Video 'Tebak-tebakan' Cak Imin Skakmat Gibran Viral Lagi, Sindir Level SMP dan Ijazah Palsu

Suara.com - Video 'tebak-tebakan' Muhaimin Iskandar saat menjadi Cawapres nomor urut 1 dengan Gibran Rakabuming Raka yang saat itu jadi cawapres nomor urut 2 Pilpres 2024 viral lagi. Saat itu Cak Imin mengatakan debat Pilpres 2024 bukan ajang untuk tebak-tebakan singkatan.

Dalam video yang diunggah instagram @Akar_nusantara1, Cak Imin mengatakan kalau debat isinya soal singkatan, berarti sama seperti level di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Sesi tanya jawab itu terjadi di debat kedua cawapres Pilpres 2024 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Tema debat Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa.

Cak Imin menjawab pertanyaan yang dilontarkan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Cak Imin lalu menyinggung debat bukan ajang tebak-tebakan singkatan, tapi sudah di level untuk membahas soal kebijakan.

"Kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan, kita levelnya adalah policy dan kebijakan," kata Cak Imin dalam video viral itu.

Sikap kritis tersebut disampaikan sewaktu merespons pertanyaan Gibran Rakabuming Raka pada panggung debat resmi di JCC Senayan. Diskusi yang berlangsung kala itu mengusung tema pembangunan berkelanjutan, energi, serta perlindungan masyarakat adat.

Cak Imin menambahkan bahwa seluruh keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam harus berpijak pada prinsip kelestarian. Keselarasan antara pemanfaatan alam dan kesejahteraan masyarakat menjadi fondasi utama dalam merumuskan regulasi.

Cak Imin menegaskan debat bukan untuk tebak-tebakan singkatan. Cak Imin menyebut jika debat hanya berisi soal tebak-tebakan, itu sama saja dengan diskusi SD dan SMP.

"Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan tetpai etika bahwa forum meini adalah forum policy," katanya.

"Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini, ini yang mengagetkan ini kalau tebak-tebakan bukan di sini levelnya," ujarnya.

Rekaman lama ini kembali mencuri perhatian di tengah sorotan hukum terkait status keabsahan berkas pendidikan figur publik. Putusan Mahkamah Konstitusi pada sidang Selasa, 6 Oktober 2026, mencatat perbedaan mendasar antara pengetahuan setara SMA dan kepemilikan ijazah fisik.

Meski tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah luar negeri Gibran, MK menolak tuntutan diskualifikasi karena tahapan Pemilu telah tuntas. Penetapan hasil akhir serta pelantikan resmi Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 membuat kepemimpinan nasional berjalan sah secara konstitusi.