Sidang Korupsi Haji: Khalid Basalamah Akui Bayar USD 4.500 per Jemaah, Tak Tahu Itu Fee Percepatan

Selasa, 20 Oktober 2026 | 16:34 WIB

Pemilik PT Zahra Oto Mandiri sekaligus Direktur Uhud Tour Khalid Basalamah memberikan kesaksiannya pada sidang kasus dugaan korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (20/10/2026). [ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz]

- Khalid Basalamah mengaku membayar USD 4.500 per jemaah untuk visa haji, tanpa mengetahui bahwa itu diduga fee percepatan.
- Uhud Tour membayar tambahan USD 37.000 untuk 37 jemaah yang namanya belum keluar dan USD 390 per jemaah untuk maktab VIP.
- Jaksa mengungkap dugaan kerugian negara Rp 622 miliar dalam kasus korupsi kuota dan penyelenggaraan haji 2023–2024.

Khalid mengaku Uhud Tour menjadi salah satu pihak dalam daftar 122 jemaah yang diberangkatkan. Ia mengatakan 121 jemaah telah membayar penuh biaya visa furoda kepada Uhud Tour.

Ia juga mengungkapkan bahwa Ibnu sempat menawarkan maktab VIP. Menurut Khalid, pembayaran dari seluruh jemaah dikumpulkan terlebih dahulu oleh Uhud Tour sebelum disetorkan ke PT Muhibbah.

"Dan uang jemaah kami 121 orang itu duitnya sudah dicollect oleh Uhud Tour sebelum digeser ke Muhibbah?" tanya jaksa.

"Betul," sahut Khalid.

Lebih lanjut, Khalid mengungkapkan bahwa Ibnu meminta tambahan USD 1.000 per jemaah untuk 37 orang, sehingga totalnya mencapai USD 37.000. Ia mengatakan tambahan uang itu terpaksa dibayarkan karena nama 37 jemaah tersebut belum keluar.

"Nah selanjutnya, Saudara Saksi, di sini kami menemukan ada informasi bahwa Ibnu Mas'ud minta tambahan uang 1.000 US Dolar per pax untuk 37 orang Uhud Tour, itu seperti apa ceritanya?" tanya jaksa.

"Iya. Itu karena 37 itu belum keluar namanya waktu itu menurut PT Muhibbah. Jadi staf kami mem-follow up, 'Ini kenapa masih ada jemaah yang belum jelas, belum keluar namanya?' Kata dia, 'kalau mau keluar ya bayar tambah 1 orang 1.000 Dolar'. Maka kami sempat negosiasi awalnya, kenapa kok harus bayar? Kenapa nggak sama aja yang lainnya? Karena kan ini sama jemaahnya. Ya kalau mau silakan, kalau nggak mau ya berarti akan sulit maksudnya yang 37 itu. Maka kami terpaksa membayar itu," tutur Khalid.

"Jadi yang kami tangkap, selain 45.000 US Dolar sebagai visa haji percepatan, ada tambahan lagi 37.000 US Dolar atas 37 nama yang selanjutnya?" lanjut jaksa.

"Yang belum keluar," timpal Khalid.

Baca Juga

Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Akui Ada Uang US$554.500 yang Dikembalikan ke KPK

Khalid juga mengonfirmasi adanya tawaran pembayaran USD 390 per jemaah untuk mendapatkan maktab zona 1 atau zona biru. Menurut dia, uang tersebut tidak dikembalikan kepada jemaah karena Ibnu Mas'ud juga tidak mengembalikannya.

"Kemudian ada angka yang tadi kami sempat singgung, itu angkanya adalah 390 US Dolar per pax. Saudara masih ingat dengan angka itu? 390 US Dolar per pax?" tanya jaksa.

"Lupa, Pak," jawab Khalid.

"Lupa ya, baik. Nanti diingatkan. 'Adapun uang untuk mendapatkan maktab zona 1 zona biru, maka saya diminta untuk membayar floating maktab yang sudah menjadi bagian asosiasi Amphuri sebesar 390 per pax'?" cecar jaksa.

"Oh iya, itu berarti untuk maktab ya," balas Khalid.

"4.500, 390, dan 37.000, betul ya?" tambah jaksa.

"Iya, betul," tegas Khalid.

Dalam perkara ini, empat orang berstatus sebagai terdakwa, yakni Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba.

Dua terdakwa lainnya adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. (Suara.com/Dea)

Jaksa mengungkapkan dugaan kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 622 miliar. Kerugian tersebut berasal dari tiga sumber, yakni:

Selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atas penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat sebesar Rp 438.218.328.446,48 atau sekitar Rp 438,2 miliar.
Penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp 39.954.729.719,93 atau sekitar Rp 39,9 miliar.
Fee percepatan pengisian kuota tambahan haji khusus pada 2023 dan 2024 untuk jemaah yang seharusnya tidak berhak berangkat sebesar Rp 143.917.149.000 atau sekitar Rp 143,9 miliar.
Jaksa juga membeberkan daftar pihak yang disebut menerima aliran uang dalam perkara tersebut, yakni: