Apa Pengaruh Skandal Penyadapan Prabowo dan Jatuhnya Listyo Sigit Terhadap Jokowi?

Suara.com - Skandal penyadapan Prabowo atau Presiden Prabowo Subianto menjadi titik balik panasnya ketegangan politik dengan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dugaan keterlibatan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo mempertegas bahwa masa persahabatan elektoral kedua tokoh tersebut kini resmi berakhir.

"Posisi Listyo sendiri, sebetulnya, sebagaimana kita tahu, sangat dekat dengan Jokowi," tutur Peneliti ISEAS–Yusof Ishak Institute Made Supriatma, dikutip dari BBC, Kamis (5/11/2026).

"Jadi, memang sekarang praktis dibilang pisah jalan."

Perselisihan ini melengkapi deretan friksi sebelumnya, mulai dari perdebatan keberlanjutan IKN Nusantara hingga kontroversi dokumen pendidikan Gibran.

Supriatma menilai Prabowo akan mengalkulasi ulang langkah strategisnya agar tidak memicu benturan terbuka.

"Risiko politiknya terlalu besar untuk Prabowo. Jadi, paling memungkinkan ialah berhenti di Listyo," imbuhnya.

Menurutny juga, jejak penguatan posisi Polri tak lepas dari strategi politik Jokowi sejak memenangi kursi kepresidenan pada periode pertama. Ketiadaan modal politik di internal partai memaksa Jokowi merangkul institusi kepolisian sebagai benteng pertahanan rezimnya.

Langkah penunjukan Tito Karnavian pada 2016 menjadi fondasi awal terbangunnya jejaring pengamanan kekuasaan di lingkaran eksekutif. Langkah tersebut terbukti ampuh meredam gelombang kritik dari kalangan aktivis, akademisi, hingga kelompok organisasi kemasyarakatan.

Stabilitas politik Jokowi kian menguat saat memercayakan tongkat komando kepolisian secara penuh kepada Listyo Sigit. Kedekatan emosional keduanya telah terbangun sejak mengabdi bersama di Kota Surakarta hingga Listyo ditunjuk menjadi ajudan presiden.

"Di situlah Jokowi makin akrab dengan kepolisian, kepolisian sendiri juga makin superbody, dan sosok Listyo juga semakin kuat," papar Supriatma.

Institusi kepolisian pada era tersebut bertransformasi dari sekadar aparat penegak hukum menjadi instrumen politik pemerintah. Imbal baliknya, kepolisian memperoleh keleluasaan penempatan jabatan sipil, penambahan anggaran operasional, hingga rancangan perpanjangan pensiun.

Keseimbangan relasi kekuasaan tersebut mulai berguncang hebat ketika Prabowo Subianto resmi memegang kendali pemerintahan.

Sempat bertahan melewati gelombang demonstrasi besar, posisi Listyo akhirnya dicopot dan digantikan oleh Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Keputusan memindahkan Listyo ke posisi Kepala Staf Kepresidenan menjadi sinyal kuat pembersihan pengaruh lama di Trunojoyo.

"Terlepas dari hubungan dengan Jokowi, Prabowo melihat Listyo ini sangat kuat di Polri. Banyak pejabat-pejabat kepolisian yang berada di bawah komando Listyo, meski dia tidak lagi menjabat sebagai kapolri," terang Supriatma.

Pembukaan kasus penyadapan ke publik dimanfaatkan Prabowo untuk menegaskan kedaulatan kekuasaannya dari bayang-bayang Jokowi. Di sisi lain, Jokowi ditengarai masih berupaya menjaga pengaruh politiknya demi melindungi kepentingan strategis jangka panjang.

"Namun, di sisi lain, saya juga melihatnya bahwa kasus penyadapan ini berpeluang menjadi senjata untuk menutupi kegagalan pemerintahannya [Prabowo] dalam isu-isu krusial seperti kebakaran hutan, makan bergizi gratis, atau [neraca] fiskal yang makin tertekan," tambah Supriatma.

Proses hukum atas kasus penyadapan ini diprediksi tidak akan berlanjut hingga ke ranah persidangan terbuka.

"Kalau Prabowo memerintahkan ini diusut ke pengadilan, itu akan jadi risiko politik yang sangat besar. Saya rasa dia tidak bakal mengambil opsi tersebut," tukas Supriatma.

"Ujung-ujungnya, konflik elite sekarang itu hanya proses untuk berganti pemain."

Dinamika politik nasional memanas usai munculnya laporan dugaan penyadapan ilegal yang mengarah kepada Presiden Prabowo Subianto. Kasus ini menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang baru saja digeser menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Peristiwa ini menjadi pemicu menguatnya isu pecah kongsi antara Prabowo dan Joko Widodo. Padahal, kedua figur tersebut sempat membangun koalisi erat pada Pilpres 2024 saat Prabowo berpasangan dengan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.