PNS dan Pegawai BUMD Bali WFH Sampai 17 Oktober Imbas BBM Langka

Suara.com - Gubernur Bali Wayan Koster mewajibkan para aparatur sipil negara (ASN) hingga pegawai BUMD bekerja dari rumah pada 15–17 Oktober 2026 imbas BBM langka di Bali. Langkah darurat ini diambil demi menekan beban jalan raya saat distribusi bahan bakar minyak (BBM) tengah dipercepat.

Kebijakan ini menjadi solusi cepat Pemprov Bali setelah deretan kendaraan masih memadati area SPBU hingga Rabu (14/10/2026). Pengurangan mobilitas harian pegawai diharapkan mampu melancarkan armada truk tangki yang memasok bahan bakar.

Integrasi sistem kerja dari rumah ini disepakati langsung usai pemerintah daerah menggelar komunikasi intensif bersama pimpinan tinggi PT Pertamina. "Atas kesepakatan dengan Dirut Pertamina siang hari ini, maka Gubernur Bali memberlakukan kebijakan WFH pada tanggal 15–17 Oktober 2026," demikian disampaikan Gubernur Koster dikutip dari BeritaBali.

Keputusan rapat mufakat tersebut tertuang dalam surat resmi jajaran Pemprov Bali Nomor B.39.000.8/48412/TLK/B.ORG. Instruksi penyesuaian sistem kerja menyasar seluruh instansi vertikal, pemerintah daerah, hingga badan usaha milik daerah di wilayah Bali.

Aturan WFH juga diimbangi dengan instruksi pembelajaran secara dalam jaringan (daring) bagi seluruh sekolah negeri maupun swasta. Kendati demikian, unit pelayanan publik mendesak, sektor kedaruratan, serta aparat keamanan tetap beroperasi di kantor seperti biasa.

Proses pemulihan pasokan energi di kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) memicu koordinasi intensif tingkat tinggi sejak Selasa (13/10/2026) sore. "Pada rapat kemarin sore pukul 16.00 sampai malam bersama Dirut Pertamina di Kantor Pertamina Sanggaran, Denpasar, disepakati skenario percepatan distribusi BBM dari Depo Manggis dan Sanggaran ke SPBU di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan," jelasnya.

Pertamina memasang strategi operasional nonstop demi menyuplai seluruh SPBU yang mengalami kekosongan pasokan. Langkah penambahan kru penyuplai turut diambil guna mempercepat bongkar muat dari fasilitas depo penyimpanan.

Pihak kepolisian ikut menerjunkan pengawalan lalu lintas ketat untuk setiap truk tangki penyuplai. "Percepatan dilaksanakan dengan skema depo dan SPBU dibuka selama 24 jam secara bertahap di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Penambahan tenaga operasional Pertamina dan pengawalan truk tangki oleh Polda dari depo ke SPBU agar distribusi lancar," ungkapnya.

Sinergi pertahanan dan keamanan dilibatkan secara penuh untuk mengamankan ketertiban di setiap titik pengisian BBM. "Hari ini kami meminta bantuan kepada Pangdam Udayana menugaskan TNI di SPBU serta kepada Polda Bali untuk pengaturan lalu lintas dan pengamanan jalur menuju SPBU," ujarnya.

Skenario penyaluran energi yang semula ditargetkan pulih pada Rabu (14/10/2026) ternyata belum mampu menuntaskan kepadatan antrean warga. Penumpukan kendaraan konsumen di jalanan mendorong Koster menerbitkan diskresi WFH sebagai langkah pendukung ekosistem distribusi.

Persoalan distribusi energi di Pulau Dewata berakar dari tersendatnya pengiriman bahan bakar dari fasilitas depo penyimpanan menuju titik pengecer. Keterlambatan pasokan memicu kepanikan warga hingga menimbulkan kepadatan kendaraan yang mengular di berbagai SPBU wilayah perkotaan.

Sektor transportasi darat yang tersendat kemudian berdampak langsung pada kelancaran aktivitas harian masyarakat dan efisiensi pelayanan pemerintah. Kondisi ini menuntut Pemprov Bali menyeimbangkan antara pemulihan stok BBM dan efisiensi mobilitas kendaraan di jalan raya.