Soal Usulan HMP Terkait Polemik Ijazah Gibran, Gerindra: Masih Tunggu Arahan Pimpinan

Suara.com - Fraksi Partai Gerindra belum menentukan sikap resmi terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI menyusul polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Keputusan partai baru akan dibahas dalam rapat internal yang dijadwalkan berlangsung usai Rapat Paripurna DPR RI digelar, Senin (10/11/2026).

Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, menyatakan bahwa hingga jelang pembukaan rapat paripurna, pihaknya masih menunggu arahan dari pimpinan partai.

"Dari Fraksi Gerindra sampai hari ini pagi ini kita belum mendapatkan arahan dari pimpinan karena nanti setelah rapat paripurna baru akan melaksanakan rapat internal," ujar Kamrussamad di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11).

Menurut Kamrussamad, agenda rapat internal tersebut akan membedah berbagai dinamika politik dan hukum yang berkembang belakangan ini, terutama terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Ia menegaskan bahwa Gerindra menaruh perhatian serius terhadap dorongan publik agar parlemen segera bertindak.

"Bagi kami fraksi Gerindra ini sesuatu yang penting untuk disikapi secara serius sebagaimana kaidah konstitusi dan undang-undang yang berlaku," katanya.

Terkait kemungkinan fraksi lain yang menggulirkan wacana HMP maupun hak angket dalam sidang paripurna, Kamrussamad memastikan Gerindra menghargai setiap langkah politik tersebut selama tetap berada dalam koridor aturan perundang-undangan.

"Saya kira Fraksi Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi, sepanjang sesuai dengan amandemen undang-undang MD3, apakah menggunakan hak menyatakan pendapat ataupun juga menggunakan hak angket atau usulan lain yang dipandang perlu. Kita akan cermati dinamika di dalam sidang paripurna pagi hari ini," pungkasnya.

25 Anggota DPR Teken HMP

Terpisah, lebih dari 25 anggota DPR RI disebut telah menandatangani untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu sebagaimana ditunjukkan oleh Anggota DPR RI fraksi PKS Mardani Ali Sera.

Ia memamerkan dokumen sejumlah nama anggota yang telah teken untuk menggunakan HMP dalam menyelesaikan masalah polemik Gibran di DPR RI.

Mardani menyebutkan hampir semua fraksi di DPR anggotanya turut menandatangani HMP.

"Hampir semua (fraksi). Lebih dari 25 anggota," kata Mardani kepada wartawan, Senin (10/11/2026).

Kendati begitu, Mardani belum membeberkan spesifik siapa anggota-anggota DPR RI yang sudah meneken untuk mengusulkan HMP digulirkan di DPR.

Menurutnya, pengumpulan tanda tangan pengusulan HMP sudah dilakukan sejak malam. Namun itu dinyatakan secara personal.

"Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR. Mayoritasnya fraksi tapi personal," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung (MA), lewat putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, mengabulkan gugatan terhadap keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.

Adapun MK tidak menemukan bukti meyakinkan adanya ijazah luar negeri sebagai dasar penyetaraan, tetapi tidak membatalkan pencalonan Gibran.