Ayah Abzalul Riza, Korban Penembakan Maulid Nabi Aceh: Kenapa Anak Saya Dibunuh?

Suara.com - Ayah korban penembakan di Kecamatan Tiro, M. Hasan Ali, mempertanyakan alasan pembunuhan anak bungsunya saat menghadiri kenduri Maulid Nabi. Isak tangis menyelimuti Hasan ketika mengingat nasib malang yang menimpa Abzalul Riza di Gampong Pulo Keunari, Aceh.

Riza meregang nyawa akibat peluru tajam yang menembus dadanya pada Rabu sore. Kehadiran pemuda 20 tahun itu di lokasi kejadian murni hanya untuk menyaksikan keramaian kenduri maulid warga.

Ketidakadilan proses hukum di Indonesia menjadi sorotan tajam keluarga korban penembakan Pidie ini. Sang ayah menegaskan pelaku penembakan anaknya wajib menerima hukuman yang setimpal tanpa sandiwara hukum.

Bentrokan fisik pecah seusai personel TNI melarang pengibaran bendera Bulan Bintang oleh warga setempat. Eskalasi massa memuncak hingga berujung pada aksi pelemparan batu dan penambahan pasukan tentara laras panjang.

"Padahal dia hanya menghadiri kenduri maulid. Biasalah anak muda lagi panas-panasnya, tapi mengapa harus dibunuh?" Suara Hasan terdengar tercekat, dikutip dari BBC.

Riza terpisah dari rekannya saat melarikan diri dari letusan senjata api di area meunasah. Dua warga sipil sempat membonceng tubuh Riza yang sudah tidak sadarkan diri menuju rumah sakit.

Perjalanan evakuasi sejauh sembilan kilometer tersebut gagal menyelamatkan nyawa pemuda yang baru mengambil ijazah sekolahnya. Nyawa korban melayang sebelum sempat mendapatkan penanganan medis darurat di rumah sakit tujuan.

"Mereka yang berkuasa bisa membuat sesuka hati pada masyarakat bawah..."

"Lucu dan aneh sekali hukum di negara Indonesia ini," Hasan berkata.

"Mereka yang membunuh anak saya harus dihukum. Jangan hukum pura-pura."

Pihak aparat mengklaim hanya melepaskan tembakan peringatan menggunakan amunisi hampa serta peluru karet. Namun, saksi mata di lokasi kejadian mengonfirmasi dugaan keterlibatan anggota TNI dalam letusan peluru fatal tersebut.

Gelombang desakan dari Gubernur Aceh hingga aktivis sipil menuntut pembentukan tim investigasi independen. Penyelesaian sengketa simbol Bulan Bintang semestinya menempuh jalur dialog substantif tanpa memicu kekerasan bersenjata.

"Saat terjadi tembakan, saya terpisah dengan Apa. Saya berlari lewat jalan belakang meunasah menuju Gampong Daya Cot," ujar Ajib, seraya berlinang air mata, Kamis (05/11).

Pemerintah pusat melalui kementerian terkait telah berjanji mengusut tuntas peristiwa tragis di Kabupaten Pidie. Polemik bendera hasil kesepakatan damai Helsinki ini terus menjadi sumber ketegangan yang menelan korban jiwa.

Pemerintah janji usut tuntas

Dikutip dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah sepakat melakukan penyelidikan terhadap insiden penembakan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia di Meunasah Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu (4/11).

"Kami sangat prihatin dengan insiden di Tiro, Kabupaten Pidie dengan tewasnya satu orang dan kita betul-betul sangat prihatin dengan keadaan ini," kata Yusril di Darussalam, Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan itu menanggapi terkait insiden penertiban dan penurunan Bendera Bulan Bintang yang dikibarkan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Meunasah Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh.

Ia menjelaskan, pemerintah akan melakukan satu penyelidikan atas kasus penembakan itu, guna mengungkap siapa yang melakukan dan bertanggung jawab serta dilakukan satu upaya penegakan hukum terhadap kasus itu.

"Kami juga menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum dan juga kepada korban yang sekarang sedang dirawat, mudah-mudahan segera memperoleh kesembuhan," katanya.

Menurut dia, insiden tersebut juga akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menangani kasus-kasus seperti ini, sehingga di masa-masa yang akan datang tidak timbul lagi kekerasan yang mengakibatkan luka-luka dan korban jiwa.

