Gibran Rakabuming Ingin Mundur Jadi Wapres, Tetap Dapat Fasilitas Rumah atau Tidak?

Suara.com - Kabar Gibran Rakabuming Raka menyampaikan rencananya mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup pada Selasa (10/11/2026) masih jadi perbincangan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan bahwa pertemuan yang bergulir selama kurang lebih 2,5 jam itu membahas dinamika politik terkini, khususnya mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming yang belakangan disorot publik.

Gibran Rakabuming Tetap Dapat Rumah Tinggal Jika Mengundurkan Diri sebagai Wakil Presiden RI.

Isu pengunduran diri ini lantas membuat publik penasaran anak sulung Jokowi tersebut tetap berhak mendapatkan fasilitas rumah pensiunan atau tidak, jika mengundurkan diri sebagai Wapres.

Berikut ulasan lengkap dan payung hukum yang mengatur fasilitas mantan Wakil
Presiden RI.

Mengundurkan Diri Masuk Kategori Berhenti dengan Hormat

Kunci utama penentuan fasilitas bagi mantan pejabat negara terletak pada status akhir masa jabatannya, yakni diberhentikan "dengan hormat" atau "tidak dengan hormat".

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1978 tentang Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, terdapat tiga kondisi mantan kepala negara dan wakil kepala negara dinyatakan berhenti dengan hormat:

1. Tidak dipilih atau diangkat kembali setelah masa jabatannya tuntas.
2. Berhenti atas permintaan sendiri atau mengundurkan diri.
3. Berhalangan tetap atau tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya karena suatu sebab.

Mengacu pada ketentuan kedua, langkah Gibran yang ingin mundur atas permintaan sendiri secara hukum tata negara tergolong sebagai berhenti dengan hormat.

Hak Fasilitas Rumah Pensiun Tanpa Syarat Minimal Jabatan

Sebagai konsekuensi dari status "berhenti dengan hormat", Gibran secara yuridis tetap berhak atas fasilitas rumah kediaman dari negara.

Hal ini termaktub secara jelas dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.

Menariknya, undang-undang tersebut sama sekali tidak mensyaratkan durasi atau batas minimal masa jabatan.

Artinya, meskipun seorang wakil presiden meletakkan jabatannya di tengah jalan, hak atas pemberian rumah kediaman tersebut tetap melekat selama pengunduran dirinya disahkan secara terhormat.

Ketentuan teknis mengenai fasilitas rumah ini dirinci lebih jauh dalam:

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2014

Peraturan ini menyebutkan bahwa mantan presiden atau wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak menerima satu unit rumah kediaman yang layak dan hanya diberikan sekali seumur hidup.

Seluruh pajak, pengurusan dokumen, dan biaya terkait ditanggung penuh oleh kas negara.

2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2022

Peraturan ini mengatur mekanisme penyediaan hunian, mulai dari pembelian tanah dan bangunan, pembelian tanah untuk kemudian dibangun, hingga pembangunan di atas lahan pribadi milik mantan pejabat terkait.

Penyediaan ini juga menimbang standar kelayakan, aspek pengamanan paspampres, serta kemampuan keuangan negara.

Meski demikian, terdapat celah administratif yang memerlukan penyesuaian pemerintah.

Dalam Perpres 52/2014 diatur bahwa rumah semestinya sudah disiapkan sebelum pejabat purnatugas.

Aturan ini awalnya dirancang untuk masa jabatan yang habis secara normal lima tahunan, sehingga proses penyediaannya bagi wapres yang mundur tiba-tiba masih menanti petunjuk teknis lebih lanjut.

Masih Berhak Uang Pensiun hingga Kendaraan Dinas

Tak hanya rumah kediaman beserta perlengkapannya, mantan wakil presiden yang berhenti secara terhormat juga berhak atas sederet hak keuangan dan protokoler lainnya seumur hidup, di antaranya:

1. Uang pensiun pokok dan tunjangan hari tua setara pensiunan aparatur negara.
2. Biaya operasional rumah tangga yang mencakup tagihan pemakaian listrik, air, dan telepon.
3. Fasilitas biaya perawatan dan pengobatan kesehatan bagi dirinya beserta keluarga.
4. Mobil dinas milik negara lengkap dengan supir pribadinya.