Gugatan Gibran ke PTUN Percuma, Yusril: Putusan MK Final, Kalau Mau Menjelaskan di Medsos Saja

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai upaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum tidak lagi berguna.

Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan tersebut sudah final.

Yusril mengatakan, Gibran tidak bisa lagi mengajukan proses hukum lain dengan materi perkara yang sama. Jika masih ingin memberikan penjelasan kepada publik mengenai keabsahan ijazahnya, Gibran bisa memanfaatkan media sosial atau medsos.

"Nggak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/11/2026).

Menurut Yusril, pembuktian keabsahan dokumen pendidikan harus dilakukan melalui forum pengadilan. Sementara, putusan MA dan MK terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran telah berkekuatan hukum tetap.

"Ya mau membuktikan, mau menjelaskan bagaimana lagi? Menjelaskan kan harus di forum pengadilan. Ya kalau di luar pengadilan barangkali di medsos saja," ujar Yusril.

Meski putusan MK dan MA tidak menggugurkan status Gibran sebagai wakil presiden, Yusril meminta pertimbangan hukum dalam putusan MA dibaca secara cermat.

Ia menyoroti adanya pertimbangan yang menyebut pelanggaran serius yang dinilai membahayakan kehidupan demokrasi.

Menurut Yusril, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan para kontestan pemilihan presiden dan wakil presiden, tetapi juga menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

"Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu. Sehingga kalau saya menafsirkan sih sebenarnya seperti punya pilihan. Apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya," katanya.

"Oleh karena putusan dari MK dan putusan Mahkamah Agung itu kan final, sudah enggak bisa diapa-apain lagi," imbuhnya.

Jika Gibran Mundur atau Dimakzulkan

Yusril menjelaskan, jika Gibran memilih mengundurkan diri, ia harus menyampaikan surat resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Setelah menerima surat tersebut, MPR akan menyampaikan adanya kekosongan jabatan wakil presiden kepada Presiden.

Selanjutnya, Presiden diminta mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih melalui mekanisme konstitusional.

"Maka dengan sendirinya akan, sekaligus MPR akan menulis surat kepada Presiden memberitahu bahwa ada kekosongan Wakil Presiden lalu Presiden diminta untuk mengajukan dua nama dengan persyaratan-persyaratannya untuk disampaikan kepada MPR. Jadi itu dari segi normatifnya seperti itu," jelas Yusril.

Adapun jika Gibran dimakzulkan, prosesnya dapat dimulai melalui pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh anggota DPR. DPR kemudian dapat membawa persoalan tersebut ke MK untuk diuji sebelum melanjutkan proses konstitusional di parlemen.

"Apa sekarang ini mau angket atau langsung pernyataan pendapat. Pernyataan pendapatnya kan DPR mengatakan sudah tidak lagi memenuhi syarat karena soal ijazah, pakai pasal itu. Lalu MK putuskan betul, balik lagi ke DPR, DPR minta sidang istimewa MPR," beber Yusril

Namun, Yusril menilai persoalan tersebut tidak perlu kembali dibawa ke MK karena lembaga itu telah mengeluarkan putusan. Ia menyebut putusan MK juga menyatakan penilaian keabsahan dokumen pendidikan merupakan kewenangan lembaga lain.

"Dalam putusan MK itu dikatakan ini menyangkut kewenangan lembaga lain yang dapat menilai secara keabsahan," pungkas Yusril.