"Saya juga sudah bicara dengan Panglima TNI dan juga sudah bicara dengan Menko Polkam dan mungkin nanti saya juga akan bertemu dengan Pangdam Iskandar Muda untuk memperoleh kejernihan terhadap persoalan ini," katanya.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam dan menyampaikan duka cita atas korban meninggal dunia dan korban luka-luka.

"Ini juga memberikan satu pelajaran bagi kita semua agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi," katanya.

Ia juga mengajak kepada masyarakat Aceh untuk bersama-sama mencari penyelesaian terhadap masalah bendera Aceh, karena memang telah terjadi silang pendapat.

"Saya juga sudah berkali-kali sebenarnya melakukan pembicaraan dengan baik dengan gubernur, wakil gubernur dan kemudian juga DPR Aceh membahas masalah bendera, masalah Blang Padang dan dana khusus dan terakhir kemarin masalah ini dibahas dalam rapat Polkam yang diadakan tanggal 2 November yang lalu," katanya.

Ia juga mendapat informasi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari penyelesaian masalah bendera.

"Saya ingin sekali masalah ini diselesaikan dengan baik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tadi malam juga saya bicara agak panjang dengan Yang Mulia Wali Nanggroe membahas antara lain juga masalah bendera dan insiden penembakan yang terjadi di Pidie," katanya.

Pemerintah Pusat ingin mencari penyelesaian segera dan sudah banyak sekali masukan-masukan serta mengkaji aspek-aspek hukumnya bersama dengan Mendagri dan Menko Polkam.

"Kita berharap semoga masalah ini kita segera carikan jalan keluarnya sehingga tercipta perdamaian di Aceh. Itu yang menjadi harapan kita bersama," katanya.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Dinas Penerangan Angkatan Darat yang diterima pada Kamis, aparat TNI dan Polri telah mengedepankan langkah persuasif melalui komunikasi dan mediasi dengan panitia penyelenggara agar bendera tersebut tidak dikibarkan.

Namun, upaya tersebut belum mencapai kesepakatan karena panitia tetap bersikeras mempertahankannya.

Di sisi lain, TNI AD juga melakukan langkah antisipasi terhadap rencana kegiatan Syiar Aceh Merdeka di wilayah Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.

Personel Kodim 0102/Pidie bersama personel Bawah Kendali Operasi (BKO) melaksanakan patroli dan komunikasi sosial dengan masyarakat. Kegiatan yang semula direncanakan di Desa Udeung Poroh akhirnya dipindahkan ke Makam Abdullah Syafi’i, Desa Cubo, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.

Dalam proses penertiban di Desa Pulo Keunari, situasi meningkat dan terjadi aksi pelemparan batu serta kayu ke arah personel TNI.

Sejumlah orang juga terlihat membawa senjata tajam. Personel telah berupaya menenangkan dan membubarkan massa menggunakan perlengkapan pengendalian huru-hara.

Massa terus melakukan tindakan anarkis dan keselamatan personel terancam, dilakukan tindakan pengamanan secara bertahap dengan mengeluarkan tembakan peringatan menggunakan munisi hampa, kemudian munisi karet.

Setelah massa membubarkan diri, personel TNI menurunkan Bendera Bulan Bintang di lokasi kegiatan. Penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan wilayah serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam peristiwa tersebut, tercatat 14 warga menjadi korban, yaitu satu orang meninggal dunia dan 13 orang mengalami luka-luka. Selain itu, enam personel TNI juga mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis sesuai kondisi masing-masing.

Korban meninggal dunia bernama Abzalul Riza, warga Desa Dayah Gampong Baro, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie. Jenazah telah dimakamkan pada Kamis (5/11) pukul 01.00 WIB di pemakaman umum Desa Dayah Kampong Baru, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.

TNI AD menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya warga dalam peristiwa tersebut serta berharap seluruh korban luka segera pulih.

TNI AD juga terus berkoordinasi dengan aparat terkait untuk memantau perkembangan situasi dan memastikan kondisi wilayah tetap terkendali.

Dalam menjaga keamanan dan keutuhan NKRI, TNI AD senantiasa mengedepankan langkah persuasif, komunikasi sosial, serta sinergi dengan Polri, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat.

Ia mengatakan, setiap tindakan di lapangan dilaksanakan secara profesional dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku serta keselamatan masyarakat dan personel.