Tagih Janji di Kemensetneg, Mahasiswa Trisakti Kecewa Gagal Bertemu Pras: Hanya Omong Kosong Belaka!

Suara.com - Kepresidenan Universitas Trisakti menyambangi Kementerian Sekretariat Negara. Kehadiran sekitar 20 mahasiswa guna menagih janji dan komitmen dari pemerintah.

Janji dan komitmen yang dimaksud ialah saat perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara menemui mahasiswa Trisakti yang menggelar aksi di Jakarta, 29 Oktober 2026.

Mahasiswa berkeinginan agar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi atau Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro untuk keluar dari gedung, menemui mahasiswa yang berada di lobbi Kemensetneg Jalan Veteran III, Jakarta Pusat.

Tetapi permintaan mahasiswa tersebut tidak kunjung dipenuhi. Adapun Staf Khusus Mensesneg, Binbin Firman Tresnadi, orang yang sama yang menemui mahasiswa saat aksi, kembali menemui mereka di Kemensetneg.

Mahasiswa dan Binbin sempat berdialog perihal Tritura, tuntutan yang sebelumnya disampaikan. Mahasiswa meminta kejelasan mengenai seberapa jauh pemerintah telah merealisasikan.

Namun dari hasil dialog dengan Binbin, mahasiswa merasa tidak puas. Mereka juga mengkritisi Binbin yang sebatas memaparkan data statistik karena dinilai tidak cukup menjawab persoalan dan tuntutan yang menjadi pertanyaan para mahasiswa. Terlebih, menteri maupun wakil menteri tidak menemui mereka.

"Ya hari ini kami sangat menyayangkan dan hari ini kami sangat menyesalkan. Dan standing point kami sebagai mahasiswa akan terus mengawal dan juga siapa pun yang terlibat dalam upaya penyelesaian beberapa kasus-kasus permasalahan bangsa akan terus kami tuntut untuk turut serta menyelesaikan," tutur Presiden Mahasiswa Trisakti, Dhenni Ribowo presiden, Kamis (5/11/2026).

Ribowo sekaligus mengajak seluruh elemen untuk kembali fokus kepada isu-isu yang menjadi tuntutan dalam aksi belakangan, mengingat aspirasi yang disampaikan merupakan permasalahan bangsa.

"Jangan terlena terhadap dinamika dan juga konstelasi politik yang hari ini turut mencuat, sehingga kita terus bisa memberikan atensi yang lebih untuk pemerintah bisa segera menyelesaikan permasalahan bangsa," kata Ribowo.

Menanggapi aksi penagihan janji yang tidak kunjung ditemui langsung Mensesneg atau Wamensesneg, Wakil Presiden Mahasiswa Trisakti, Muhammad Adryansyah Putra menilai pemerintah belum menepati hal yang dijanjikan sebagaimana mestinya.

"Ini adalah menjadi cerminan terhadap bagaimana sikap pemerintah kepada masyarakatnya gitu. Janji yang mereka gaungkan tidak ditepati sama sekali, hanya ada omong kosong belaka," kata Putra.

Putra mengingatkan pemerintah, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga penanganan bencana alam masih menyisakan dampak luas kepada masyarakat.

"Dan juga kami sampaikan bahwasanya apa pun yang terjadi di Indonesia saat ini, masih banyak masyarakat yang tidak bisa menghirup udara dengan bebas, masih banyak masyarakat yang tidurnya masih ketakutan karena gempa," kata Putra.

Ia sekaligus meminta pemerintah tidak sekadar melihat kematian warga dari statistik.

"Dan juga pesan saya juga kepada pemerintah, jangan semuanya hanya diukur oleh data statistik karena kematian seseorang adalah tanggung jawab kalian. Kematian satu orang adalah kematian seluruh masyarakat Indonesia," kata Putra.

Melalui aksi pada 29 Oktober 2026 di Jakarta, mahasiswa Trisakti menyuarakan tiga tuntutan untuk segera dipenuhi pemerintah.

Tuntutan pertama, yakni pemulihan ekonomi, ekologi, pendidikan, dan kesehatan nasional.

