Jokowi: Saya Disadap, Tapi Saya Diam Saja

Suara.com - Penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, menyuguhkan satu babak paling ironis dalam sejarah suksesi kekuasaan Indonesia.

Di Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Listyo dan dua jenderal aktif resmi ditahan di rutan setelah ketahuan membajak peladen Lawful Interception Management System (LIMS) sepanjang kurun 2025–2026.

Penyadapan liar itu, menyasar langsung gawai Prabowo Subianto, sejumlah pejabat teras kabinet, hingga pimpinan partai politik tanpa selembar pun surat izin pengadilan.

Prabowo tidak sendirian. Sebelumnya, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga mengakui pernah menjadi korban penyadapan liar.

Begitu pula Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi, yang mengakui pernah menjadi korban penyadapan bermotif politik.

Tiga 'Kutu' di Rumah Dinas Taman Suropati

Jauh sebelum institusi kepolisian dituding menyadap kepala negara, Jokowi pernah berada di posisi sebaliknya: target yang dibidik.

Kisah itu bermula pada pengujung 2013, saat aroma persaingan Pemilu Presiden 2014 mulai menyengat dan nama Gubernur DKI Jakarta tersebut melesat ke puncak survei elektabilitas.

Di kediaman dinasnya di kawasan elite Menteng, tepatnya Jalan Taman Suropati Nomor 7, Jakarta Pusat, sebuah penyisiran rahasia digelar.

Hasil pemindaian detektor memicu kegaduhan internal. Tiga unit alat sadap berukuran mini—lazim disebut kutu penyadap—ditemukan terpasang rapi di sudut-sudut paling privat sang gubernur.

Setelah sempat bungkam selama berbulan-bulan, Jokowi akhirnya angkat bicara di hadapan jurnalis pada Kamis, 20 Februari 2014.

"Ya sudah lama. Cuma kan saya hanya diam. Bulan Desember itu, sudah lama," kata Jokowi kepada awak media Kamis 20 Februari 2014.

Kala itu, Jokowi menolak merinci siapa aktor di balik pemasangan maupun tim yang diterjunkan untuk mendeteksi frekuensi gelap di rumah dinasnya. Namun, ia tak menampik keberadaan peranti intai di ruang-ruang terlarang tersebut.

"Kan ada detektornya ya. Tidak usahlah saya sebutkan siapa yang menemukan. Yang pasti, ditemukan bulan Desember (2013)," kata dia.

Ia mengatakan, ditemukan kutu penyadap di kamar tidur, ruang tamu, dan ruang tamu pribadi di rumah dinasnya.

Jokowi saat itu menanggapi pembobolan privasinya dengan gaya khas: merendah dan menganggap dirinya bukan tokoh yang patut diintai.

"Yang disadap dari saya ini apa sih. Kalau di rumah, saya ngomong dengan istri soal enteng-enteng saja. Soal makanan. Itu-itu saja," kata Jokowi.

Dari Target Spionase Menjadi Pemegang Kunci Sandi

Satu dekade berselang, lanskap politik berubah total. Jokowi tak lagi berstatus gubernur yang ruang makannya disusupi alat intai asing.

Memasuki tahun-tahun pemungkas kekuasaannya sebagai Presiden ke-7 RI, ia telah menjelma menjadi konsumen tertinggi dari seluruh produk spionase yang diproduksi oleh aparatur keamanan republik.

Transformasi itu ia deklarasikan secara terbuka tanpa tedeng aling-aling. Di hadapan ribuan relawan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Seknas Jokowi di Bogor pada September 2023, Jokowi memamerkan kemampuannya melihat segala dinamika dan manuver politik di Tanah Air dari balik meja kerjanya.

"Saya tahu dalamnya partai itu seperti apa. Partai-partai seperti yang saya tahu, mereka mau ke mana juga saya mengerti. Saya dapat informasi komplet dari intelijen. Dari BIN. Intelijen Polri, ada. Intelijen TNI, BAIS, dapat. Saya pegang semua itu," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional relawan Seknas Jokowi di Bogor, September 2023.

Lingkaran Trunojoyo dan Senjata yang Berbalik Arah

Di sinilah letak episentrum paradoks tersebut. Salah satu penopang utama pasokan data dan keamanan Jokowi selama masa pemerintahannya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Relasi keduanya telah terjalin kokoh sejak Jokowi menjabat Wali Kota Solo dan Listyo duduk sebagai Kapolresta Surakarta pada 2011.

Karier Listyo kemudian melesat tanpa jeda di lingkaran satu Jokowi: mengawal sebagai Ajudan Presiden pada 2014, menjabat Kepala Bareskrim pada 2019, hingga dilantik sebagai Kapolri pada awal 2021.

Di bawah kendali Listyo, Korps Bhayangkara memperkuat infrastruktur intersepsi dan intelijen siber, termasuk pengoperasian peladen LIMS yang terintegrasi.

Sistem yang mulanya dirancang untuk mendukung perang melawan kejahatan transnasional dan menjaga stabilitas politik rezim itu bekerja senyap di bawah komando hierarkis.

Namun, ketika tongkat kepresidenan beralih ke tangan Prabowo Subianto pada akhir 2024, instrumen intelijen yang telah terbiasa melacak pergerakan lawan dan kawan politik itu tidak berhenti bekerja.

Alih-alih tunduk pada batas-batas protokoler kepala negara yang baru, mesin penyadap di Trunojoyo justru diarahkan membidik ponsel Prabowo sendiri sepanjang kurun 2025 hingga 2026.