- Menteri Muhaimin Iskandar dan Menteri Agama Nasaruddin Umar membahas kurikulum pemberdayaan.
- Kurikulum baru dirancang untuk membekali lulusan madrasah aliyah dan pesantren agar memiliki keterampilan kerja serta kemandirian usaha.
- Kebijakan ini menyasar puluhan ribu lembaga pendidikan guna memperkuat pemberdayaan masyarakat pedesaan dari kelompok berpenghasilan rendah.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mematangkan konsep kurikulum pemberdayaan bagi lulusan madrasah aliyah dan pesantren.
Kurikulum ini disiapkan agar lulusan pendidikan berbasis agama memiliki keterampilan untuk memasuki dunia kerja maupun merintis usaha secara mandiri.
Konsep tersebut dibahas Cak Imin bersama Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam rapat di Jakarta, Senin (19/10/2026). Pemerintah ingin memperkuat peran madrasah dan pesantren dalam menyiapkan lulusan yang memiliki keterampilan praktis setelah menyelesaikan pendidikan menengah.
Cak Imin mengatakan, selama ini keterampilan berbasis kompetensi kerap ditempatkan sebagai materi tambahan dalam proses pendidikan. Ke depan, pemerintah ingin mendorong pendekatan tersebut agar lebih terarah dalam mempersiapkan masa depan lulusan.
"Pengalaman menunjukkan melalui kurikulum berbasis kompetensi yang selama ini sifatnya hanya tambahan: tambahan keterampilan tertentu, tambahan skill tertentu, tambahan paket kajian tertentu atau kurikulum tertentu," kata Cak Imin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Ia menegaskan, penguatan kurikulum itu akan diarahkan untuk membekali lulusan madrasah aliyah dan pesantren agar mampu bekerja atau membangun usaha sendiri.
"Ini kita akan dorong terus agar baik madrasah maupun pesantren di level aliyah juga dipersiapkan menjadi lulusan yang siap kerja maupun siap mandiri," katanya.
Menurut Cak Imin, lulusan yang siap kerja perlu memiliki kompetensi sesuai kebutuhan lapangan kerja pada tingkat pendidikan menengah.
Sementara itu, jalur kewirausahaan diharapkan membuka peluang bagi lulusan untuk menjadi pelaku usaha tanpa harus selalu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
![Menteri Agama Nasaruddin Umar di komplek Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026). [Suara.com/Adiyoga]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/05/25/47637-nasaruddin-umar.jpg)
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut Kementerian Agama membawahi sekitar 80.000 madrasah dan 42.000 pondok pesantren.
Ia mengatakan, sebagian besar lembaga pendidikan tersebut berada di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah, terutama kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi dan Nasional (DTSEN).
Meski berada di tengah keterbatasan ekonomi masyarakat, Nasaruddin menilai lulusan madrasah dan pesantren memiliki potensi besar untuk memperkuat pemberdayaan, khususnya di wilayah pedesaan.
"Namun demikian, alumni kami itu insyaallah umumnya tidak manja dan siap untuk berkeringat. Dan terbukti, ya, betul-betul memberikan penguatan pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan," ujarnya.
Nasaruddin menambahkan, upaya pemberdayaan tidak cukup hanya menyasar dampak kemiskinan. Pemerintah juga perlu memahami akar persoalan agar kebijakan yang disusun dapat menjawab penyebab kemiskinan secara tepat.
"Sehingga nanti solusinya bisa diselesaikan dengan tepat," pungkas Nasaruddin.