Jejak Penyadapan Presiden Indonesia, dari Habibie Hingga Prabowo Subianto

Suara.com - Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto mempertegas rapuhnya keamanan komunikasi elit politik di Istana Negara. Kasus terbaru ini membuktikan bahwa praktik pengawasan ilegal terhadap kepala negara terus berulang sejak era Reformasi.

Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi kepolisian telah ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi intelijen internal tersebut. Pengungkapan ini memberi sudut pandang baru bahwa ancaman penyadapan kini justru datang dari lingkaran dalam pemerintahan sendiri.

Peristiwa ini menambah daftar panjang riwayat peretasan ruang pribadi para pemimpin Indonesia oleh pihak luar maupun instansi internal. Dikutip dari CNA, berikut ini insiden kebocoran rekaman suara Presiden BJ Habibie hingga penyadapan intelijen asing terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

1. Komunikasi Presiden BJ Habibie Bisa Bocor ke Publik

Kebocoran rekaman percakapan telepon antara Presiden BJ Habibie dan Jaksa Agung Andi M. Ghalib pada Desember 1998 menjadi kasus penyadapan pertama di era Reformasi. Percakapan sensitif tersebut membahas penanganan hukum mantan Presiden Soeharto yang baru saja lengser.

Transkrip pembicaraan itu tersebar luas di media nasional pada Februari 1999 dan memicu kekhawatiran publik atas privasi Istana. Sebuah mikrofon berukuran kecil diduga telah disembunyikan di dalam ruang kerja presiden.

Hingga saat ini, pelaku utama di balik pemasangan alat sadap dan pembocoran transkrip tersebut tidak pernah terungkap ke publik. Kasus ini menjadi catatan kelam perlindungan rahasia negara di tengah masa transisi demokrasi.

2. Megawati Soekarnoputri Begitu Khawatir Terhadap Penyadapan

Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengaku secara terbuka bahwa dirinya menjadi sasaran empuk pengawasan komunikasi secara berkala. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri peresmian markas baru organisasi pemuda partainya di Jakarta pada Oktober 2024.

Megawati dengan tegas mengungkapkan alasan dirinya sengaja menghindari penggunaan ponsel pribadi agar percakapannya tidak dimonitor orang lain. Kebiasaan tersebut membuatnya harus menggunakan cara khusus saat ingin berkomunikasi.

"Setiap kali saya perlu menghubungi seseorang, saya meminjam ponsel asisten saya," kata Megawati Soekarnoputri.

Ketua Umum PDI-P tersebut juga mengaku pernah meluapkan kemarahannya secara langsung kepada pihak yang ia curigai melakukan pengawasan. Meski demikian, identitas para oknum penyadap tersebut tidak pernah dibuka kepada khalayak umum.

3. Intelijen Australia Menyadap Ponsel Presiden SBY

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia sempat memanas akibat aksi intelijen Defense Signals Directorate Australia yang menyadap telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Agustus 2009. Informasi ini terbongkar ke publik pada November 2013 setelah dokumen rahasia pembocor dokumen NSA Edward Snowden dipublikasikan media internasional.

Penyadapan tersebut berlangsung selama 15 hari untuk merekam rekam jejak panggilan serta mengincar isi percakapan Presiden SBY. Selain sang presiden, ibu negara Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, serta mantan Wapres Jusuf Kalla juga masuk dalam daftar target intelijen asing.

Pemerintah Indonesia merespons keras dengan menarik Duta Besar RI dari Canberra dan menuntut penjelasan resmi dari Australia. Hubungan kedua negara baru berangsur normal pada Mei 2014 setelah disepakatinya pakta kode etik bilateral.

4. Alat Sadap Ditemukan di Kediaman Joko Widodo

Dugaan penyadapan juga menyasar Joko Widodo saat beliau masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelum Pilpres 2014. Informasi ini pertama kali dibeberkan oleh Sekjen PDI-P saat itu, Tjahjo Kumolo, kepada media.

Tim keamanan internal menemukan sedikitnya tiga alat perekam suara yang terpasang di fasilitas pribadi dan dinas Jokowi. Perangkat tersebut ditemukan di ruang tamu, ruang makan, kamar tidur utama rumah dinas Menteng, hingga di dalam mobil dinas.

Penemuan alat sadap ini menimbulkan kegaduhan politik mengingat posisi Jokowi yang saat itu merupakan kandidat kuat calon presiden. Insiden ini membuktikan bahwa pengawasan ilegal sering kali dimanfaatkan sebagai alat pertarungan politik.

5. Kronologi Penyadapan yang Menimpa Presiden Prabowo

Skandal terbaru yang terungkap pada Selasa mencakup operasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sepanjang rentang tahun 2025 hingga 2026. Target pengawasan ilegal ini tidak hanya menyasar presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, wartawan, serta aktivis LSM.

Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso. Presiden Prabowo bergerak cepat dengan memberhentikan Listyo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.