REGIONAL:
- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan dirinya masih merangkap jabatan sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi atas perintah Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 14 Oktober 2026.
- CELIOS menempatkan Bahlil sebagai menteri berkinerja terburuk dengan skor minus 159 dalam Rapor Kinerja Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan survei terhadap 994 responden.
- Laporan CELIOS menyoroti kebijakan energi Bahlil yang masih bergantung pada energi fosil, mandatori biodiesel B50, serta proyek energi yang memicu konflik lahan.
Suara.com - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan dirinya sejauh ini tetap merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Hal itu disampaikan Bahlil saat ditanya wartawan, apakah nama pengganti dirinya di Kementerian ESDM tutur didiskusikan dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, Rabu (14/10/2026) sore ini.
Bahlil menegaskan rangkap jabatan ia sebagai Menteri ESDM dan Menko Hilirisasi merupakan perintah dari Prabowo.
“Sampai dengan hari ini, saya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden sebaik sebagai Menteri ESDM maupun sebagai Menko Hilirisasi,” kata Bahlil.
Diberitakan sebelumnya, Bahlil menjadi menteri dengan kinerja terburuk dalam dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Bahlil yang rangkap jabatan karena juga ditunjuk menjadi Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi memperoleh skor minus 159 dalam laporan Rapor Kinerja Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang diterbitkan Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Skor tersebut menjadi yang terendah dibandingkan pejabat lain dalam pemeringkatan. Bahlil berada di bawah Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang memperoleh skor minus 158 dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan minus 103.
Pemeringkatan itu berdasarkan survei terhadap 994 responden dari masyarakat umum. CELIOS mengolah hasil survei tersebut dengan menghitung selisih antara penilaian terbaik dan terburuk.
Dalam evaluasi sektoral, kinerja Bahlil bahkan hanya memperoleh nilai 3 dari 10. Evaluasi yang disusun Iqbal Damanik dari Kabinet Bayangan CELIOS itu menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil, kebijakan mandatori biodiesel B50, hingga minimnya partisipasi masyarakat dalam proyek energi.
"Indonesia terjebak ketergantungan pada energi fosil (carbon lock-in)," tulis laporan CELIOS, dikutip Senin (12/10/2026).
CELIOS menilai arah kebijakan energi nasional belum konsisten dengan agenda transisi menuju energi bersih.
Di satu sisi, pemerintah mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT), tetapi di sisi lain bauran energi dalam perencanaan kelistrikan masih mengandalkan gas dan batu bara.
Kondisi tersebut menjadi sorotan di tengah target pemerintah mengembangkan PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW) serta menambah kapasitas panas bumi sebesar 5,2 GW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
CELIOS juga mengkritik kebijakan mandatori biodiesel B50 yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru. Peningkatan campuran biodiesel diperkirakan akan memperbesar kebutuhan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), sehingga menambah tekanan terhadap penggunaan lahan.
"B50 hanya memindahkan krisis: butuh tambahan CPO hingga ±16 juta ton/tahun (dari 12 juta ton di B40), yang menurut Yayasan Madani bisa memperluas sawit lebih dari 6 juta hektare. Koalisi Transisi Bersih memperkirakan deforestasi hingga 1,5 juta hektare dan risiko krisis minyak goreng seperti 2022," tulis laporan tersebut.
TERPOPULER