Dua Tahun Prabowo-Gibran, Gerindra Klaim Ekonomi Stabil hingga Kemiskinan Menurun

Suara.com - Partai Gerindra menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kemajuan signifikan. Pemerintahan Prabowo-Gibran akan genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026.

Pemerintah dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, hingga memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menyatakan pencapaian tersebut tercermin dari kokohnya fundamental ekonomi nasional di tengah gejolak global, penguatan produksi pangan, perluasan akses program sosial, hingga percepatan agenda hilirisasi.

"Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan kemajuan dalam memperkuat kemandirian nasional dan kesejahteraan rakyat. Hal ini terlihat dari fundamental ekonomi yang tetap stabil di tengah gejolak global, penguatan produksi pangan, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta percepatan hilirisasi," kata Sugiat kepada wartawan, Senin (19/10/2026).

Sugiat menekankan pentingnya mengapresiasi capaian yang telah dihasilkan, sekaligus mengakui berbagai tantangan yang masih perlu diselesaikan.

Menurutnya, evaluasi dan perbaikan harus difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas implementasi, dan efektivitas belanja negara.

"Dengan demikian, keberlanjutan program prioritas Presiden Prabowo tidak hanya diukur dari capaian pelaksanaan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat," katanya.

Sugiat, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, mengungkapkan bahwa stabilitas ekonomi nasional menjadi modal kuat bagi pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global.

Ia memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II-2026.

Di saat yang sama, tingkat kemiskinan nasional, kata dia, tercatat turun dari 8,25 persen pada September 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Penurunan tersebut berarti jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 430 ribu orang.

"Capaian ini patut diapresiasi, tetapi tantangan yang masih ada juga harus diakui. Evaluasi dan perbaikan perlu difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan program, serta efektivitas belanja negara," ujarnya.

Sektor pangan turut menjadi pilar utama dalam mewujudkan agenda kemandirian nasional. Menurut Sugiat, pemerintah melaporkan keberhasilan swasembada pada delapan komoditas pangan strategis, yakni beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Langkah lainnya meliputi penyederhanaan 145 aturan penyaluran pupuk dan penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025.

Hasilnya, Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2026 naik menjadi 131,11, meningkat 1,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

"Kemandirian pangan harus diikuti dengan stabilitas harga yang bisa dirasakan masyarakat di seluruh daerah. Distribusi pangan, ketersediaan pupuk, dan antisipasi gangguan pasokan juga harus terus diperkuat," ujarnya.

Di sektor pendidikan dan kesehatan, cakupan program sosial nasional juga terus diperluas. Program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 99,1 juta orang, sedangkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencakup 57 juta penerima manfaat per Agustus 2026.

Sementara itu, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 182 lokasi dengan jumlah siswa mencapai 44 ribu orang.

Kendati demikian, Sugiat mengingatkan bahwa perluasan program sosial wajib diimbangi dengan pengawasan ketat, jaminan keamanan pangan, dan peningkatan kualitas layanan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

"Keberhasilan program prioritas tidak cukup diukur dari banyaknya penerima manfaat. Yang tidak kalah penting adalah kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Pada sektor hilirisasi, pemerintah melalui Danantara mencatat 26 proyek strategis senilai Rp225 triliun yang diproyeksikan menyerap 37.833 tenaga kerja.

Selain itu, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan berhasil menguasai kembali 6,22 juta hektare kawasan hutan hingga 6 Oktober 2026.

Sugiat menekankan bahwa penataan aset dan hilirisasi harus memberikan manfaat nyata berupa realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, penambahan penerimaan negara, serta dampak positif bagi daerah penghasil.

"Pengelolaan sumber daya alam dan aset negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hilirisasi juga harus memberikan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan," katanya.

Lebih lanjut, Partai Gerindra menegaskan komitmennya untuk terus mendukung sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap program-program pemerintah yang belum optimal.

"Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan atau banyaknya program yang berjalan, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya. Karena itu, pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat harus terus menjadi prioritas," pungkasnya.