-
Hotman Paris menyindir satire Rocky Gerung yang mendesak Gibran mundur namun tetap mengambil gaji.
-
Rocky Gerung menilai pengunduran diri Gibran merupakan langkah elegan untuk melindungi pemerintahan Prabowo Subianto.
-
Putusan Mahkamah Konstitusi dinilai Rocky telah mengalihkan beban persoalan politik hukum ke DPR RI.
Suara.com - Advokat Hotman Paris Hutapea melayangkan sindiran tajam terhadap Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung yang mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meletakkan jabatannya.
Hotman menilai sikap akademisi yang bertugas di Istana tersebut sangat kontradiktif karena tetap menerima hak keuangan dari negara meski kerap menyudutkan pimpinan.
Gaya histeris dan manuver politik Istana kini menjadi sorotan publik akibat gesekan pendapat di antara para figur berpengaruh.
Sentilan menohok tersebut disampaikan sang pengacara kondang langsung melalui media sosial pribadinya untuk merespons polemik yang kian memanas.
Melalui akun Instagram @hotmanparisofficial, ia mempertanyakan konsistensi moral penasihat presiden yang dinilai standar ganda.
"Penasehat minta yang dinasehatin mundur! Tapi gajinya mau!! Pusing!," tulis Hotman Paris dalam unggahannya.
Pernyataan menohok ini keluar setelah Rocky menyarankan agar Gibran secara sukarela menanggalkan kursi orang nomor dua di Indonesia.
Langkah mundur tersebut dianggap sebagai jalan paling elegan untuk meredam gelombang kritik masyarakat pascaputusan Mahkamah Konstitusi.
Mengutip pandangannya di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Rocky menilai opsi itu dapat menyelamatkan stabilitas kabinet Presiden Prabowo Subianto.
“Alangkah elegannya kalau Gibran mengundurkan diri. Untuk mencegah amuk massa, untuk mencegah Presiden dikait-kaitkan dengan pasangan yang ilegal,” kata Rocky.
Rocky meyakini bahwa pertimbangan hukum dari hakim konstitusi sebenarnya telah menggeser fokus persoalan ke ranah legislatif.
DPR RI diprediksi bakal menjadi muara utama penampung tekanan serta gejolak politik dari masyarakat luas.
“Mahkamah menyediakan diri untuk menyeberangkan keresahan publik yang bertahun-tahun ini supaya dia jadi mainan DPR. Jadi dia, dia kirim bom bola panas ke DPR itu,” ujarnya.
Meskipun melontarkan kritik keras terhadap konstelasi hukum, ia tetap meminta publik menjaga ketertiban.
Masyarakat diimbau menghindari tindakan anarkis maupun perbuatan melanggar hukum dalam menyalurkan aspirasi.
Polemik ini bermula dari dinamika putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden yang memicu kontroversi panjang.
Pasca-penetapan hasil pemilu, gugatan dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat terus bergulir hingga menciptakan tekanan politik pada pasangan terpilih.
Kehadiran Rocky Gerung di jajaran Dewan Pertimbangan Presiden menambah rumit konstelasi internal pemerintah, mengingat posisinya yang tetap kritis terhadap Istana.