REGIONAL:
- Pemerintah Singapura merevisi Undang-Undang THPA pada Rabu, 4 November 2026, untuk memperketat aturan sanksi kebakaran lahan.
- Menteri Grace Fu mengumumkan peningkatan denda maksimal hingga Rp250 miliar demi memberikan efek jera bagi pelanggar.
- Pemerintah memperluas kewenangan menelusuri rantai pasok dan menjatuhkan sanksi perdata hingga Rp10 miliar untuk mengatasi pencemaran.
Pihak yang masuk dalam daftar tersebut dapat dikenai pembatasan aktivitas bisnis.
Perusahaan lain bisa dilarang membeli atau menjual barang kepada mereka, termasuk memberikan pinjaman maupun dukungan keuangan.
Otoritas Singapura juga dapat menelusuri perusahaan yang memiliki hubungan korporasi, bisnis, maupun rantai pasok dengan aktivitas pembakaran yang tidak bertanggung jawab.
Dalam urusan yang melibatkan layanan lembaga keuangan, kewenangan terkait akan dijalankan oleh menteri yang membawahi Monetary Authority of Singapore (MAS).
Selain itu, perusahaan tertentu dapat diperintahkan menunjuk tenaga ahli independen untuk mengaudit kegiatan operasional, pengaturan bisnis, serta hubungan korporasi mereka.
Biaya pemeriksaan tersebut harus ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan, sementara hasil laporan disampaikan langsung kepada National Environment Agency (NEA).
Pelanggaran terhadap perintah atau pembatasan tersebut juga memiliki konsekuensi hukum.
Pelakunya dapat dikenai denda maksimal S$1 juta untuk setiap pelanggaran, ditambah denda hingga S$100 ribu per hari apabila pelanggaran berlanjut setelah putusan pengadilan.
NEA Bisa Gugat Perusahaan hingga S$10 Juta
Singapura juga menyiapkan mekanisme sanksi perdata untuk mengatasi kesulitan pengumpulan bukti terhadap perusahaan yang beroperasi di luar wilayah negaranya.
Melalui mekanisme tersebut, NEA dengan persetujuan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dan meminta sanksi finansial maksimal S$10 juta.
Grace Fu menegaskan, mekanisme sanksi perdata tidak akan diterapkan bersamaan dengan penuntutan pidana dalam satu perkara.
"Ketentuan yang jelas telah disiapkan untuk memastikan entitas tidak dihukum dua kali," ujarnya.
Pemerintah juga akan memiliki kewenangan memublikasikan daftar perusahaan yang tidak mematuhi pemberitahuan maupun perintah dari otoritas.
Langkah ini diharapkan meningkatkan transparansi sekaligus mendorong pertanggungjawaban perusahaan.
Rancangan perubahan undang-undang tersebut diajukan melalui Certificate of Urgency untuk mempercepat pemberlakuan kewenangan penegakan hukum yang lebih kuat.
Langkah ini diambil ketika penyelidikan terhadap episode kabut asap terbaru masih berlangsung.
Meski demikian, Grace Fu mengakui bahwa perubahan undang-undang tidak menjamin keberhasilan penuntutan dan tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kabut asap lintas batas.
"Namun, kita harus melakukan apa yang bisa dilakukan dalam yurisdiksi kita sendiri untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk kabut asap," katanya.
TERPOPULER