REGIONAL:
- Mahasiswa UI dari FMN berunjuk rasa di Tugu Makara Depok pada Selasa, 10 November 2026.
- Massa aksi menuntut penegakan hukum bagi Jokowi-Gibran serta menilai pemerintahan Prabowo gagal menyejahterakan rakyat.
- Demonstran menyampaikan sepuluh poin tuntutan termasuk penurunan harga kebutuhan pokok dan penghentian proyek bermasalah.
Suara.com - Belasan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang tergabung Front Mahasiswa Nasional (FMN) melakukan aksi simbolik memperingati Hari Pahlawan di Tugu Makara UI, Depok pada Selasa, (10/11/2026).
Belasan massa aksi itu lengkap dengan membawa poster berisikan protes dan banner yang bertuliskan "Tangkap, Adili, dan Hukum Jokowi-Gibran Seberat-beratnya!".
Mereka juga menuliskan kalau Presiden Prabowo Subianto juga turut bertanggung jawab atas segala polemik yang tengah berlangsung. Mengingat Prabowo sempat mengaku sebagai suksesor Jokowi pada Pilpres 2024.
"Ambisi besar Prabowo Subianto menjadi presiden yang sudah terbukti selama 2 tahun ini dinilai gagal oleh rakyat dan tidak mampu untuk membebaskan bangsa dan rakyat Indonesia. Skandal demi skandal yang terjadi menguras tenaga, pikiran, dan perasaan rakyat," kata Ketua FMN, Dimas saat pembacaan pernyataan sikap.
Mereka menilai, isu mengenai pertikaian antara Prabowo dan wakilnya, Gibran Rakabuming hanya makin menjauhkan rakyat dari kesejahteraanya.
Karena itu, kata Dimas, FMN berupaya untuk tetap menjaga keluhan rakyat agar tetap menjadi narasi utama yang mendominasi diskursus publik.
"Di tengah krisis yang tidak berkesudahan dan beban penderitaan rakyat yang semakin berat, mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri tidak pernah berhenti menjadi biang masalah dan menambah beban penderitaan rakyat," sambung Dimas.
Adapun, massa aksi memberikan 10 poin tuntutan kepada pemerintah agar segera ditindaklanjuti.
Pertama, meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan kesehatan.
Kedua, menghentikan praktik "pemalakan" kepada rakyat atas nama pajak.
Ketiga, mendesak pemerintah segera menghentikan program yang tidak memprioritaskan rakyat, seperti MBG, KDMP, YON-TP dan segala proyek strategis nasional lainnya.
Keempat, mendesak pemerintah supaya membubarkan Danantara, Agrinas, dan DSI.
Kelima, menghentikan upaya membangkitkan militerisme dan pengerahan aparat kepolisian yang berlebihan.
Keenam, meminta pemerintha segera menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan secara serius.
Ketujuh, meminta pemerintah agar menjamin dan memulihkan hak-hak korban bencana alam.
Delapan, meminta aparat penegak hukum supaya mengusut tuntas korporasi yang menjadi biang keladi kebakaran hutan dan lahan.
Sembilan, meminta pemerintah agar segera memprioritaskan tanah kepada para petani dan masyarakat adat yang terpinggirkan.
Terakhir, mendesak pemerintah agar menghentikan praktik pemangkasan anggaran bagi desa dengan dalih efisiensi. (Reporter: Alif Bintang)
TERPOPULER