Diduga Bekingi Bos Nikel, Nama Listyo Sigit Ikut Disorot dalam Kasus Korupsi Tambang

Suara.com - Nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terseret dalam dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.

Listyo dikabarkan menjadi beking bos nikel Arif Kurniawan alias AK yang saat ini sedang disidik oleh Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi mengaku bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait hal tersebut.

“Kami masih mendalami,” kata Kuntadi di Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Namun, secara khusus, Kuntadi menegaskan bahwa penyidik belum melakukan pendalaman secara khusus terkait hal itu.

“Kita belum ke arah sana. Kita masih mendalami semua,” jelasnya.

Sementara itu, Kuntadi mengaku bahwa status hukum Arif Kurniawan saat ini masih sebagai saksi.

“Itu masih pendalaman semua. Masih saksi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung melakukan serangkaian penggeledahan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Saeful Bahri Siregar mengatakan, ada enam lokasi yang digeledah pada Kamis (5/11/2026).

Keenam lokasi tersebut tersebar di wilayah Jakarta. Penggeledahan dilakukan di sebuah rumah yang beralamat di Cilandak, Jakarta Selatan.

Penggeledahan kemudian dilanjutkan di kantor PT BSJ, PT KAA, PT DDA, dan PT DDR. Keempat kantor tersebut berlokasi di Mid Plaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Terakhir, penyidik juga menggeledah kantor PT DDR yang berada di SCBD, Jakarta Pusat.

“Bahwa pada hari Kamis kemarin, tanggal 5 November 2026, tim penyidik telah melakukan serangkaian tindakan penggeledahan di wilayah Jakarta, terhadap enam lokasi, bersama dengan tim digital forensik,” kata Saeful di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jumat (6/11/2026).

Dari penggeledahan tersebut, kata Saeful, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan barang elektronik.

“Tempat pertama Rp11,2 miliar dan tempat kedua sejumlah Rp595 juta. Serta beberapa penyitaan terkait dengan barang bukti elektronik berupa handphone, laptop, dan CCTV,” katanya.

Saeful mengatakan, dugaan korupsi tersebut terjadi pada periode 2013 hingga 2025. Saat itu, perusahaan-perusahaan tersebut melakukan usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel ini, yang dilakukan lima perusahaan ini dikendalikan oleh AK, sebagai penerima manfaat,” kata Saeful.

Namun, dalam proses penyidikan, ditemukan bahwa izin usaha produksi pertambangan perusahaan tersebut telah berakhir pada 2015. Meski demikian, Arif Kurniawan alias AK masih melakukan aktivitas pengelolaan tambang.

“Untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” ucapnya.

Namun, Saeful tidak menjelaskan siapa penyelenggara negara yang diduga menerima suap dari AK selaku pihak yang menerima manfaat dari aktivitas penambangan tersebut.

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 38 orang saksi untuk mengumpulkan bukti tambahan dalam perkara tersebut.

Saeful mengaku bahwa hingga saat ini pihaknya belum memeriksa Arif Kurniawan alias AK karena yang bersangkutan masih berada di luar Indonesia.

“Posisi AK pada saat ini, sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya di Indonesia,” katanya.

Berdasarkan hasil pengkajian, AK diketahui sedang berada di luar negeri. Namun, Saeful tidak menjelaskan secara terperinci lokasi keberadaan AK saat ini.

“Saat ini ditemukan yang bersangkutan berada di luar negeri. Kami sudah bekerja sama dengan pihak imigrasi untuk mencari keberadaannya,” tandasnya.