Jumlah Wantimpres Prabowo Digugat ke MK, Pakar Nilai Masuk Kebolehan Konstitusional

Suara.com - Pelantikan 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Oktober 2026 melalui Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026 memicu perdebatan hukum.

Kebijakan tersebut kini berujung pada permohonan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor perkara 389/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh pemohon Muhamad Riziq Maulana pada 15 Oktober 2026.

Gugatan itu menyasar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Pemohon menilai ketiadaan klausul pembatasan maksimal terhadap jumlah anggota Wantimpres membuka celah terbentuknya struktur kelembagaan yang terlalu gemuk sekaligus berpotensi membebani postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menanggapi sorotan publik dan gugatan ke MK tersebut, Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (UMI), Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., memberikan telaah akademik.

Fahri memandang penentuan jumlah anggota lembaga pertimbangan tersebut sepenuhnya berada di dalam ruang kebijakan konstitusional Presiden atau yang dikenal sebagai doktrin kebolehan konstitusional (constitutional permissibility).

Secara filosofis, Fahri menguraikan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar yang dalam praktiknya memerlukan pasokan nasihat serta pertimbangan terukur.

Nasihat tersebut menjadi instrumen esensial agar seluruh kebijakan yang diambil tetap berjalan di atas koridor hukum, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) demi mewujudkan cita-cita nasional dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam bingkai ketatanegaraan Indonesia, keberadaan Wantimpres memiliki legitimasi yang berpijak langsung pada Pasal 16 UUD 1945.

Pembaruan payung hukum melalui UU Nomor 64 Tahun 2024 dipandang sengaja mengedepankan asas fleksibilitas bagi Kepala Negara. Hal ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan:

“Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).

Aturan tersebut kemudian diperkuat oleh Pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa posisi Ketua dapat diemban secara bergantian di antara para anggota berdasarkan keputusan Presiden.

Menurut Fahri, konstruksi norma tersebut memperlihatkan bahwa pembuat undang-undang tidak lagi membelenggu Presiden dengan patokan kuota angka yang rigid, melainkan mendasarkannya pada kebutuhan riil penyelenggaraan negara dengan parameter efektivitas kerja pemerintahan.

Ketiadaan batas numerik tertentu tidak otomatis membuat rumusan norma tersebut bertentangan dengan konstitusi, asalkan pelaksanaan keleluasaan itu tetap bersandar pada prinsip efektivitas.

Fahri Bachmid menambahkan, keleluasaan desain Wantimpres berakar pada filosofi pembentukan lembaga pertimbangan yang berorientasi menghadirkan kebijaksanaan kolektif (collective wisdom).

Lanskap tantangan modern di bidang sosial, dinamika ekonomi, konstelasi geopolitik global, serta percepatan teknologi menuntut spektrum keahlian yang multidimensi.

Presiden membutuhkan ruang untuk merangkul elemen bangsa secara inklusif, mulai dari kalangan akademisi, tokoh agama, praktisi hukum, pengusaha, hingga representasi masyarakat sipil.

Kendati demikian, kebijaksanaan kolektif tersebut tidak semata-mata diukur dari banyaknya jumlah anggota, melainkan ditentukan oleh bobot keahlian, relevansi masukan, serta kontribusi konkret pertimbangan terhadap keputusan strategis Presiden.

Ditinjau dari asas sistem presidensial, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 memandatkan kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Presiden.

Dalam arsitektur tersebut, penataan kelembagaan pendukung dan penasihat mencerminkan ruang gerak diskresi yang kerap bersinggungan dengan konsep hak prerogatif (prerogative power).

Model jumlah terbuka (open-ended) diformulasikan agar Presiden leluasa mengonsolidasikan beragam kompetensi tanpa hambatan kuota kaku, meski kewenangan ini tetap diikat oleh koridor hukum positif dan konstitusi.

Rekam jejak sejarah kelembagaan penasihat di tanah air pun memperlihatkan fleksibilitas komposisi anggota dari masa ke masa.

Fahri mencatat Dewan Pertimbangan Agung (DPA) mulanya beranggotakan 11 orang pada awal kemerdekaan, kemudian berubah menjadi maksimal 27 orang berdasar UU Nomor 3 Tahun 1967, dan berkembang hingga maksimal 45 orang lewat UU Nomor 4 Tahun 1978.

Bahkan, pada periode 1966–1968, keanggotaan DPA sempat menyentuh angka 66 orang. Data historis ini mengonfirmasi bahwa postur kelembagaan penasihat selalu beradaptasi mengikuti tuntutan kebutuhan zaman, kendati pengujian konstitusionalitas aturan hari ini tetap harus mengacu pada norma hukum yang berlaku.

Mengenai kritik pembengkakan struktur kelembagaan dan beban fiskal, Fahri menegaskan bahwa perdebatan tersebut perlu dipilah secara proporsional.

Terdapat garis tegas yang memisahkan antara ranah kewenangan konstitusional Presiden, opsi desain kelembagaan, serta audit efisiensi anggaran negara.

Postur anggota dalam jumlah tertentu tidak serta-merta menjadikannya inkonstitusional, sebagaimana ketiadaan batasan angka tidak serta-merta melegitimasi penetapan tanpa pertimbangan rasional.

Evaluasi terhadap efektivitas organisasi dan akuntabilitas pemakaian APBN merupakan domain pengawasan kebijakan yang berbeda dari uji keabsahan norma konstitusi.

Secara doktrinal hukum tata negara, istilah constitutional permissibility menegaskan kebolehan suatu tindakan di dalam batas-batas konstitusi selama memiliki landasan kewenangan yang sah dan tidak melanggar rambu hukum.

Konsep ini berbeda dari constitutional possibility yang lebih menitikberatkan pada alternatif kemungkinan yang tersedia dalam desain kelembagaan.

“Dalam sistem pemerintahan presidensial, konstitusi memberikan ruang bagi Presiden untuk menentukan desain kelembagaan yang dibutuhkan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Penentuan jumlah anggota Wantimpres merupakan salah satu bentuk ruang kebijakan tersebut, sepanjang dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dengan tetap memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Secara doktrinal, ruang kebijakan itu dapat dianalisis melalui konsep constitutional permissibility atau kebolehan konstitusional,” jelas Fahri Bachmid.