REGIONAL:
- Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait tidak sahnya dokumen persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
- Sejumlah partai politik mendesak DPR menindaklanjuti persoalan keabsahan dokumen pencalonan wakil presiden tersebut melalui konstitusi.
- Gibran menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada sepuluh November dua ribu enam belas.
Suara.com - Desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menguat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024.
Putusan kedua lembaga peradilan tersebut memicu reaksi sejumlah partai politik dan kelompok masyarakat yang meminta DPR menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.
Di tengah meningkatnya tekanan politik, Gibran justru menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 10 November 2026.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah mengonfirmasi pernyataan tersebut sekaligus menyebut Prabowo tidak menolak niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran.
Lantas, kenapa Gibran mau dimakzulkan dan siapa saja tokoh yang mendukung langkah tersebut?
Kenapa Gibran Mau Dimakzulkan?
Desakan pemakzulan Gibran bermula dari persoalan keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.
Pada Selasa, 6 Oktober 2026, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Meski demikian, MK tidak menerima permohonan para pemohon karena dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.
MK juga menegaskan bahwa temuannya tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.
Persoalan tersebut kembali menjadi sorotan setelah MA mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Dalam putusannya, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
MA menyatakan Suket penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi kelompok masyarakat dan sejumlah kekuatan politik untuk mendesak DPR mengambil langkah lebih lanjut.
Mereka menilai persoalan keabsahan dokumen pendidikan Gibran perlu ditindaklanjuti karena berkaitan dengan persyaratan pencalonan seorang wakil presiden.
Deretan Tokoh yang Dukung Pemakzulan Gibran
Sejumlah tokoh politik dan partai mulai menyuarakan dukungan terhadap penggunaan mekanisme DPR untuk menindaklanjuti persoalan Gibran.
TERPOPULER