Susahnya Turunkan Wapres: Pemakzulan Wapres Sara Duterte Masuki Sidang ke-42

Suara.com - Proses pemakzulan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte memasuki babak baru pada Selasa (10/11/2026) waktu setempat.

Dalam sidang hari ke-42 seperti dikutip dari Inquirer, tim pembela dijadwalkan menghadirkan penasihat hukum dua perusahaan yang dikaitkan dengan Sara untuk memberikan keterangan mengenai dokumen korporasi dan laporan keuangan.

Dua perusahaan tersebut adalah GenCorp Industries Inc. dan Metro City Chow Foods Corp.

Pengacara korporasi, Atty. Suzette Balucanag-Punay, dijadwalkan menjadi saksi keempat pihak pembela untuk menjawab tuduhan mengenai kekayaan yang tidak dilaporkan secara transparan.

Balucanag-Punay diperkirakan membawa General Information Sheets (GIS), laporan keuangan yang telah diaudit, serta dokumen perusahaan lainnya untuk periode 2022 hingga 2025.

Kesaksiannya menjadi bagian dari upaya tim pembela menjawab tuduhan yang masih tersisa dalam proses pemakzulan Sara.

Namun, perkara ini tidak muncul secara tiba-tiba karena rangkaian prosesnya telah berlangsung sejak akhir 2024.

Berawal dari Empat Pengaduan Pemakzulan pada 2024

Proses pemakzulan Sara Duterte bermula ketika tiga pengaduan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Filipina atau House of Representatives pada 2, 4, dan 19 Desember 2024.

Ketiga pengaduan tersebut diajukan oleh individu dan kelompok berbeda. Isinya berkaitan dengan sejumlah dugaan pelanggaran yang kemudian berkembang menjadi persoalan penggunaan dana rahasia pemerintah, kekayaan, hingga pernyataan ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Pada 5 Februari 2025, proses pemakzulan bergerak ke tahap berikutnya.

Lebih dari sepertiga anggota House of Representatives menyetujui resolusi pemakzulan dan mengirimkan pasal-pasal pemakzulan atau Articles of Impeachment kepada Senat.

Saat itu, sebanyak 215 anggota parlemen mendukung langkah tersebut.

Sara pun menjadi wakil presiden pertama dalam sejarah Filipina yang dimakzulkan oleh House of Representatives.

Namun, proses tersebut tidak berjalan mulus. Dua petisi diajukan ke Mahkamah Agung Filipina untuk menggugat keabsahan proses pemakzulan tersebut.

Mahkamah Agung Batalkan Pemakzulan Pertama

Pada 25 Juli 2025, Mahkamah Agung Filipina mengeluarkan putusan penting.

Dengan suara 13-0-2, pengadilan menyatakan pasal-pasal pemakzulan terhadap Sara Duterte inkonstitusional.

Mahkamah Agung menilai proses tersebut melanggar aturan satu tahun dalam Konstitusi Filipina.

Aturan itu melarang dimulainya lebih dari satu proses pemakzulan terhadap pejabat yang sama dalam periode satu tahun.

Pengadilan juga menilai terdapat pelanggaran terhadap prinsip due process atau hak atas proses hukum yang adil.

Dengan putusan tersebut, Senat dinyatakan tidak dapat memperoleh yurisdiksi untuk melanjutkan proses pemakzulan pertama.

Meski demikian, Mahkamah Agung menegaskan putusan itu bukan berarti Sara dibebaskan dari seluruh tuduhan.

Pengaduan pemakzulan baru dapat diajukan kembali setelah masa pembatasan konstitusional berakhir.

Mahkamah Agung kemudian menolak permohonan peninjauan kembali pada 29 Januari 2026.

Putusan sebelumnya tetap berlaku dan tidak ada lagi proses lanjutan yang dapat diajukan dalam perkara tersebut.

Proses Pemakzulan Kembali Bergulir pada 2026

Setelah melewati batas waktu konstitusional, proses pemakzulan Sara kembali bergerak pada 2026. House of Representatives menempuh mekanisme baru dengan menggelar pemeriksaan melalui Komite Kehakiman atau House Committee on Justice.

Pada 2 Maret 2026, komite menyatakan dua pengaduan memenuhi persyaratan formal. Dua hari kemudian, pengaduan tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan substantif.

Pada 18 Maret, komite menyatakan pengaduan memenuhi dasar-dasar pemakzulan.

