, pengamat politik Hendri Satrio tidak melihat langkah Jokowi tersebut sebagai tanda bahwa dirinya otomatis berseberangan dengan Prabowo.

Menurut pria yang akrab disapa Hensa itu, Jokowi justru sedang membangun jalurnya sendiri.

“Apakah kemudian ini tandanya dia pisah jalan dengan Prabowo? Saya tidak ingin mengatakan pisah jalan, tapi dia sedang membangun jalannya sendiri, jalannya yang baru,” kata Hensa.

Hensa juga mengaitkan momentum pengumuman Jokowi dengan kembali menguatnya pembahasan parliamentary threshold.

“Kenapa Pak Jokowi kemudian mengumumkan September 2026 ini bahwa dia menjadi bagian dari PSI? Ini karena dia merasa terisolasi. Menurut catatan saya, dia merasa terisolasi, ditinggalkan,” ujar Hensa.

Menurut Hensa, penegasan posisi di PSI juga menunjukkan bahwa Jokowi masih memiliki kendaraan politik.

“Dia merasa ingin dilihat sebagai kekuatan baru yang tidak bisa dianggap remeh. Oke, lu bisa mengisolasi gue, tidak ikutan bicarakan threshold, tapi jangan meremehkan saya. Saya punya kendaraan, dan ini bisa jadi kekuatan baru,” tuturnya.

Bisa Dongkrak Suara PSI?

Meski begitu, satu hal masih harus dibuktikan: apakah kehadiran Jokowi benar-benar mampu mendongkrak suara PSI?

Hensa menilai efeknya tidak bisa langsung dihitung hanya dari popularitas Jokowi.

“PSI pasti akan diuntungkan dengan itu, tapi apakah kemudian PSI bisa melonjak dengan hadirnya Jokowi? Ya, kita mesti ada hitung-hitungan politik lain,” kata Hensa.

Kristian juga menekankan hal serupa. Masa depan PSI tidak cukup hanya bertumpu pada figur Jokowi.

Partai tetap membutuhkan kader yang kuat, organisasi yang bekerja dan program yang mampu menjawab kebutuhan pemilih.