Mahfud MD Ungkap Sisi Negatif Kalau Gibran Dimakzulkan

Suara.com - Langkah pengunduran diri secara sukarela dianggap menjadi solusi paling efektif dan minim konflik bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ketimbang harus melewati proses pemakzulan politik. Opsi meletakkan jabatan secara mandiri dinilai mampu menyudahi kontroversi tanpa perlu memicu kembali polemik publik yang menguras energi bangsa.

Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa kesadaran untuk mundur akan memberikan pengakhiran yang jauh lebih bermartabat bagi stabilitas nasional.

"Menurut saya, bagi kepentingan bangsa dan negara, akan lebih cepat dan lebih soft kalau dia meminta mengundurkan diri saja," kata Mahfud di kanal YouTube Mahfud MD Official.

Keputusan bertahan hingga gelombang pemakzulan bergulir hanya akan membuka kembali seluruh rekam jejak kasus yang berisiko memperkeruh kondisi politik.

"Kalau nanti pakai pemakzulan itu ramai lagi, dikuliti lagi alasannya, latar belakangnya dibuka lagi, gaduh lagi di luar. Ya sudah, mundur meletakkan jabatan itu terhormat," ujarnya.

Opsi pelepasan jabatan ini sebenarnya pernah disampaikan dalam forum dialog bersama pakar politik Andi Widjajanto sebagai mekanisme penyelesaian terbaik. Sikap sukarela tersebut dinilai menjadi jalan paling terhormat untuk menjaga martabat politik di tengah arus tekanan publik.

Pandangan ini sekaligus meluruskan analisis Rizal yang menyebutkan bahwa pemakzulan dapat mengunci hak politik pejabat dalam lembaran negara selamanya. Mahfud justru melihat Gibran tetap memiliki ruang untuk menata kembali karier politiknya pada Pilpres 2029 mendatang selama keabsahan ijazahnya dapat dibuktikan.

Konstruksi hukum tata negara di Indonesia sejatinya tidak menutup hak politik pejabat yang pernah diberhentikan untuk kembali mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilu. Dasar pengajuan pemakzulan kali ini murni berfokus pada keabsahan penyetaraan dokumen ijazah, bukan membuktikan ketiadaan fisik dokumen tersebut secara absolut.

Peluang politik masa depan Gibran pada dasarnya tidak sepenuhnya tertutup rapat apabila persyaratan administrasi dasar tersebut dapat dipenuhi secara sah.

Saran pengunduran diri ini di sisi lain tidak berarti mendesak lembaga legislatif untuk menghentikan mekanisme pengawasan formal yang sedang berlangsung. Prosedur pemakzulan di DPR dipandang perlu tetap berjalan secara beriringan sampai adanya kepastian pernyataan resmi dari yang bersangkutan.

Integrasi dua jalur ini diperlukan agar proses penegakan hukum dan fungsi kontrol parlemen tidak mendadak lumpuh di tengah jalan.

DPR diharapkan dapat bertindak sigap menyesuaikan seluruh tahapan persidangan politik begitu berkas pengunduran diri resmi diterimanya. Transisi mekanisme formal tersebut akan secara otomatis mengalihkan fokus pembahasan dari penjatuhan sanksi menjadi penetapan pemberhentian secara sah.