Mencakup turunkan beban hidup rakyat melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan dan daya beli masyarakat; perkuat perlindungan rakyat dari krisis ekologis, serta gratiskan seluruh biaya pengobatan bagi korban ISPA di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla); dan Wujudkan pendidikan yang berkeadilan, serta pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Tuntutan kedua, pemberantasan inkompetensi dan rangkap jabatan pejabat publik.

Mencakup evaluasi dan copot pejabat publik yang gagal menjalankan mandat serta tanggung jawabnya kepada rakyat, hentikan praktik nepotisme dan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan tegakkan sistem meritokrasi dan akuntabilitas pejabat publik, khususnya atas kegagalan dalam penanganan bencana dan krisis nasional.

Tuntutan ketiga, kembalikan supermasi sipil dan tegakkan demokrasi. Mencakup, tegaskan kendali sipil atas militer sesuai prinsip demokrasi dan konstitusi; hentikan perluasan peran militer dalam ranah sipil serta pastikan penanganan bencana berada di bawah kendali otoritas sipil yang transparan dan akuntabel, dengan pelibatan militer sebatas dukungan kemanusiaan sesuai kewenangannya; dan lindungi kebebasan berpendapat, berekspresi, dan menyampaikan kritik serta hentikan segala bentuk intimidasi dan tindakan represif terhadap rakyat yang memperjuangkan hak-haknya.

Respons Kemensetneg

Binbin yang menemui mahasiswa di depan lobby Kemensetneg menyampaikan alasan mengapa Menteri Pras dan Wamen Juri tidak kunjung menemui mahasiswa.

Binbin yang dilegasikan langsung oleh menteri menemui mahasiswa membantah bahwa menteri maupun wamen tidak mau bertemu karena menghindar.

"Bukan Pak Menteri menghindar atau bukan gitu. Cuma kan harus ada yang prioritas, mana yang mendesak yang harus diselesaikan oleh Pak Menteri. Jadi kalau Pak Menteri kabur dari masalah itu enggak benar, terus Pak Menteri berbohong juga itu enggak benar," kata Binbin.

Sementara itu menjawab janji yang ditagih mahasiswa Trisakti perihal tiga tuntuan, Binbin memastikan bahwa tuntutan tersebut telah ia sampaikan kepada Menteri Pras dan selanjutnya disampaikan Pras kepada Presiden Prabowo Subianto.

Binbin turut menjawab salah satu konsen dari tuntutan mahasiswa perihal pengobatan terhadap masyarakat yang terdampak karhutla.

"Tadi data-datanya sebetulnya sudah ada, berapa ribu yang kita kasih pengobatan secara gratis, berapa ribu masker yang dibagi, berapa oksigen yang disiapkan, dan itu tentunya gratis, kan. Itu sudah ada datanya dari Kemenkes. Setahu saya kemarin juga Kemenkes sudah rilis soal itu," kata Binbin.

Binbin menjawab sekaligus tuntuan mahasiswa agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

"Terkait soal evaluasi Satgas PKH juga sekarang kan sedang dalam proses, proses evaluasi. Karena kan evaluasi tidak bisa melihat dalam satu sudut pandang, kan. Evaluasi kan harus menyeluruh," kata Binbin.

Sementara itu mengenai tuntutan agar Prabowo mencopot Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Binbin menegaskan tuntutan sudah disampaikan.

"Soal tuntutan eh dicopotnya Menteri Kehutanan, ya tentunya itu juga sudah disampaikan ke Bapak Presiden. Seperti apa tindakannya ya kita tunggu, karena itu kan hak prerogatif Pak Presiden. Tugas saya menyampaikan apa yang menjadi tuntutan teman-teman Trisakti yang pasti sudah tersampaikan semua," kata Binbin.

Binbin sekaligus merepons pandangan mahasiswa yang menganggap pemerintah tidak menepati janji.

"Ya itu kan subjektif ya. Tadi sebetulnya saya pengin mengajak mereka di ruang aspirasi untuk membongkar data. Jadi kita bedah data mana yang dianggap pemerintah tidak menempati janji. Karena kalau terkait dengan apa yang sedang dilakukan sekarang, ya semuanya sedang menyelesaikan problem-problem masyarakat yang dilakukan oleh Presiden ini," kata Binbin.