Deretan Kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud: Mobil Rp8,5 Miliar hingga MCU di Singapura

Suara.com - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud kembali menjadi sorotan setelah fotonya yang diduga sedang sarapan di Singapura viral di media sosial Threads.

Dari informasi yang dihimpun, Rudy berada di Singapura untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin atau medical check-up di Rumah Sakit Mount Elizabeth dengan izin lisan Menteri Dalam Negeri.

Perjalanan tersebut memicu kritik karena Kalimantan Timur sedang menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang parah, sementara kabut asap dilaporkan berdampak hingga Malaysia dan Singapura.

Sorotan ini menambah daftar kontroversi Rudy yang sebelumnya mencakup rencana pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar, renovasi rumah dinas Rp25 miliar, hingga anggaran makan dan minum pemerintah provinsi yang mencapai sekitar Rp10 miliar pada 2026.

Berikut sederet kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud:

1. Medical Check-up di Singapura saat Karhutla

Keberadaan Rudy Mas'ud di Singapura menjadi perbincangan ketika Kalimantan Timur tengah menghadapi persoalan karhutla.

Publik mempertanyakan urgensi perjalanan tersebut karena gubernur memiliki tanggung jawab memastikan penanganan bencana dan pelayanan pemerintahan tetap berjalan.

Pemprov Kaltim menjelaskan bahwa perjalanan itu bertujuan untuk pemeriksaan kesehatan rutin karena kondisi fisik Rudy belakangan kurang prima di tengah padatnya agenda pemerintahan. Pemerintah provinsi juga menyebut Rudy telah memperoleh izin lisan dari Menteri Dalam Negeri.

2. Mobil Dinas Rp8,5 Miliar

Pada Februari 2026, Rudy menuai kritik setelah rencana pengadaan mobil dinas gubernur dengan anggaran Rp8,5 miliar menjadi perhatian publik.

Rudy beralasan kendaraan tersebut dibutuhkan untuk menunjang mobilitas kepala daerah dalam menerima tamu dari berbagai wilayah, termasuk delegasi internasional, mengingat posisi Kaltim sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kalimantan Timur adalah ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia," ujar Rudy saat menjelaskan alasannya.

Namun, rencana tersebut mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan partai politiknya. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyarankan Rudy mengevaluasi pengadaan kendaraan agar sesuai dengan prinsip efisiensi anggaran.

Rudy kemudian membatalkan rencana pengadaan tersebut setelah muncul berbagai kritik.

3. Renovasi Rumah Dinas Rp25 Miliar

Kontroversi berikutnya muncul pada April 2026 ketika anggaran renovasi rumah dinas gubernur dan sejumlah fasilitas pendukung mencapai Rp25 miliar.

Rudy menjelaskan bahwa anggaran itu tidak hanya mencakup rumah dinas gubernur, tetapi juga rumah dinas wakil gubernur dan fasilitas seperti pendopo.