Titik Baru Api Karhutla Masih Muncul, Sugiono Minta Patroli Darat Diperketat

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menyoroti munculnya titik api baru ketika upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung.

Ia meminta penguatan patroli darat, terutama di sejumlah provinsi prioritas, untuk mengantisipasi pembakaran lahan secara sengaja.

"Penguatan patroli perlu dilakukan, karena di saat kita sedang berusaha memadamkan kebakaran, ada titik-titik baru yang terjadi. Oleh karena itu, peningkatan patroli merupakan sesuatu yang sangat penting, terutama di provinsi-provinsi prioritas untuk bisa mengantisipasi pelaku-pelaku yang melakukan pembakaran secara sengaja," kata Sugiono.

Hal itu disampaikan Sugiono saat memimpin Rapat Koordinasi Pembaruan Informasi Cuaca dan Penguatan Patroli Darat dalam Penanganan Karhutla yang digelar secara daring, Kamis (29/10/2026).

Dalam rapat tersebut, Sugiono menegaskan penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan kondisi alam, termasuk menunggu turunnya hujan.

Ia meminta seluruh aparat penanggulangan bencana dan pemerintah daerah mengerahkan kemampuan untuk mengantisipasi dampak kebakaran.

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa jangan hanya berharap semata-mata kepada hujan yang akan turun, tetapi lebih dari itu kita harus menggunakan semua kemampuan, akal, pikiran, dan kekuatan kita untuk bisa mengantisipasi dampak jika kejadian serupa kita alami lagi," ujarnya.

Sugiono juga menyoroti dampak karhutla yang tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi turut mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat.

"Ini merupakan suatu pelajaran bagi kita, bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi bukan semata-mata isu ekologi, namun telah mengorbankan kesehatan, tetapi juga bahkan mengorbankan jiwa bagi masyarakat," katanya.

Selain penanganan karhutla, rapat koordinasi tersebut membahas potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, seiring perubahan cuaca.

Sugiono meminta pemerintah daerah segera menginventarisasi kebutuhan peralatan untuk mengantisipasi bencana tersebut. Kebutuhan sarana mitigasi dapat disampaikan langsung kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun Kemenko PMK.

Ia juga meminta pemerintah daerah menormalisasi sungai yang masih tertutup material banjir sebelumnya serta memperbaiki saluran drainase.

"Segera lakukan inventarisasi kebutuhan peralatan yang harus dipenuhi dalam rangka memitigasi kemungkinan banjir dan tanah longsor. Kebutuhan tersebut bisa disampaikan langsung baik ke BNPB maupun Kemenko PMK," pungkasnya.