Sadap Presiden: Mengapa Listyo Sigit Dicurigai Tak Bergerak Sendiri?

Suara.com - Penetapan Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto menyisakan pertanyaan besar: apakah mereka bergerak atas inisiatif sendiri atau ada pihak lain yang mengendalikan operasi tersebut?

Kecurigaan adanya aktor di balik Listyo mulai mengemuka. Sejumlah politikus hingga mantan pejabat kepolisian mempertanyakan siapa yang memerintahkan, membiayai, dan memanfaatkan hasil penyadapan.

Pertanyaan itu bukan tanpa konteks.

Listyo merupakan mantan Kapolri yang memiliki rekam jejak kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Sementara target penyadapan adalah Prabowo, kepala negara yang memegang informasi strategis dan menentukan arah pemerintahan.

Kombinasi posisi, relasi politik, dan sensitivitas target tersebut membuat perkara ini berkembang melampaui persoalan teknis penyadapan. Lantas, apa yang memunculkan kecurigaan bahwa Listyo bukan satu-satunya pihak yang berperan?

Mengapa Listyo Dicurigai Tak Bergerak Sendiri?

Dugaan adanya aktor intelektual menguat setelah sejumlah tokoh mempertanyakan kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar para tersangka.

Salah satu desakan datang dari Partai Gerindra. Juru Bicara Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menilai penyadapan terhadap Presiden tidak mungkin dilakukan hanya berdasarkan inisiatif pribadi.

Ia meminta penyidik tidak berhenti pada para tersangka yang diduga menjadi pelaksana.

"Polri tidak boleh berhenti hanya pada eksekutor di lapangan atau oknum yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini. Bareskrim harus mengusut tuntas siapa pihak yang menjadi otak penggerak, pemberi perintah, maupun penyandang dana di balik aksi penyadapan ilegal ini," tegas Sugiat.

Desakan serupa disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurutnya, publik berhak mengetahui bukan hanya siapa pelaku penyadapan, tetapi juga siapa yang memerintahkan dan untuk kepentingan apa operasi itu dilakukan.

"Publik berhak mendapatkan jawaban yang terang: siapa saja yang menjadi sasaran, siapa yang memerintahkan, apa motifnya, dan untuk kepentingan siapa hasil sadapan digunakan?" kata AHY dalam unggahannya di akun Instagram @agusyudhoyono, Kamis (5/11/2026).

Kecurigaan kemudian merambah ke relasi politik Listyo dengan Jokowi. Mantan Wakapolri Komjen (Purn.) Oegroseno menilai hubungan keduanya perlu dicermati untuk memahami motif di balik penyadapan.

Listyo diketahui pernah menjadi ajudan Jokowi sebelum diangkat menjadi Kapolri.

Namun, Oegroseno tidak secara langsung menyebut Jokowi sebagai pemberi perintah. Ia justru mempertanyakan apa kepentingan pribadi Listyo melakukan penyadapan tersebut.

"Kepentingan pribadi Pak LSP ini itu apa? Enggak ada. Enggak ada keinginan, saya yakin seyakin-yakinnya Pak LSP tidak ingin jadi presiden 2029," kata Oegroseno dikutip dari kanal Youtube Forum Keadilan TV.

Sorotan terhadap loyalitas Listyo juga datang dari politikus PDI Perjuangan (PDIP) M. Guntur Romli. Ia mempertanyakan kepada siapa sebenarnya Listyo menempatkan loyalitasnya ketika menjabat Kapolri di era pemerintahan Prabowo.

"Maka publik wajar bertanya, kepada siapa sebenarnya loyalitas Listyo? Kepada presiden yang sah atau kepada patron lamanya, Jokowi, presiden yang mengangkatnya menjadi Kapolri?" ujar Guntur dalam keterangannya diunggahan instagram pribadinya.

Guntur turut menyinggung dugaan aliran hasil penyadapan ke Solo. Ia meminta penyidik mengungkap siapa penerima informasi tersebut dan ke mana data hasil penyadapan dikirim.

Rangkaian pernyataan itu menunjukkan tiga hal yang menjadi sumber kecurigaan: kemungkinan adanya rantai komando, dugaan motif politik, serta pihak yang menerima hasil penyadapan.

Meski begitu, dugaan keterlibatan Jokowi maupun tokoh lain belum terbukti secara hukum. Kedekatan politik tidak bisa dengan sendirinya dijadikan bukti keterlibatan dalam suatu tindak pidana.

Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, mengingatkan agar perkara ini tidak berkembang menjadi spekulasi politik yang mendahului pembuktian.

