-
Warga dan lembaga sipil Kalbar mengajukan gugatan class action terhadap Presiden dan pejabat.
-
Penggugat menuntut penetapan status bencana nasional serta layanan kesehatan gratis bagi korban ISPA.
-
Pemerintah dinilai lalai, reaktif, dan tidak berkoordinasi meski peringatan El Nino sudah diterbitkan.
"Kami juga meminta supaya pemerintah jangan reaktif penanggulangannya. Kenapa kami bilang reaktif? Sebenarnya prediksi El Nino sudah jauh hari sebelum karhutla, tapi pemerintah seperti tidak punya kesiapan apa-apa."
"Intinya kami menilai ada kelalaian dalam pengawasan dan pembiaran dari pemerintah," ucapnya.
Bencana kebakaran hutan di Kalimantan Barat mencatatkan rekor kasus tertinggi di Indonesia pada tahun ini.
Ketiadaan langkah mitigasi pencegahan meski ancaman El Nino telah diprediksi jauh hari menjadi alasan utama dilayangkannya gugatan atas kelalaian negara.