REGIONAL:
- ICW dan Trend Asia mengungkap pengadaan teknologi pengawasan senilai Rp35,9 triliun di Indonesia.
- Polri membeli berbagai perangkat penyadapan dan forensik digital bernilai miliaran rupiah sepanjang periode tahun 2020 hingga 2025.
- Mabes Polri menetapkan empat tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang terjadi pada 2025 sampai 2026.
Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Trend Asia mengungkap pengadaan ratusan paket teknologi pengawasan menggunakan uang publik dengan nilai kontrak mencapai Rp35,9 triliun.
Di antaranya, Polri tercatat membeli sejumlah perangkat yang memiliki kemampuan menyadap komunikasi hingga menyusup ke telepon seluler tanpa interaksi pengguna.
Temuan tersebut mencakup 376 paket pengadaan, mulai dari pembelian perangkat, pengembangan sistem, hingga pemeliharaan teknologi pengawasan.
Peneliti ICW Seira Tamara menyebut sejumlah perangkat yang dibeli Polri antara lain Active Interception and Monitoring, Cellular Interceptor, dan Radio Monitoring Intercept.
Ketiganya memiliki kemampuan untuk melakukan intersepsi komunikasi.
ICW juga menemukan pengadaan Zero Click Intrusion System, teknologi yang memungkinkan penyusupan ke perangkat elektronik tanpa memerlukan interaksi dari pemiliknya.
Selain itu, terdapat perangkat pelacakan dan identifikasi telepon seluler seperti IMSI Catcher dan Direction Finder, serta alat pengawasan tersembunyi berupa Covert Audio Video Surveillance Equipment.
“Selain perangkat penyadapan, Polri juga membeli teknologi pelacakan dan identifikasi telepon seluler, seperti IMSI Catcher dan Direction Finder, serta perangkat pengawasan tersembunyi seperti Covert Audio Video Surveillance Equipment,” kata Seira dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026).
Polri juga tercatat membeli perangkat forensik digital, termasuk Cellebrite UFED, yang mampu mengekstraksi data dari perangkat elektronik.
“Polri juga membeli perangkat forensik digital, termasuk Cellebrite UFED, yang mampu mengekstraksi data dari perangkat elektronik,” tambah dia.
Perusahaan Israel
Sementara peneliti Trend Asia Zakki Amali mengungkapkan, pihaknya menemukan sedikitnya sembilan paket perdagangan sistem penyadapan dan pusat pemantauan, termasuk perangkat lawful interception.
Sepanjang 2020–2025, pembelian sistem tersebut sebagian besar dilakukan aparat penegak hukum dan institusi intelijen dengan nilai mencapai 219,6 juta dolar AS atau sekitar Rp3,4 triliun.
“Sebagian besar pembelian dilakukan oleh aparat penegak hukum dan institusi intelijen sepanjang 2020-2025 dengan nilai mencapai USD 219,6 juta atau sekitar Rp3,4 triliun,” ungkap Zakki.
Menurut Zakki, Lawful Interception Management System (LIMS) memungkinkan penyadapan komunikasi melalui jaringan operator seluler, sekaligus merekam dan menganalisis hasil intersepsi melalui pusat pemantauan.
TERPOPULER