Setelah rangkaian pemeriksaan, laporan komite yang memuat pasal-pasal pemakzulan disetujui secara bulat pada 4 Mei 2026.

Puncaknya terjadi pada 11 Mei 2026. House of Representatives kembali memakzulkan Sara dengan hasil pemungutan suara 257 mendukung, 25 menolak, dan sembilan abstain.

Empat pasal pemakzulan yang diajukan mencakup dugaan pelanggaran berat terhadap Konstitusi, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, serta kejahatan berat lainnya.

Di antara tuduhan yang menjadi sorotan adalah dugaan penyalahgunaan dana rahasia atau confidential funds, kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, dugaan suap, serta ancaman pembunuhan terhadap Presiden Marcos, istrinya, dan mantan Ketua House of Representatives Martin Romualdez.

Sara membantah tuduhan tersebut dan melalui tim hukumnya menyatakan siap menghadapi proses hukum di Senat.

Senat Resmi Menggelar Sidang Pemakzulan

Setelah pemakzulan kedua, dokumen Articles of Impeachment diterima Senat pada 13 Mei 2026. Senat kemudian menggelar sidang sebagai pengadilan pemakzulan atau Impeachment Court pada 18 Mei.

Para senator mengambil sumpah untuk menjalankan fungsi sebagai hakim dalam perkara tersebut. Sidang juga menetapkan tahapan persiapan sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai.

Pada 20 Mei 2026, surat panggilan resmi atau writ of summons disampaikan kepada Sara Duterte.

Tim hukumnya kemudian mengajukan jawaban atas pasal-pasal pemakzulan pada 1 Juni, sekaligus meminta pengadilan menggugurkan perkara tersebut.

Senat menetapkan jadwal persidangan selama 92 hari, terdiri atas 62 hari untuk tim penuntut dan 30 hari untuk tim pembela. Jadwal tersebut disusun melalui perintah praperadilan yang ditandatangani pada 29 Juni 2026.

Sidang pokok perkara akhirnya dimulai pada 6 Juli 2026. Sara tidak hadir langsung dalam pembukaan persidangan dan memilih diwakili oleh tim pengacaranya.

Dalam persidangan, tim penuntut mulai menghadirkan bukti dan saksi untuk mendukung tuduhan terhadap wakil presiden tersebut.

Salah satu bukti yang menjadi perhatian adalah rekaman video Sara pada November 2024 yang memuat pernyataan ancaman terhadap Marcos, Ibu Negara Liza Marcos, dan mantan Ketua House of Representatives Martin Romualdez.

Dari Dana Rahasia hingga Dugaan Kekayaan Tak Wajar

Sepanjang persidangan, tim penuntut menghadirkan sejumlah saksi untuk menjelaskan tuduhan penyalahgunaan dana rahasia di kantor Wakil Presiden dan Departemen Pendidikan ketika Sara menjabat sebagai menteri.

Pada Agustus 2026, mantan pejabat kantor Wakil Presiden, Lemuel Ortonio, memberikan kesaksian mengenai permintaan dana rahasia sebesar 250 juta peso pada Agustus 2022.

Persidangan juga menghadirkan auditor Komisi Audit Filipina atau Commission on Audit (COA), pejabat militer, serta perwakilan lembaga pemerintah.

Pada September 2026, seorang pejabat Badan Statistik Filipina memberikan keterangan mengenai nama-nama penerima dana yang disebut memiliki kecocokan dengan data orang yang telah meninggal dunia maupun anak-anak.

Tim penuntut juga mengembangkan pembuktian mengenai dugaan kekayaan yang tidak dilaporkan. Mereka menghadirkan dokumen perbankan, pajak, properti, asuransi, serta catatan korporasi.

Salah satu saksi penting adalah ahli akuntansi forensik Alexander Cabrera.

Dalam kesaksiannya pada 9 dan 12 Oktober 2026, Cabrera memperkirakan terdapat sekitar 817,87 juta peso kekayaan yang tidak dapat dijelaskan terkait Sara dan suaminya, Manases Carpio, selama periode 2022 hingga 2025.

Angka tersebut merupakan hasil analisis ahli yang diajukan pihak penuntut, bukan putusan pengadilan.

Tim pembela Sara membantah tuduhan dan mempersoalkan kesimpulan yang disampaikan dalam persidangan.