REGIONAL:
- Guru Besar UGM Gabriel Lele mengkritik keras kebijakan pemerintah mengenakan PPN pada pembalut wanita pada Senin, 2 November 2026.
- Kebijakan tersebut dinilai mencerminkan langkah panik akibat anggaran belanja populis yang tidak seimbang dengan kapasitas penerimaan negara.
- Pengeluaran negara yang membebani fiskal tersebut meliputi Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Suara.com - Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM, Gabriel Lele, mengkritik keras pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk sanitasi wanita berupa pembalut.
Ia mempertanyakan dasar dan rasionalitas normatif pemerintah dalam menetapkan pembalut sebagai salah satu objek ekstensifikasi perpajakan.
"Saya terus terang agak speechless untuk menjelaskannya. Dari mana dasar pengenaan pajak semacam itu?" ujar Gabriel kepada Suara.com, Senin (2/11/2026).
Secara normatif, pemerintah memang memiliki wewenang untuk melakukan ekstensifikasi dengan mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan pajak baru. Namun, kebijakan tersebut seharusnya didasari oleh kalkulasi dan analisis ilmiah yang matang.
Gabriel mempertanyakan apakah opsi pemaksimalan penerimaan pajak dari sektor lain sudah benar-benar habis diperiksa oleh pemerintah.
"Apakah memang sudah tidak ada lagi sumber penerimaan pajak yang bisa dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan pajak? Apakah sudah ada hitung-hitungannya?" tegasnya.
Kebijakan mengenai pengenaan pajak pada pembalut wanita ini dinilai lebih mencerminkan kepanikan pemerintah dalam menjaga kestabilan anggaran negara.
Ia menduga pemerintah terdesak mencari pemasukan cepat akibat besarnya pengeluaran alokasi belanja yang tidak seimbang dengan kapasitas penerimaan negara.
"Jadi, saya lebih melihatnya ini sebagai benar-benar langkah panik yang diambil oleh pemerintah karena penerimaannya terbatas tetapi nafsu belanjanya ugal-ugalan," ucapnya.
Nafsu belanja tersebut dialokasikan untuk membiayai berbagai macam program yang dinilai berorientasi pada publisitas populis.
Beberapa contoh pengeluaran yang membebankan fiskal tersebut meliputi pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga Sekolah Rakyat.
"Tetapi yang bisa kita pastikan adalah negara semangatnya mau belanja untuk hal-hal yang sifatnya bombastis populis, sementara sumber penerimaannya terbatas," ujarnya.
Pemerintah dinilai abai terhadap isu-isu mendasar yang seharusnya menjadi prioritas dan justru mengalihkan fokus anggaran pada program yang tidak terlalu mendesak.
Menurutnya, saat ini negara berada pada posisi dilematis untuk menutupi defisit anggaran antara melakukan ekstensifikasi pajak atau menambah beban utang.
TERPOPULER