Karhutla Ganggu Kesehatan Warga, FKUI Dorong Pemerintah Hentikan Pembakaran Hutan dan Tegakkan Hukum

Suara.com - Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) mendorong pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tidak hanya melalui pemadaman api, tetapi juga dengan menghentikan praktik pembakaran hutan dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Dekan FKUI, Anna Rozaliyani, mengatakan langkah pencegahan dan penegakan hukum perlu menjadi bagian dari upaya melindungi masyarakat dari dampak karhutla yang berulang.

"Pemerintah tentu harus memperkuat apa yang sudah dikerjakan saat ini, termasuk juga menghentikan upaya pembakaran hutan lebih jauh," kata Anna dalam acara media briefing bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) secara virtual, Jumat (16/10/2026).

Menurut Anna, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Pemerintah juga perlu mengambil langkah untuk mencegah pembakaran hutan berlanjut serta memastikan penegakan hukum berjalan.

"Penegakkan hukum, sebetulnya kita juga harapkan demikian," ujarnya.

Anna turut menekankan bahwa tanggung jawab penanganan karhutla tidak hanya berada di tangan pemerintah. Dunia usaha juga perlu menjalankan kewajibannya dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan.

Ia menilai persoalan karhutla harus dipandang lebih luas karena dampaknya tidak berhenti pada kerusakan lingkungan. Asap yang dihasilkan kebakaran dapat menyebar ke berbagai wilayah, menimbulkan persoalan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar.

Dampak karhutla saat ini juga diketahui telah melampaui batas administratif wilayah, bahkan menjadi persoalan lintas negara. Sejumlah wilayah yang disebutnya terdampak meliputi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, sementara dampaknya juga dapat dirasakan negara-negara tetangga hingga Malaysia dan Singapura.

"Yang kita tahu bahwa ini bukan hanya sekadar bencana lingkungan, tetapi ini juga merupakan krisis kesehatan masyarakat yang serius," kata Anna.

Dari sisi kesehatan, Anna mengingatkan anak-anak merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap paparan asap karhutla. Kelompok rentan lainnya mencakup lansia dan orang yang memiliki penyakit pernapasan.

Ia menjelaskan asap karhutla mengandung partikel halus PM2,5 yang berukuran sangat kecil sehingga dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan.

Paparan partikel tersebut berpotensi memicu gangguan pernapasan, memperburuk asma, serta memperburuk kondisi penyakit respirasi lainnya. Dalam keadaan tertentu, dampaknya dapat berujung pada kondisi kesehatan yang fatal.

Karena itu, Anna mendorong penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan pembakaran, pemadaman api, penegakan hukum, hingga perlindungan kesehatan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan berbasis bukti ilmiah untuk mengevaluasi langkah pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menangani persoalan tersebut.

"Persoalan melindungi anak bangsa bukan hanya tanggung jawab satu institusi tentu saja, tetapi ini adalah tanggung jawab kita semua," pungkasnya.