Temuan MK soal Syarat Pendidikan Gibran, Bivitri Dorong DPR Gunakan Hak Angket

Vania Rossa

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:44 WIB
Temuan MK soal Syarat Pendidikan Gibran, Bivitri Dorong DPR Gunakan Hak Angket
Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti (Suara.com/Alif Bintang)
baca 10 detik
  • Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka pada sidang PHPU Pilpres 2024.
  • Dosen STHI Jentera Bivitri Susanti di Jakarta pada Kamis (8/10/2026) menyatakan DPR harus menyelidiki temuan dokumen dan kinerja KPU.
  • Bivitri menilai DPR dapat menggunakan hak angket serta memulai mekanisme pemberhentian wakil presiden sesuai ketentuan Pasal 7B UUD 1945.

Suara.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan mantan Wamenkumham Denny Indrayana dan sejumlah warga sipil menyinggung persoalan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah sekolah menengah atau sederajat yang digunakan untuk memenuhi syarat pendaftaran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Namun, MK menyatakan tidak dapat menindaklanjuti persoalan tersebut karena kewenangan itu berada pada lembaga lain.

Temuan tersebut kemudian memunculkan wacana mengenai peran parlemen untuk menindaklanjuti persoalan syarat Gibran sebagai wakil presiden.

Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti menilai DPR seharusnya menindaklanjuti temuan MK tersebut apabila ingin menjalankan fungsi konstitusionalnya.

Perempuan yang akrab disapa Bibip itu mengatakan, hak angket dapat menjadi salah satu langkah awal yang ditempuh DPR untuk menyelidiki persoalan tersebut.

"Kalau mau pakai angket dulu boleh. Angket, menyatakan pendapat, dan kemudian nanti dikirim ke MK," kata Bibip di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Menurutnya, DPR juga perlu menyelidiki dugaan persoalan dalam proses verifikasi dokumen yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebab, KPU memiliki kewajiban melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang digunakan calon peserta pemilu.

baca juga

"Karena MK bilang di situ loud and clear, 'Ini ada masalah nih KPU-nya ini'," ujarnya.

Bivitri menilai langkah tersebut penting jika DPR memang ingin memperbaiki sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

"DPR kalau mereka responsif dan ingin ada perbaikan bagi pemilu di negara ini, dia harus bikin move," kata dia.

Singgung Potensi Pemakzulan Gibran

Selain hak angket, Bivitri juga menyinggung kemungkinan penggunaan mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden apabila nantinya ditemukan dasar yang memenuhi ketentuan konstitusi.

Ia menjelaskan, mekanisme tersebut mengacu pada Pasal 7B UUD 1945. Prosesnya diawali dengan DPR yang menggelar sidang untuk menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Eka Widodo Usulkan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

Eka Widodo Usulkan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

News | Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20 WIB

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Siapa yang Diuntungkan?

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Siapa yang Diuntungkan?

Bisnis | Kamis, 08 Oktober 2026 | 15:45 WIB

MK Tak Temukan Bukti Pendidikan yang Memadai, Mengapa KPU Bisa Meloloskan Gibran?

MK Tak Temukan Bukti Pendidikan yang Memadai, Mengapa KPU Bisa Meloloskan Gibran?

News | Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:01 WIB

Terkini

Review Film Pasukan 1000 Janda: Saat Luka Kehilangan Berubah Jadi Senjata Melawan Penjajah

Review Film Pasukan 1000 Janda: Saat Luka Kehilangan Berubah Jadi Senjata Melawan Penjajah

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 06:15 WIB

Luhut Dorong OJK Gunakan AI untuk Berantas Kecurangan di Pasar Modal

Luhut Dorong OJK Gunakan AI untuk Berantas Kecurangan di Pasar Modal

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 06:15 WIB

Anti-Ribet: Ini Cara Aktivasi eSIM Telkomsel dan Indosat di Android dan iPhone

Anti-Ribet: Ini Cara Aktivasi eSIM Telkomsel dan Indosat di Android dan iPhone

Tekno | Minggu, 22 November 2026 | 06:00 WIB

Nataru 2026/2027, Ada Motor Gratis dan Diskon Tiket Kereta 30 Persen

Nataru 2026/2027, Ada Motor Gratis dan Diskon Tiket Kereta 30 Persen

Jakarta | Minggu, 22 November 2026 | 05:44 WIB

Jangan Sampai Salah, Ini Syarat dan Kriteria Berobat ke UGD Rumah Sakit Pakai BPJS Tanpa Rujukan

Jangan Sampai Salah, Ini Syarat dan Kriteria Berobat ke UGD Rumah Sakit Pakai BPJS Tanpa Rujukan

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 05:00 WIB

Area T-Zone Berminyak tapi Pipi Kering? Ini 7 Rekomendasi Sunscreen untuk Kulit Kombinasi

Area T-Zone Berminyak tapi Pipi Kering? Ini 7 Rekomendasi Sunscreen untuk Kulit Kombinasi

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 04:35 WIB

Ekspor Sawit dan Karet ke Eropa Kini Lebih Leluasa Berkat IEU CEPA

Ekspor Sawit dan Karet ke Eropa Kini Lebih Leluasa Berkat IEU CEPA

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 00:12 WIB

UMP Jakarta Lebih Rendah dari Bekasi, Gubernur Pramono:  Bandingkan dengan Provinsi Lain

UMP Jakarta Lebih Rendah dari Bekasi, Gubernur Pramono: Bandingkan dengan Provinsi Lain

News | Sabtu, 21 November 2026 | 23:37 WIB

VinFast Kumpulkan 500 Tokoh Global Bahas Masa Depan AI dan Mobil Listrik

VinFast Kumpulkan 500 Tokoh Global Bahas Masa Depan AI dan Mobil Listrik

Otomotif | Sabtu, 21 November 2026 | 23:22 WIB

IEU-CEPA Sudah Diteken, Ekspor ke Eropa Tanpa Tarif Sama Sekali

IEU-CEPA Sudah Diteken, Ekspor ke Eropa Tanpa Tarif Sama Sekali

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 22:42 WIB

×