Kepantasan Gibran Jadi Wapres Dipertanyakan, Ray Rangkuti: Masih Layak Kalau Tak Punya Ijazah SMA?

Suara.com - Kelayakan Gibran Rakabuming Raka menduduki kursi Wakil Presiden kini dipertanyakan usai Mahkamah Konstitusi mengungkap fakta mengejutkan soal keabsahan ijazah SMA miliknya. Putusan terbaru lembaga tinggi negara tersebut menciptakan celah legalitas yang dapat menggoyahkan legitimasi kepemimpinan nasional.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai temuan ini secara otomatis membatalkan kelayakan administrasi posisi nomor dua di Indonesia tersebut. Keabsahan status hukum sang Wapres kini beralih penuh pada keputusan KPU dan pergerakan politik DPR.

Fakta hukum di persidangan membuktikan bahwa berkas pendidikan luar negeri milik Gibran tidak memenuhi standar kesetaraan tingkat atas. Walau demikian, batasan kewenangan dan kedudukan hukum pelapor membuat MK tidak dapat langsung memberhentikan jabatan tersebut.

Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan,Selasa (6/10/2026) kemarin, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal tamat SLTA atau sederajat.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.

MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden karena statusnya sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 telah berakhir setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024.

Menurut Ray, substansi paling penting dari putusan tersebut justru terletak pada temuan MK mengenai dokumen pendidikan Gibran.

“Kalau MK sudah menyatakan bahwa saudara Gibran tidak memiliki ijazah SLTA, maka tentu langkah berikutnya adalah apakah seseorang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam proses pencalonan masih layak untuk melanjutkan jabatan wakil presiden atau tidak,” kata Ray dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Rabu (7/10/2026).

Ray berpandangan, temuan tersebut membuat Gibran secara otomatis berada dalam posisi yang disebutnya sebagai “terdiskualifikasi”, meski MK tidak menjatuhkan keputusan diskualifikasi terhadap Gibran.

“Ada beda antara diskualifikasi dengan terdiskualifikasi. Diskualifikasi bisa saja ada bendanya. Tetapi bendanya itu tidak sesuai dengan peraturan dan oleh karena itulah dia didiskualifikasi,” ujarnya.

“Kalau terdiskualifikasi adalah tidak ada bendanya sama sekali. Dan oleh karena itu kemudian secara hukum dia dengan sendirinya batal. Dengan sendirinya tidak bisa dilibatkan, karena dia tidak memenuhi persyaratan,” sambung Ray.

Penyelenggara pemilu sebenarnya memiliki ruang untuk membatalkan penetapan syarat pencalonan dengan merilis surat keputusan baru. Hanya saja, absennya perintah wajib dari hakim konstitusi berpotensi membuat penyelenggara pemilu memilih pasif.

“Pertama adalah, apakah KPU secara moral, secara profesional, mau menindaklanjuti apa yang menjadi temuan dari MK tersebut, bahwa saudara Gibran tidak memiliki ijazah SLTA dan atau yang sederajat. Dan oleh karena itu KPU menerbitkan surat baru yang menjelaskan bahwa saudara Gibran tidak memenuhi syarat,” kata Ray.

Masa bakti komisioner yang akan segera berakhir juga memengaruhi keberanian lembaga ini dalam mengeksekusi temuan hukum tersebut.

“Jujur saya tidak terlalu percaya. Setidaknya karena dua alasan. Yaitu tidak ada perintah imperatif di dalam putusan MK itu untuk KPU menindaklanjuti putusan itu,” ujarnya.