REGIONAL:
- Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mendorong penguatan peran Badan Pengelola Keuangan Haji di Jakarta pada Kamis (15/10/2026).
- Pemerintah mengusulkan dana haji diterapkan sebagai restricted fund agar penggunaannya dikhususkan murni untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah haji.
- Pemerintah dan DPR sedang membahas revisi undang-undang untuk mendiversifikasi investasi demi mengoptimalkan nilai manfaat dan meminimalkan risiko.
Suara.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mendorong penguatan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.
Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan nilai manfaat dana haji sekaligus meminimalkan risiko investasi.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan, dana haji harus dikelola dengan prinsip restricted fund, yakni dana yang penggunaannya dikhususkan untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah haji.
"Harapan kita lebih pada penguatan peran BPKH, sekaligus kita ingin bahwa dana itu menjadi restricted fund, artinya dana haji ya untuk haji, tidak keluar dari haji,” kata Irfan Yusuf saat menjadi pembicara kunci dalam 8th International Hajj Fund Forum di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Pria yang akrab disapa Gus Irfan itu mengatakan, pola pengelolaan dana haji perlu ditinjau kembali agar dana yang dihimpun dapat memberikan manfaat lebih besar bagi jamaah, baik yang akan berangkat maupun yang masih dalam masa tunggu.
Revisi UU Keuangan Haji Masuk Pembahasan DPR
Menurut Gus Irfan, pengelolaan dana haji ke depan perlu dilakukan melalui diversifikasi investasi. Strategi ini dinilai penting untuk mengurangi risiko sekaligus membuka peluang memperoleh nilai manfaat yang lebih optimal.
“Kita harapkan bisa lebih terpencar, pertama untuk mengurangi risiko, kemudian yang kedua tentu mencarikan nilai-nilai manfaat yang lebih besar daripada di satu titik tadi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, gagasan tersebut berkaitan dengan proses revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji yang tengah dibahas di DPR RI.
Pemerintah, kata dia, telah menyampaikan surat presiden (surpres) kepada DPR untuk melanjutkan proses legislasi.
Saat ini, pembahasan mengenai arah perubahan regulasi tersebut masih berlangsung antara pemerintah dan DPR.
Terkait penataan kelembagaan, Gus Irfan menyebut penguatan peran BPKH menjadi salah satu arah yang diharapkan pemerintah.
Meski demikian, pembahasan lebih lanjut mengenai penguatan kelembagaan masih dilakukan bersama DPR.
“Penguatan peran BPKH, sebetulnya kita ingin lebih dari itu, tapi sementara itu cukup dari itu,” kata Gus Irfan.
TERPOPULER