"Persoalan hukum tidak boleh berkembang menjadi spekulasi politik yang mendahului pembuktian," kata Suparji kepada Suara.com.

Posisi Listyo dan Relasinya dengan Jokowi Jadi Sorotan

Mengapa hubungan Listyo dengan Jokowi ikut diseret dalam perkara ini?

Sebagai mantan Kapolri, Listyo pernah memimpin institusi yang memiliki perangkat, jaringan, dan kewenangan pengumpulan informasi.

Ia juga diangkat menjadi Kapolri pada masa pemerintahan Jokowi.

Konteks tersebut membuat sebagian pihak mempertanyakan apakah dugaan penyadapan merupakan tindakan yang berdiri sendiri atau bagian dari operasi dengan kepentingan lebih luas.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al-Hamdi, menilai perkara ini tidak cukup dipahami sebagai persoalan teknis keamanan atau kegagalan intelijen.

"Ini bukan persoalan kecerobohan intelijen, keamanan, tapi ini ada motif politik saling sandra di dalamnya," kata Ridho kepada Suara.com.

Ridho mengaitkan dugaan tersebut dengan hubungan politik antara pemerintahan Prabowo dan kekuatan yang terbentuk pada era Jokowi.

Ia menduga ada kepentingan untuk tetap memantau arah pemerintahan baru melalui orang-orang yang memiliki posisi strategis.

"Ya, sebenarnya kan motifnya tidak terlepas antara Prabowo sebagai presiden saat ini dan Jokowi sebagai mantan presiden," ujar Ridho.

Ia juga menyinggung kemungkinan Listyo dan kelompoknya menjadi bagian dari jaringan yang digunakan untuk memantau pemerintahan Prabowo.

"Sehingga kemudian yang mempunyai struktur yang cukup kuat ya koalisi. Maka kemudian Sigit yang merupakan Kapolri sejak Jokowi, itu yang digunakan sebagai orang beserta kelompoknya ya, untuk melakukan penyadapan terhadap Prabowo Cs," tutur Ridho.

Analisis tersebut merupakan pandangan Ridho. Belum ada bukti yang memastikan Jokowi atau kelompok politik tertentu memerintahkan penyadapan.

Apa Kepentingan Menyadap Seorang Presiden?

Selain posisi Listyo dan relasinya dengan Jokowi, sasaran penyadapan juga menjadi alasan perkara ini memunculkan dugaan kepentingan yang lebih besar.

Sebagai kepala negara, Prabowo memiliki akses terhadap informasi strategis, mulai dari agenda pemerintahan, arah kebijakan, hingga keputusan politik dan keamanan nasional.

Informasi tersebut berpotensi bernilai bagi pihak yang ingin mengetahui langkah pemerintah sebelum diumumkan ke publik.

Data semacam itu juga dapat digunakan untuk membaca dinamika internal kekuasaan, mengantisipasi kebijakan, atau memperhitungkan posisi politik pihak tertentu.

Namun, kepentingan semacam itu masih perlu dibuktikan. Pertanyaan pentingnya bukan hanya informasi apa yang berhasil diperoleh, melainkan siapa yang menggunakannya dan untuk tujuan apa.

Ridho menduga pengumpulan informasi tersebut berkaitan dengan upaya memantau pergerakan pemerintahan Prabowo.

"Kalau mau berbuat, geng Solo yang sering disebutkan di berbagai media itu bisa memantau mereka, kalau mereka mau melakukan ini, geng Solo bisa tahu," ujar Ridho.

Bukan Hanya Pelaku, Rantai Informasi Harus Diungkap

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Soleman Ponto, menilai perkara ini perlu dilihat lebih luas karena menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara.

Menurutnya, penyidik perlu menelusuri informasi apa saja yang menjadi sasaran operasi, termasuk aktivitas Presiden dan orang-orang di lingkaran kekuasaan.

"Banyak yang dicari yang jelas tuh yang dicari kegiatan presiden lah, itu satu dan jangan lupa, jangan hanya dilihat presiden, presiden dan kawan-kawan segitu banyak itu tuh," kata Soleman kepada Suara.com.

Soleman juga mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan di luar motif pribadi Listyo.

Kalau untuk dia naik pangkat, enggak mungkin. Berarti di atasnya dia kan apa? Politik kan.

Karena itu, ia menilai perangkat yang digunakan untuk penyadapan perlu diaudit. Langkah tersebut penting untuk mengetahui data apa yang direkam, sejauh mana operasi berlangsung, dan ke mana hasilnya dikirim.