Kenapa Gibran Mau Dimakzulkan? Ini Pemicunya hingga Ajukan Mundur dari Wapres

Suara.com - Desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menguat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024.

Putusan kedua lembaga peradilan tersebut memicu reaksi sejumlah partai politik dan kelompok masyarakat yang meminta DPR menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.

Di tengah meningkatnya tekanan politik, Gibran justru menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 10 November 2026.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah mengonfirmasi pernyataan tersebut sekaligus menyebut Prabowo tidak menolak niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran.

Lantas, kenapa Gibran mau dimakzulkan dan siapa saja tokoh yang mendukung langkah tersebut?

Kenapa Gibran Mau Dimakzulkan?

Desakan pemakzulan Gibran bermula dari persoalan keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.

Pada Selasa, 6 Oktober 2026, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Meski demikian, MK tidak menerima permohonan para pemohon karena dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

MK juga menegaskan bahwa temuannya tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Persoalan tersebut kembali menjadi sorotan setelah MA mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Dalam putusannya, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

MA menyatakan Suket penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Putusan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi kelompok masyarakat dan sejumlah kekuatan politik untuk mendesak DPR mengambil langkah lebih lanjut.

Mereka menilai persoalan keabsahan dokumen pendidikan Gibran perlu ditindaklanjuti karena berkaitan dengan persyaratan pencalonan seorang wakil presiden.

Deretan Tokoh yang Dukung Pemakzulan Gibran

Sejumlah tokoh politik dan partai mulai menyuarakan dukungan terhadap penggunaan mekanisme DPR untuk menindaklanjuti persoalan Gibran.

Berikut deretan tokoh yang belakangan menyampaikan sikap terkait desakan pemakzulan tersebut.

1. Surya Paloh

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan pemakzulan Gibran dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan konstitusional telah terpenuhi dan tidak ada alternatif lain untuk menyikapi putusan MK dan MA.

Paloh menilai polemik tersebut menimbulkan keprihatinan karena Gibran merupakan bagian dari pasangan presiden dan wakil presiden yang memperoleh mandat rakyat.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu disikapi dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan keberlangsungan pemerintahan.

2. Ahmad Doli Kurnia

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat dibandingkan hak interpelasi maupun hak angket.

Doli menilai hak interpelasi tidak lagi relevan karena persoalan yang dipersoalkan telah memiliki landasan putusan hukum, sedangkan penggunaan hak angket membutuhkan proses penyelidikan yang lebih panjang.

3. Hasto Kristiyanto

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa partainya menerima banyak usulan masyarakat agar DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk menyikapi persoalan Gibran.

Hasto menyebut mekanisme tersebut sebagai salah satu pilihan paling rasional dan menyatakan PDIP terus menjalin komunikasi politik dengan fraksi-fraksi lain di DPR.

Ia juga menilai tekanan publik terhadap persoalan tersebut semakin menguat sehingga aspirasi masyarakat perlu didengarkan oleh seluruh fraksi.

4. Almuzzammil Yusuf

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf secara terbuka menyarankan Gibran mengundurkan diri setelah muncul putusan MK dan MA terkait dokumen pendidikannya.

Menurut Almuzzammil, apabila Gibran tidak mengundurkan diri, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR menjadi pilihan yang relevan untuk ditempuh sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkah tersebut membutuhkan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi agar prosesnya memiliki dasar hukum yang jelas.

Gibran Ajukan Mundur sebagai Wapres, Prabowo Tidak Menolak

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden saat melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 10 November 2026.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut membahas perkembangan situasi politik setelah muncul putusan MK dan MA yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau (Gibran) menyatakan niatan untuk memundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ujar Prasetyo.

Prabowo tidak menolak niat yang disampaikan wakil presidennya dalam pertemuan tersebut, meskipun pembicaraan keduanya juga membahas perkembangan persoalan yang tengah menjadi perhatian publik.