Fundamental Ekonomi Terjaga, Manfaat Kian Dirasakan Masyarakat

Suara.com - Dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diwarnai dengan berbagai tantangan dan dinamika global yang terus berkembang. Gejolak geopolitik, ketidakpastian ekonomi dunia, hingga perubahan lanskap perdagangan internasional menjadi bagian dari situasi yang dihadapi berbagai negara dan Indonesia dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. International Monetary Fund (IMF) dalam publikasi World Economic Outlook Oktober 2026 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,1% pada 2026, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 3,3% pada 2025. Sementara itu, inflasi global diperkirakan meningkat menjadi 4,7% pada 2026 sebelum mereda menjadi 4,1% pada 2027. Kondisi tersebut menunjukkan pemulihan ekonomi global masih menghadapi tantangan, terutama ketidakpastian geopolitik dan tekanan harga energi.

Dinamika perekonomian tersebut turut tercermin pada perkembangan sektor manufaktur global. Berdasarkan survei yang disusun S&P Global, PMI manufaktur global meningkat menjadi 53,0 pada September 2026, dari 52,3 pada Agustus 2026, menandakan ekspansi aktivitas manufaktur yang semakin kuat. Meski demikian, peningkatan permintaan yang melampaui pasokan juga mendorong kenaikan biaya input dan harga jual produk manufaktur. Selain itu, tekanan inflasi juga perlu menjadi perhatian seiring kenaikan harga energi dan berbagai komoditas pangan.

Mencermati perkembangan tersebut, kewaspadaan terhadap risiko eksternal perlu terus diperkuat agar ketahanan perekonomian nasional tetap terjaga. Perlambatan ekonomi global, volatilitas pasar keuangan, tekanan nilai tukar, serta potensi kenaikan harga energi dan pangan merupakan sejumlah risiko yang perlu diantisipasi melalui penguatan fundamental ekonomi, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, serta upaya menjaga daya beli masyarakat. Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat ketahanan ekonomi, menjaga stabilitas, dan mendorong berbagai agenda pembangunan agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pertumbuhan yang Berkualitas

Di tengah kondisi eskalasi ketidakpastian tersebut, perekonomian Indonesia justru mampu menunjukkan resiliensi di berbagai leading indicator, salah satunya pertumbuhan ekonomi yang terus bertengger di atas 5% dalam 5 kuartal berturut-turut. Sepanjang tahun 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11% (yoy), kemudian mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61% (yoy) pada Triwulan I-2026 dan tetap tumbuh sebesar 5,29% (yoy) pada Triwulan II-2026, serta tumbuh sebesar 5,45% (ctc). Pertumbuhan pada Q1-2026 tersebut juga menjadi pertumbuhan kuartal pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir sejak 2013 silam.

“Di tengah tekanan global yang tidak ringan, ekonomi Indonesia tetap tumbuh kuat dan konsisten di atas 5%. Ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi domestik kita solid dan kebijakan yang ditempuh Pemerintah berjalan efektif,” jelas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Pertumbuhan ekonomi nasional turut diiringi perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat 22,93 juta orang, berkurang 0,43 juta orang dibandingkan September 2025, sehingga tingkat kemiskinan turun menjadi 8,07%, terendah sepanjang sejarah pencatatan. Di bidang ketenagakerjaan, jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang, dengan penyerapan tenaga kerja bertambah 522 ribu orang sepanjang Februari–Mei 2026. Jumlah pengangguran turun 24 ribu orang menjadi 7,22 juta orang, sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,65% dengan porsi tenaga kerja formal yang terus meningkat.

“Menko Airlangga menyampaikan pertumbuhan yang baik adalah pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan. Pada Semester I ini keduanya terjadi bersamaan, dan lapangan kerja yang tercipta semakin berkualitas karena porsi pekerja formal meningkat,” tegas Juru Bicara Haryo.

Prospek Positif Indikator Ekonomi

Sejumlah indikator terkini juga menunjukkan aktivitas ekonomi domestik tetap bergerak positif memasuki Semester II-2026. Inflasi September 2026 tercatat sebesar 3,28% (yoy), sementara PMI Manufaktur Indonesia meningkat ke level ekspansi sebesar 52,4 pada September 2026. Optimisme masyarakat juga tetap terjaga, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang meningkat menjadi 118,1 pada September 2026. Perkembangan ini menunjukkan aktivitas manufaktur dan keyakinan konsumen tetap menjadi penopang penting perekonomian nasional.

Dari sisi investasi, realisasi penanaman modal pada Semester I-2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% (y-on-y) dan setara dengan 49,5% dari target tahunan. Realisasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp507,6 triliun atau 50,2% dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp502,9 triliun atau 49,8%. Pemerataan investasi juga terus menunjukkan perkembangan positif, dengan realisasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp507,8 triliun atau 50,2% dari total investasi nasional.

Dari sisi perdagangan eksternal, neraca perdagangan Indonesia juga kembali mencatatkan surplus yang menguat pada Agustus 2026 mencapai USD3,55 miliar. Dengan demikian, secara kumulatif neraca perdagangan Indonesia pada Januari–Agustus 2026 mencatat surplus sebesar USD7,25 miliar. Capaian tersebut ditopang oleh surplus neraca perdagangan nonmigas sebesar USD28,54 miliar, di tengah defisit neraca perdagangan migas sebesar USD21,29 miliar. Pada periode yang sama, nilai ekspor Indonesia mencapai USD193,64 miliar, tumbuh 4,74% dibandingkan periode Januari–Agustus 2025. Surplus perdagangan ini turut mendukung ketahanan eksternal perekonomian nasional di tengah dinamika perdagangan global.

Kepercayaan internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia juga tercermin dari keputusan S&P Global Ratings pada 13 Juli 2026 yang kembali mengafirmasi peringkat kredit berdaulat Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil, sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. Di sisi lain, Pemerintah juga memperluas sumber pembiayaan melalui rencana penerbitan Panda Bond, yakni surat utang berdenominasi Renminbi, yang memperoleh peringkat AAA dengan outlook stabil dari lembaga pemeringkat Tiongkok. Berbagai capaian tersebut mencerminkan upaya Pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat kepercayaan investor, serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Memacu Laju Pertumbuhan

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah terus memperkuat sektor-sektor strategis yang mampu menciptakan nilai tambah, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan membuka sumber pertumbuhan baru. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah implementasi mandatori Biodiesel 50 (B50) sejak 1 Juli 2026, sebagai bagian dari agenda swasembada energi dan hilirisasi. Program ini diperkirakan mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun, sekaligus memperkuat pemanfaatan sumber daya domestik, meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit, serta mendukung aktivitas ekonomi nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah juga mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan ekosistem ekonomi hijau sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang lebih produktif dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan proyek transisi energi, penguatan investasi energi bersih, pengembangan kapasitas industri dalam negeri, serta pemanfaatan teknologi rendah emisi di sektor industri dan transportasi.

Selain itu, Pemerintah juga terus memperkuat reformasi regulasi dan iklim investasi nasional melalui perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses perizinan berusaha, menyelesaikan berbagai hambatan dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan investasi, serta meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha guna mendorong realisasi investasi, memperluas kesempatan usaha, dan memperkuat daya saing perekonomian nasional.

Ke depan, prioritas Pemerintah juga memperkuat ekosistem logistik nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing perekonomian. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan infrastruktur konektivitas, integrasi dan digitalisasi layanan logistik, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik. ***