Prabowo 5 Kali Lobi Jokowi Agar Gibran Mau Jadi Wapres

Suara.com - Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi telah menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kabar mengejutkan yang beredar deras di kalangan elit politik ini akhirnya dikonfirmasi secara langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi. Dalam sebuah konferensi pers khusus yang digelar di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (10/11/2026) sore, Prasetyo memaparkan rentetan peristiwa yang mendasari keputusan bersejarah tersebut.

Pertemuan 2,5 Jam dan Keputusan Final

Menurut penjelasan Mensesneg Prasetyo Hadi, langkah pengunduran diri ini dieksekusi setelah berlangsungnya sebuah pertemuan empat mata yang intens dan tertutup antara Gibran dan Presiden Prabowo pada Selasa pagi.

Pertemuan krusial tersebut memakan waktu yang cukup panjang, yakni sekitar dua setengah jam, di mana kedua tokoh bangsa ini mendiskusikan secara mendalam situasi negara terkini.

"Di dalam pembicaraan tersebut, Bapak Wakil Presiden secara langsung menyampaikan niatannya untuk mengundurkan diri kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika hukum dan politik yang berkembang pesat akhir-akhir ini, khususnya yang berkaitan dengan rentetan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA)," ungkap Prasetyo di hadapan awak media.

Lebih jauh, Prasetyo juga menggunakan kesempatan tersebut untuk menepis berbagai spekulasi yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menahan atau menolak surat pengunduran diri tersebut.

"Kami ingin meluruskan narasi yang keliru. Tidak benar sama sekali jika ada anggapan bahwa di dalam pertemuan pagi tadi, Bapak Presiden menolak atau menyampaikan keberatan terhadap niatan pengunduran diri Bapak Wapres," tegasnya.

Kilas Balik Pilpres 2024: Rasionalitas Politik TKN dan Lobi Tingkat Tinggi

Keputusan mundurnya Gibran di tengah menguatnya isu pemakzulan di parlemen ini seolah membuka kembali lembaran sejarah mengenai bagaimana proses panjang pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024 silam. Di balik panggung megah pelantikan, terdapat sebuah lobi politik tingkat tinggi yang sangat alot.

Cerita di balik layar ini dibongkar secara blak-blakan oleh Sufmi Dasco Ahmad, figur sentral yang menjabat sebagai Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, dan kini menduduki posisi sebagai Wakil Ketua DPR RI. Melalui siniar (podcast) Political Show CNN Indonesia, Dasco mengisahkan bahwa nama Gibran tidak muncul begitu saja.

Pada mulanya, tim internal memiliki daftar panjang tokoh potensial untuk mendampingi Prabowo. Melalui berbagai proses penyaringan, simulasi, dan survei elektabilitas, nama-nama tersebut dikerucutkan menjadi tiga hingga empat kandidat utama.

Dasco, bersama para arsitek pemenangan lainnya, meracik berbagai formula politik guna memastikan kemenangan satu putaran. Setelah melalui perdebatan rasional dan kalkulasi matematis di atas kertas, kesimpulannya hanya satu: Gibran adalah kunci absolut menuju kemenangan.

"Berdasarkan hitung-hitungan politik yang rasional saat itu, kesimpulannya sudah sangat jelas. Jika kita ingin memastikan kemenangan telak, maka sosok cawapres yang harus digandeng adalah Mas Gibran," beber Dasco.

Hasil telaah strategis inilah yang kemudian disodorkan oleh Dasco kepada Prabowo, yang ternyata menyetujui analisis tersebut.

Lima Kali Prabowo Meminta Izin kepada Jokowi

Namun, menyetujui sebuah nama di internal tim sukses belumlah cukup. Hambatan terbesarnya adalah bagaimana mendapatkan restu politik dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang notabene adalah ayah kandung Gibran. Di sinilah terungkap fakta mengejutkan mengenai persistensi seorang Prabowo Subianto.

Berdasarkan kesaksian Dasco, Prabowo tidak hanya sekali atau dua kali menghadap Jokowi untuk mengutarakan niatnya. Ia harus melobi dan meminta izin hingga lima kali berturut-turut.

Pada empat permintaan awal, respons Jokowi selalu konsisten diwarnai kehati-hatian. Sang mantan Presiden kala itu enggan memberikan lampu hijau secara langsung karena khawatir langkah tersebut akan dikonstruksikan sebagai bentuk campur tangan atau intervensi istana.

"Jawaban Pak Jokowi waktu itu selalu begini: 'Pak Prabowo tolong dipikirkan lagi matang-matang, apakah ini keputusan yang bagus atau tidak. Nanti publik justru mengira saya ikut campur tangan dalam urusan pilpres'," ungkap Dasco, kala itu.

Keteguhan Prabowo akhirnya membuahkan hasil pada percobaan kelimanya. Melihat keseriusan Ketua Umum Gerindra tersebut, Jokowi akhirnya luluh dan memberikan jawaban pamungkas yang berbeda dari sebelumnya. Ia menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada sang anak.

"Ya sudah, kalau memang maunya Bapak (Prabowo) begitu, silakan tanya langsung saja kepada anaknya. Anaknya bersedia atau tidak," tutur Dasco.

Persistensi lobi lima kali ini tidak hanya diamini oleh lingkaran internal Gerindra. Seorang praktisi intelijen senior, Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, juga memberikan penegasan serupa. Dalam sebuah bincang-bincang di kanal YouTube 245 TV yang tayang pada Juli lalu, Radjasa menegaskan bahwa inisiatif mutlak memang datang dari pihak Prabowo.

"Faktanya memang demikian. Yang bersikeras meminta Gibran untuk menjadi wakilnya adalah Pak Prabowo sendiri. Bahkan sampai lima kali meminta restu, hal ini sesuai dengan pernyataan Dasco," ujar Radjasa.

Lebih jauh, Radjasa juga melontarkan sebuah analisis politik yang cukup berani terkait proyeksi suksesi kepemimpinan di masa mendatang. Ia menyoroti penempatan figur-figur strategis di lingkaran inti presiden saat ini.

Menurut kacamatanya, Prabowo saat ini disinyalir tengah mempersiapkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya—yang lebih dikenal publik sebagai Mayor Teddy—sebagai pion strategis.

Radjasa mengklaim bahwa Teddy tengah disiapkan atau 'digodok' untuk menjadi calon wakil presiden guna mendampingi Gibran (apabila Gibran tetap bertahan dan maju sebagai capres) pada kontestasi Pilpres 2029 mendatang.

Skenario catur politik tingkat tinggi ini, dinilai oleh Radjasa, sebagai sebuah langkah antisipatif dan perlindungan (safeguard) dari Prabowo guna mengamankan pengaruh serta posisinya di panggung politik nasional setelah ia menyelesaikan masa jabatannya dan tidak lagi menghuni Istana Negara kelak.