Kritik Penertiban PT KEL, Haris Azhar: Satgas PKH Pakai Rezim Hukum Apa?

Suara.com - Haris Azhar Law Office mempertanyakan dasar hukum dan mekanisme penertiban yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terhadap PT Kristalin Ekalestari (KEL).

Kuasa hukum perusahaan itu menilai, dasar pelanggaran dan tahapan penindakan harus dijelaskan secara transparan, terlebih setelah operasional PT KEL dihentikan dan aktivitas pertambangan lain disebut muncul di lokasi yang sama.

“Satgas PKH ini rezim hukumnya rezim hukum apa?,” ucap Haris Azhar saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Haris mempertanyakan analisis hukum yang menjadi dasar Satgas PKH memasang plang di area PT KEL pada 10 Juli 2026 dan menghentikan operasional perusahaan tersebut.

Menurut dia, tindakan penertiban semestinya merujuk pada aturan yang jelas, termasuk kualifikasi pelanggaran yang dituduhkan kepada perusahaan.

Ia menjelaskan, PT KEL mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mineral logam emas yang berlaku hingga 2030 berdasarkan keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua.

Haris menilai, penertiban yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kehutanan, dan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) harus memiliki pijakan hukum yang terang.

“Karena ini kan terkait dengan Lingkungan Hidup, Kehutanan dan juga Minerba. Tiga Kementerian ini punya Undang-Undang yang menjadi rujukan. Lingkungan Hidup punya UU PPLH, ya kan? Kehutanan juga ada UU Kehutanan. Kementerian ESDM juga ada UU Minerba. Gitu. Dari ketgianya diatur soal pemberian izin. Dan juga tata cara operasionalisasiny. Nah itu yang kedua ada rezim hukumnya. Nah yang ketiga kalau memang ada pelanggaran, harusnya sesuai dengan aturan hukum karena ini negara, negara hukum,” tegas Haris.

Ia juga mempersoalkan kejelasan tindak lanjut setelah area perusahaan disita atau ditertibkan.

Menurut Haris, tindakan tersebut perlu disertai penjelasan mengenai bentuk kesalahan yang ditemukan dan konsekuensi hukum yang dikenakan.

“Yang terjadi justru penyitaan, disita. Tapi selanjutnya apa? Kita enggak paham. Disita karena kesalahan operasional atau ada tindakan lain? Kualifikasinya harus jelas. Kalau cuma disita tanpa menunjukkan kesalahan, itu namanya kesewenang-wenangan yang ngumpet di balik aturan hukum,” terangnya.

Haris menegaskan, apabila terdapat pelanggaran, pemerintah perlu menjelaskan dasar pengenaan sanksi, mekanisme penanganan, hingga ukuran denda yang diterapkan.

Ia juga menyinggung kemungkinan pencabutan izin sebagai salah satu bentuk sanksi dalam aturan pertambangan.

“Kalau memang ada denda, pertama tunjukin dulu, ada pelanggaran apa yang kemudian mekanisme penanganannya seperti apa? Apakah ada denda? Ya kan? Denda itu ukurannya apa? Ya kan? Atau yang paling berat, cabut izin. Tapi harus disesuaikan, kan, dengan Undang-Undang Minerba pelanggaran kan ada denda, ada sanksi, ada pencabutan izin. Nah, itu bentuk-bentuk hukuman, tapi kesalahannya harus jelas dulu,” imbuhnya.

Soroti Dugaan Aktivitas Tambang Baru

Selain mempertanyakan dasar penertiban, Haris mengaku menemukan sejumlah bukti di lapangan di wilayah hak ulayat, Desa Nabire, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Ia menyebut, meski area PT KEL telah ditertibkan, terdapat aktivitas pertambangan lain yang diduga berlangsung di lokasi tersebut.

“Kita dapat bukti bahwa itu disita. Tapi di lapangan, kita juga dapat banyak banget bukti bahwa ada yang mengoperasikan, jadi kayak ganti pemain. Satgas PKH itu kan disita tujuannya kan dikembalikan kepada fungsi hutan, kan? Nah, tetapi yang terjadi ini justru ada penambangan baru. Gitu. Yang dilakukan atas nama BIM (Badan Industri Mineral) itu,” paparnya.

Haris menduga terdapat pergantian pihak yang menjalankan aktivitas pertambangan setelah PT KEL dihentikan.

Ia juga menyoroti dugaan keterkaitan personel di Satgas PKH dengan Badan Industri Mineral (BIM), yang menurutnya perlu diperjelas.

“Yang satu menendang si perusahaan, habis dia tendang, dia masukin temannya, lembaga lain. Yang mana struktur pimpinannya, itu nama-namanya identik Jadi orang-orang yang ada di Satgas, itu juga ada di BIM itu, Badan Industri Minerba itu,” terang Haris Azhar.

Atas temuan tersebut, Haris mempertanyakan alasan lokasi garapan PT KEL menjadi sasaran penertiban, sementara aktivitas pertambangan lain disebut tetap berjalan. Ia mengaku memiliki bukti tertulis maupun dokumentasi gambar untuk mendukung keterangannya.

“Atas nama penyelamatan hutan tapi dikirim ekskavator-ekskavator baru. Ada penambang baru diizinkan, dilindungi, dikawal masuk. Kita punya seua bukti-bukti. Bukti-bukti tertulis maupun bukti-bukti gambar. Perusahaan pertambangan ditertibkan, penambang lain masuk, ya kita enggak tahu siapa dia, tapi dia dilindungi oleh negara. Jadi itu pertanyaan besar dari kita terhadap situasi ini,” pungkasnya.