DPR Sepakat Hak Menyatakan Pendapat, Gibran Pilih Mundur Ksatria atau Dimakzulkan?

Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik pada masa reses terkait wacana penggunaan Hak Menyampaikan Pendapat (HMP) mengenai persoalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut," kata Puan usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Setelah masa sidang DPR RI resmi dibuka, pimpinan DPR akan terus mendengar masukan-masukan terkait hal itu, termasuk opsi-opsi mekanisme dan tata cara yang dapat ditempuh sesuai aturan parlemen.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya juga mengonfirmasi adanya aspirasi serupa yang masuk dari berbagai kalangan menjelang pembukaan masa sidang.

"Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Di tingkat anggota dewan, lebih dari 25 legislator lintas fraksi diklaim telah menandatangani dokumen persetujuan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menunjukkan bukti dokumen fisik berjudul Pengusul Hak Menyatakan Pendapat lengkap dengan deretan pasal rujukan.

"Hampir semua (fraksi), lebih dari 25," kata Mardani.

Proses pengumpulan tanda tangan tersebut dihimpun sejak Senin malam dan terus bertambah, meski status dukungannya masih bersifat perseorangan dan belum menjadi keputusan resmi fraksi.

"Mayoritas fraksi tapi personal," katanya.

Dari jajaran fraksi, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyatakan pihaknya tengah memfinalisasi pertimbangan penggunaan HMP untuk merespons persoalan keabsahan syarat ijazah Wapres Gibran.

"Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan seksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," katanya.

Khozin menegaskan bahwa opsi Hak Angket dan HMP memiliki fungsi yang berbeda dalam mekanisme pengawasan DPR.

"Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarki," katanya.

Secara yuridis, langkah pengajuan HMP tanpa melalui hak angket mengacu pada Pasal 210 ayat (2) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang mengatur materi dan bukti sah atas dugaan tidak terpenuhinya syarat presiden atau wakil presiden.

"Pasal 210 memberikan landasan prosedural untuk mengajukan HMP tanpa harus terlebih dahulu menggunakan hak angket," katanya.

Khozin menambahkan, persoalan ijazah ini secara normatif memicu perdebatan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945 terkait klausul tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

"Argumentasi DPR kelak akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi saat mengajukan permohonan usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Di sini urgensi HMP untuk menyudahi polemik ini. MK akan memberikan kepastian hukum, parlemen akan memberikan kepastian politik," ujarnya.

Dukungan terhadap mekanisme ini juga disampaikan Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira.

"Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu," kata Andreas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Fraksi PDIP sendiri memilih mencermati dinamika rapat paripurna sebelum menyerahkan pengajuan resmi, mengingat aturan yang mengikat dalam konstitusi.

"Soal prosesnya, bagaimana mekanismenya, itu ada di dalam aturan di Pasal 7 Undang-Undang Dasar. Nah sehingga mekanisme ini yang harus kita perhatikan betul," katanya.

Krisis politik terhadap Wapres Gibran di parlemen mencuat menyusul pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen setara SMA yang digunakan saat pendaftaran cawapres, disusul putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal.

Di sisi lain, merespons gelombang protes publik di luar Senayan, pihak Sekretariat Wakil Presiden menyatakan Wapres Gibran terbuka terhadap penyampaian aspirasi masyarakat, termasuk aksi sekitar 40 orang dari Aliansi Rakyat Menggugat di depan Istana Wapres pada Senin kemarin.

"Jadi Bapak Wakil Presiden menyiapkan tempat untuk kita berkomunikasi dan tentu harus melalui pintu gerbang, dan pintu gerbang sudah dibuka untuk bisa kita berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang menyampaikan aspirasi," tutur Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar di Istana Wapres, Jakarta, Senin.

Meski akses telah disiapkan oleh pihak istana, massa demonstran memilih tidak masuk ke area dalam gedung.

"Kita tidak tahu persis alasan tidak berkenan, tapi kita dengar langsung karena saya langsung ke depan untuk kita bisa berkomunikasi, berdialog, tapi belum berkenan," katanya menambahkan.