Riset: Adaptasi Hunian terhadap Panas Perkotaan Tentukan Masa Depan Kota di Asia Tenggara

Suara.com - Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan menghadapi dampak panas melalui berbagai penyesuaian aktivitas dan adaptasi hunian. Namun, keterbatasan kualitas bangunan, pembiayaan, dan dukungan kebijakan membuat upaya tersebut belum cukup melindungi warga dari panas ekstrem.

Temuan ini dipaparkan dalam Dialog Diseminasi Nasional Riset Beyond Housing Types (BeHousing), yang mempertemukan peneliti, pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan media untuk membahas adaptasi hunian terhadap panas perkotaan.

Penelitian yang dipimpin Rujak Center for Urban Studies (RCUS) bersama Kota Kita Foundation, Arkom Indonesia, dan Institut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia ini melibatkan 1.125 warga di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Selangor, Malaysia.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menegaskan pentingnya hasil riset sebagai masukan bagi pembangunan yang inklusif dan responsif.

“Riset ini dibutuhkan. Hasil penelitian BeHousing penting sebagai masukan bagi pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan responsif. Sebab urban heat merupakan tantangan pembangunan yang membutuhkan kerja sama multipihak dalam menjamin terwujudnya hunian tangguh dan inklusif di berbagai skala,” ujarnya.

Direktur Eksekutif RCUS Elisa Sutanudjaja mengatakan, penelitian tersebut mengangkat pengalaman warga dalam menghadapi panas sehari-hari.

“Kami hanya membantu mengangkat ceritanya kepada publik dan para pengambil kebijakan,” ungkap Elisa.

Panas memperlebar ketimpangan

Riset menemukan bahwa dampak panas tidak dirasakan secara merata. Karakteristik bangunan, ventilasi, paparan matahari, dan keterbatasan ekonomi memengaruhi kemampuan warga mengurangi paparan panas. Keluhan yang muncul meliputi pusing, sakit kepala, keringat berlebih, serta gangguan aktivitas dan istirahat.

Perwakilan warga Kampung Marlina, Eny Rochayati, menyoroti belum diprioritaskannya panas ekstrem dalam penanganan bencana.

“Panas tidak masuk prioritas bencana, ini sangat disayangkan. Padahal ini sebuah bencana pada kami. Kalau dari rumah sakit banyak korbannya anak-anak. Terutama kesulitan dalam akses ke rumah sakit. Mohon untuk dipermudah layanan kesehatan bagi warga miskin kota,” kata Eny.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Melina Wulandari mengatakan panas ekstrem dapat dipertimbangkan dalam kajian risiko bencana, antara lain dengan memanfaatkan peta panas dari BMKG.

Adaptasi membutuhkan dukungan kolektif

Riset BeHousing menemukan bahwa adaptasi masih banyak bergantung pada individu dan rumah tangga. Penghijauan, peneduh, dan penghawaan menjadi upaya penting, tetapi keterbatasan biaya membuat perbaikan hunian masih mengandalkan dana swadaya dan filantropi.

Karena itu, diperlukan pembiayaan terjangkau, desain bangunan adaptif, ventilasi memadai, serta ruang komunal yang lebih sejuk. Pelibatan warga dalam perencanaan juga penting agar desain hunian sesuai dengan kebutuhan penghuninya.

Di tingkat kebijakan, penanganan panas masih tersebar di sektor perumahan, tata ruang, kesehatan, lingkungan hidup, dan kebencanaan. Beberapa inisiatif telah dikembangkan, termasuk pemetaan wilayah rentan, pemasangan sensor suhu, dan edukasi kesehatan, tetapi koordinasi lintas sektor masih perlu diperkuat.

BeHousing menekankan tiga fondasi adaptasi panas perkotaan, yakni kepastian hak atas tanah, desain bangunan adaptif, dan tata kelola kolaboratif. Upaya ini perlu disertai dukungan pembiayaan, perlindungan kesehatan, dan kepastian bermukim agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak terus menanggung sendiri risiko panas perkotaan.