REGIONAL:
- Mantan Wakapolri Oegroseno menyatakan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 5 November 2026, bermotif kepentingan politik.
- Oegroseno meminta penyidik mengungkap tuntas pihak pemberi perintah dan aktor intelektual di balik perkara yang menyeret Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
- Ia menilai kedekatan berlebihan dengan Jokowi membuat bawahan tidak berani menolak perintah yang berpotensi melanggar aturan.
Suara.com - Mantan Wakapolri Komjen Pol. (Purn.) Oegroseno menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan kepentingan politik yang perlu diungkap secara menyeluruh oleh penyidik.
Dalam wawancara mengenai perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut, Oegroseno lebih dahulu menyoroti kedekatan Listyo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
"Yang tersangka-tersangka pertamanya, utamanya kan Pak LSP sendiri. Beliau menjabat jadi ajudan presiden, dekat sama Pak Jokowi lah kan sejak awal," kata Oegroseno dikutip dari kanal Youtube Forum Keadilan TV, Kamis (5/11/2026).
Menurut dia, kedekatan tersebut seharusnya tidak membuat anggota Polri kehilangan keberanian untuk mengingatkan pimpinan apabila ada perintah yang bertentangan dengan aturan.
"Seharusnya para ajudan-ajudan presiden yang dari Polri ini banyak mengingatkan presiden, Pak ini enggak bisa, Pak ini enggak bisa. Jadi sebagai seorang yang mungkin bawahan, katakan gitu, harus berani mengatakan ini tidak, ini tidak," ujarnya.
Oegroseno kemudian menyinggung kemungkinan kedekatan yang berlebihan membuat perintah pimpinan dianggap tidak dapat ditolak.
"Karena terlalu dekat akhirnya ya semua apa yang dia katakan presiden itu sudah perintah yang tidak bisa ditolak," tuturnya.
Oegroseno secara implisit mengarah pada kemungkinan Jokowi sebagai pihak yang meminta penyadapan.
Menurutnya, ada kemungkinan pesan untuk memantau situasi politik dan keputusan yang akan diambil setelah Prabowo dilantik sebagai presiden.
"Kalau kita menganalisa nih, berarti kemungkinan pada saat Presiden dilantik, tolong dimonitor situasi politik, keputusan politik apa saja yang akan diterapkan oleh Presiden Baru," kata Oegroseno.
Ia kemudian menilai motif di balik tindakan tersebut lebih banyak berkaitan dengan kepentingan politik.
"Iya, perbuatan-perbuatan itu saya lakukan untuk apa, kepentingannya, motifnya apa, seperti itu lebih banyak politik," ujarnya.
Namun, Oegroseno tidak secara langsung memastikan Jokowi sebagai pihak yang memerintahkan penyadapan. Saat pembawa acara kembali menyebut Jokowi sebagai kemungkinan pihak yang dimaksud dan menyebutnya masih sebatas hipotesis, Oegroseno menyatakan tidak ingin terburu-buru menyebut nama.
"Saya tidak berani dulu mengatakan Pak Jokowi, kalau buat siapa pun yang memerintahkan, apakah itu sama atau lebih berat potensinya hukumannya, nah ini nanti dilihat ada pasal penyertaannya," katanya.
Ia menilai penyidik perlu mengungkap peran setiap pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual di balik tindakan tersebut.
Oegroseno juga menilai kepentingan pribadi Listyo Sigit untuk menjadi presiden bukan motif yang diyakininya berada di balik perkara tersebut.
"Kepentingan pribadi Pak LSP ini itu apa? Enggak ada. Enggak ada keinginan, saya yakin seyakin-yakinnya Pak LSP tidak ingin jadi presiden 2029," katanya.
Karena itu, ia meminta penyidikan tidak berhenti pada orang-orang yang diduga melakukan penyadapan, tetapi juga mengungkap pihak yang memerintahkan dan kepentingan politik di baliknya.
TERPOPULER