Media Inggris Ingatkan Kebakaran Hutan Bukan Cuma di Kalimantan, Papua Juga Parah

Suara.com - Laporan media Inggris BBC mengungkapkan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Di Papua tahun 2026 telah menghancurkan puluhan ribu hektare area tutupan pohon. Bencana lingkungan ini meluas drastis akibat pembersihan lahan skala besar untuk Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan.

Papua Selatan kini berubah menjadi pusat krisis kabut asap yang melumpuhkan penerbangan serta memicu penyakit pernapasan warga. Pencemaran udara akibat pembakaran hutan ini melintasi batas pulau hingga mencapai wilayah Sulawesi dan Maluku.

Semburan asap tebal yang mengarah ke utara membuktikan bahwa krisis ekologi di kawasan timur Indonesia sudah masuk tahap darurat. Pemerintah pusat melalui BNPB justru hanya melaporkan sisa kebakaran seluas 639,23 hektare tanpa mencantumkan data Papua.

Ketidaksesuaian data pemerintah ini memicu kritik keras karena mengabaikan kenyataan lapangan yang dirasakan masyarakat adat sejak Agustus. Bencana asap berbulan-bulan ini berakar dari pembukaan hutan untuk kawasan pangan dan energi seluas dua juta hektare di Merauke.

"Asap masih tebal, mulai banyak yang batuk di sini karena polusi. Sudah susah juga mendapatkan air. Tahun-tahun lalu itu pernah juga tapi tidak terlalu. Ini sampai masyarakat setengah mati," kata Yonas, warga distrik Ilwayab, Merauke, Papua Selatan, dikutip dari BBC.

Semburan partikel beracun kini memaksa anak-anak sekolah menghirup udara berbahaya setiap kali berangkat menuntut ilmu. Aktivitas penggusuran lahan oleh korporasi sawit dan tebu disinyalir menjadi titik awal munculnya ledakan api.

Lembaga swadaya masyarakat menemukan bahwa pola titik api berbanding lurus dengan kawasan izin konsesi bisnis.

"Saya lihat sampai sekarang, kebakaran semakin hebat dan kebanyakan titik-titiknya itu ada di daerah konsesi perkebunan kelapa sawit maupun di lokasi-lokasi Proyek Strategis Nasional," ujar Franky Samperante dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.

Upaya konfirmasi media terhadap Kementerian Pertahanan selaku pengelola proyek pangan nasional tidak mendapat jawaban hingga kini. Ketidaktegasan pengawasan membuat jarak pandang di permukiman warga anjlok drastis hingga tersisa beberapa ratus meter.

"Jarak pandang itu hanya 200 meter saja. Kalau malam itu sudah tidak bisa. Puncaknya (asap tebal) memang di bulan Oktober ini," ucapnya.

Masyarakat setempat terpaksa bertahan hidup di tengah kepungan polusi tanpa adanya skema evakuasi yang memadai.

Kondisi ekologis yang rusak parah melenyapkan kenyamanan iklim mikro yang dahulu menyelimuti daratan Merauke.

"Dulu itu, sejuk pada pagi hari atau sore hari, apalagi malam. Sekarang, sekitar jam 2-3 malam itu puncak suhu panas terasa sekali di tubuh itu. Tidur tidak nyaman. Hari-hari juga tidak terasa angin, kalau dapat angin itu sudah rezeki," kata Vincen.

Penggundulan vegetasi alami menghilangkan benteng pertahanan tanah terhadap penyebaran kobaran api musim kemarau.

Hilangnya benteng alam tersebut mengakibatkan komoditas pertanian milik warga lokal habis dilalap api yang tak terkendali.

"Kami yang hidup bertahun-tahun semasa hutan masih utuh, ada musim panas yang kami bilang musim panas keras, tapi tidak seperti yang ini," ujarnya.

"Ini lebih keras lagi karena hutan itu tidak ada," kata Vincen yang kebun pisang, karet, dan sagu miliknya ikut terbakar saat api meluas.

Lonjakan deforestasi di Kabupaten Merauke memecahkan rekor angka kehilangan pohon tertinggi dibanding daerah lain di Papua.

Ancaman kualitas udara berbahaya pada akhirnya merusak proses pendidikan generasi muda di kawasan terdampak.

Anak-anak sekolah di Manokwari terpaksa menghentikan kegiatan tatap muka demi menghindari bahaya paparan zat beracun.

Keputusan meliburkan sekolah diambil setelah Indeks Standar Pencemar Udara menunjukkan kategori yang mengkhawatirkan kesehatan.

Pemerintah Indonesia menetapkan Kabupaten Merauke sebagai pusat pengembangan food estate dan energi nasional melalui Permenko Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023. Kebijakan ini mengalokasikan lebih dari dua juta hektare lahan yang tersebar di sembilan distrik utama untuk industri perkebunan padi, tebu, dan sawit.

Eksploitasi lahan secara masif ini memperparah tren deforestasi kawasan, di mana Merauke mencatatkan kehilangan tutupan pohon terbesar mencapai 180 kilohektare berdasarkan data Global Nature Watch. Deforestasi struktural inilah yang merusak daya dukung lingkungan hingga memicu bencana karhutla berulang dengan dampak paling parah sepanjang sejarah Papua pada 2026.