REGIONAL:
- Dua sopir angkutan umum mengantar massa aksi Komite SADAR di Bundaran HI, Jakarta, pada Rabu (28/10/2026).
- Robi mengkritik program Makan Bergizi Gratis karena berpotensi membuang anggaran dan tidak tepat sasaran bagi keluarga.
- Ucok kecewa akibat penolakan layanan kesehatan BPJS di Ciracas karena terkendala masalah administrasi wilayah kepesertaan.
Suara.com - Kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tak hanya datang dari mahasiswa. Dua sopir angkutan umum yang mengantar massa aksi Komite Selamatkan Kedaulatan Rakyat (SADAR) ke Bundaran HI, Jakarta, Rabu (28/10/2026), juga menyuarakan kekecewaan mereka.
Robi dan Ucok mengaku belum merasakan dampak positif pemerintahan Prabowo selama dua tahun terakhir. Keduanya menyoroti persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga sulitnya mengakses layanan kesehatan menggunakan BPJS.
Robi menilai anggaran MBG sebaiknya dialihkan untuk membantu kebutuhan keluarga. Menurut dia, program andalan pemerintah itu justru berpotensi menjadi pemborosan ketika makanan yang dibagikan tidak dikonsumsi siswa.
"Ngapain ada MBG. (Mending uangnya) dikasih orang tuanya seminggu 50 ribu. Itu MBG jadi buang-buang makanan. Enggak ada di makan anak sekolah," jelas Robi.
Kritik tersebut muncul di tengah sorotan terhadap sejumlah kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG. Persoalan itu turut memunculkan kekhawatiran mengenai keamanan makanan yang disediakan bagi para siswa.
Senada dengan Robi, Ucok mengaku belum merasakan manfaat dari pemerintahan Prabowo.
Ia bahkan secara singkat menyampaikan penilaiannya terhadap kinerja presiden selama dua tahun memimpin.
"Nol bagi saya Prabowo," celetuk Ucok.
Kekecewaan Ucok bukan tanpa alasan. Ia bercerita pernah mengalami kendala saat hendak berobat menggunakan BPJS Kesehatan di salah satu fasilitas kesehatan di Ciracas, Jakarta Timur.
Awal bulan ini, pengajuan pembayaran pengobatannya melalui BPJS ditolak karena persoalan administrasi. Ucok menyebut kepesertaan BPJS-nya terdaftar di wilayah Pulogadung, sementara ia hendak berobat di fasilitas kesehatan di Ciracas.
"Ditolak hanya karena BPJS saya Pulogadung. Saya berobat di fasilitas kesehatan di Ciracas," tutur dia.
Akibat penolakan tersebut, Ucok akhirnya mengurungkan niat untuk berobat. Ia mengaku tak memiliki cukup uang untuk membayar biaya pengobatan secara mandiri.
"Tapi karena BPJS tadi (harus) bayar, duit enggak punya terpaksa saya enggak berobat," ucap dia.
Pengalaman itu membuat Ucok mempertanyakan akses layanan kesehatan yang seharusnya dapat dijangkau masyarakat. Ia bersama Robi pun mendukung langkah mahasiswa untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan yang telah memasuki tahun kedua.
Robi dan Ucok tiba di Bundaran HI setelah mengantar massa aksi SADAR menggunakan angkutan umum yang mereka kemudikan. Sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam komite tersebut menggelar demonstrasi untuk menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah.
Dalam aksi itu, Komite SADAR menyampaikan lima desakan. Pertama, meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa bulan terakhir.
Kedua, mendesak pemerintah memprioritaskan APBN untuk kepentingan rakyat serta menghentikan program yang dinilai memboroskan anggaran, termasuk MBG dan Koperasi Merah Putih.
Ketiga, meminta pemerintah menurunkan biaya pendidikan, memeratakan akses terhadap kebutuhan dasar, dan menciptakan lapangan kerja.
Keempat, mendesak pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta segala bentuk penyalahgunaan wewenang atau jabatan.
Kelima, meminta pemerintah menjamin kebebasan berpendapat masyarakat sipil dan menghentikan militerisasi.
Reporter: Alif Bintang
TERPOPULER